Results 51 to 60 of about 57,019 (143)

PERENCANAAN KOMUNIKASI POLITIK PENYELENGGARA PEMILU DALAM MENGHADAPI PEMILU SERENTAK 2024 DI KABUPATEN TUBAN

Al-Tsiqoh : Jurnal Ekonomi dan Dakwah Islam, 2022
The General Elections in Tuban Regency which have been held so far have been running safely and peacefully. This can be shown from the existence of violations that do not lead to criminal. This cannot be separated from the Political Communication that has been implemented by the election organizers in Tuban Regency.
Rohid, Nibrosu, Wardhana, Eka Wisnu, Warits, Abdul   +2 more
openaire   +2 more sources

KEADILAN DALAM PENEGAKAN PELANGGARAN ETIKA PENYELENGGARA PEMILU

Jurnal Keadilan Pemilu, 2022
Sebagai kontestasi memperebutkan kepercayaan rakyat, dalam pelaksanaan elektoral akan sah dan memperoleh legitimasi apabila dilaksanakan secara adil. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu dan juga penyelenggara pemilu itu sendiri. Asas pemilu yang adil sesungguhnya hendak mengawal penyelenggaraan
openaire   +1 more source

Eksistensi dan Karakteristik Putusan Ultra Vires Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM
The Decisions of the Honorary Council for Election Administration (DKPP) serves as a crucial instrument for the DKPP in determining violations of the Code of Ethics on Election Administration.
Wibisena Caesario
semanticscholar   +1 more source

JAMINAN SOSIAL: SUATU UPAYA NON-MITIGASI BEBAN KERJA BADAN AD HOC PENYELENGGARA PEMILU

Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, 2023
ABSTRAK Rekrutmen Badan Ad hoc yang dirancang sedemikian rupa berusaha untuk membentuk Badan Ad hoc yang siap menghadapi beban kerja berat dan berkomitmen tinggi menyelenggarakan Pemilu.
Gabe Ferdinal Hutagalung, Resky Eka Rachmadani   +1 more
semanticscholar   +1 more source

Tanggung Jawab dan Akuntabilitas Penyelenggara Pemilu dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Serang

RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business
Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Serang merupakan Langkah korektif esensial terhadap kompleksitas dan dinamika yang mewarnai proses pemilihan umum sebelumnya.
Gita Raudhah Rahadatul Aissy, Jubilla Hafitri, Muliasa Insani Candra, Qurratu Aini Aprilia   +3 more
semanticscholar   +1 more source

Relevansi Penundaan Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2023
Wacana penundaan pemilu pada tahun 2024 mendatang, sempat beredar di tengah keberlangsungan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang secara konsepsi dapat diklasifikasikan sebagai darurat sipil di Indonesia.
Denis - Kurniawan
doaj   +1 more source

Kepastian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terhadap Komisi Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pemilu 2024: Tinjauan dari Peraturan Perundang-Undangan

SiRad: Pelita Wawasan
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pelaksanaan Pemilu 2024, ditinjau dari peraturan perundang-undangan.
Burhanuddin Burhanuddin, Jatmiko Hary Sulistiyo, Tri Endah Karya Lestiyani, Dedi Sumanto, Abdul Razak   +4 more
semanticscholar   +1 more source

Upaya Kemandirian Penyelenggara Pemilu: Rekonstruksi Hukum Formil Pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara
Komisi Pemilihan Umum (KPU) diciptakan sebagai penyelenggara pemilu yang memiliki peran paling luas dan strategis, dalam konteks kerangka hukum pemilu, tahapan paling awal dan utama peran KPU adalah membentuk peraturan KPU sebagai aturan teknis ...
M. Fahrozi, Syifa Silvana, Aisyah Nurhalizah   +2 more
semanticscholar   +1 more source

PERETASAN SITUS MILIK DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU OLEH H DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Dialogia Iuridica
Tindakan peretasan terhadap situs milik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan analisis hukumnya berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). H, pelaku peretasan, dijerat dengan Pasal 32 ayat (1) jo.
Felicia Shadily, Go Lisanawati, Peter Jeremiah Setiawan   +2 more
semanticscholar   +1 more source

KINERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PEMILIHAN UMUM (UMUM) SERENTAK TAHUN 2019 DI KECAMATAN SAGULUNG

Jurnal Trias Politika, 2020
PPK dalam Pemilihan Umum dianggap unsur yang khusus karena termasuk sebagai ujung tombak penyelenggara dalam menyelesaikan masalah terkhusus data pemilih.
Ardyanti Ahmad, Muhammad Solihin, Linayati Lestari   +2 more
doaj   +1 more source