Results 51 to 60 of about 1,245 (96)
KEDUDUKAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU SUATU TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI
, 2023 Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam mengadili sengketa etik pelaksana Pemilu bersifat final dan mengikat. Hal ini menimbulkan persoalan, yakni jika DKPP memutus sengketa etik menyimpang dari ketentuan hukum, maka tidak ...
SITI, AMINAH +2 more
core
Unes Journal of Swara Justisia, 2019 Pemilihan umum sebenarnya adalah tindakan penyaringan kepada pejabat publik. Dengan Bimbingan Pemilu. Salah satu masalahnya pada dasarnya adalah rendahnya integratif pemilihan umum. Masalah integritas rendah disebabkan oleh dua hal: yaitu integritas peserta pemilu dan integritas penyelenggara pemilihan umum.
openaire +2 more sources
, 2020 Pemilihan umum atau dalam istilah lain disebut Pemilu merupakan syarat yang mutlak untuk melaksanakan kedaulatan rakyat bagi negara demokrasi dan untuk mengokohkan dirinya sebagai negara demokratis.
Warjiyati, Sri
core +2 more sources
INOVASI PENYELENGGARA PEMILU SERENTAK NASIONAL 2024 YANG KREDIBEL DAN BERINTEGRITAS
, 2023 Artikel ini bertujuan untuk memberikan kontribusi atau pengayaan terhadap proses demokrasi di Indonesia menjelang pemilu serentak 2014 mendatang. Disadari bahwa demokrasi di Indonesia terus mencari jalan idealnya, formulasi terus dilakukan dengan segala ...
Mario Koesmoen, Jasper +2 more
core
, 2022 PELANGGARAN PEMILU YANG DILAKUKAN OLEH PENYELENGGARA PEMILU (Studi Kasus Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Aceh Besar) Taqdirullah *Syarifuddin Hasyim**M.
TAQDIRULLAH
core
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan HumanioraPenelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh peran dan kewenangan DKPP terhadap keberlangsungan pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil di Indonesia. DKPP, dibentuk berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2011 dan UU Nomor 7 Tahun 2017, memiliki mandat utama untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) sebagai mekanisme kontrol etik yang ...
Khayrul Rizal, null Sudarno
openaire +1 more source
Partisispasi Perempuan dalam Penyelenggara Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam
TAFAQQUHThis study aims to examine women's participation in election administration in Indonesia from the perspective of Islamic law, using a descriptive qualitative method that includes literature review. The results show that women's participation in election administration remains very limited, with the percentage of women in Bawaslu and KPU far below 30 ...
null Supriyadi +2 more
openaire +1 more source
Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Sebagai Lembaga Quasi Peradilan Etik
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, 2021 Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan kajian Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Sebagai Lembaga Quasi Peradilan Etik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan DKPP sebagai lembaga quasi peradilan etik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.
openaire +2 more sources
Peran Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo
JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2015 This study aims to analyze and determine the role of the Election Supervisory Committee and the Commission (general election commission) Implementation of legislative elections in 2014 in Sidoarjo and analyze the factors that cause a lack of understanding of policy formulation election organizers in the respective organizers of the Role of Election ...
Purnamasari, Dwi +2 more
openaire +3 more sources
PENCEGAHAN MODUS PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU DALAM PENETAPAN CALON KEPALA DAERAH
, 2019 Penetapan pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah merupakan tahap penting dalam proses pemilihan kepala daerah yang demokratis. Faktanyadalam proses penetapanpasangan calon dalam Pilkada Kabupaten Garut Tahun 2018 menimbulkan pelanggaran kode etik ...
Arifudin, Arifudin, Sulthan, M.
core +1 more source