Kedudukan dan Perlindungan Hukum terhadap Penyelenggara Pemilu yang Bersifat Ad Hoc [PDF]
Penyelenggara pemilu tergolong atas dua yaitu penyelenggara pemilu yang bersifat tetap dan yang bersifat ad hoc. Hal ini sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.
Uncianus Natalius Teti Nahak
core
Pada prosesnya, tidak jarang terjadi sengketa antara peserta pemilihan umum (pemilu) dengan penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, artikel ini mengkaji peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam penyelesaian sengketa pemilu pada tahun 2024 ...
Rizki Faiz Sabila Rosyad, Vellani Aria
doaj +1 more source
Aksesibilitas masih menjadi permasalahan dalam pelaksanaan Pemilu 2014. Ketimpangan terhadap aksesibilitas Pemilu bagi para penyandang disabilitas tentunya akan menimbulkan sebuah persepsi tersendiri mereka terhadap pelaksanaan Pemilu.
Mario Merly
doaj +1 more source
The Presidential Threshold As An Open Legal Policy In General Elections In Indonesia
This paper aims to examine the implementation of the legal policy on presidential threshold in Indonesia after the stipulation of The Fourth Amendment of the Constitution of 1945. The stipulation of the presidential threshold based on the Constitutional
Al Mas’udah
doaj +1 more source
Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Sebagai Penyelenggara Pemilu Tingkat Ad Hoc [PDF]
Penelitian ini berawal dari masih rendahnya pengetahuan politik masyarata. Masyarakat yang menjadi penyelenggara pemilu secara otomatis juga memiliki pengetahuan politik yang masih rendah. Dilihat dari fungsi partai politik yang memiliki tugas memberikan
Istikharah, Istikharah +1 more
core +2 more sources
Partisipasi Politik Pemuda Menjadi Penyelenggara Pemilu Pilpres 2019 di Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas [PDF]
Partisipasi politik selalu menjadi sorotan umum, terlebih ketika menjelang Pemilu. Partisipasi politik yang sering menjadi sorotan adalah partisipasi politik pemuda.
SAFINATUNNAJAH, Fahria
core
PENCEGAHAN MODUS PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU DALAM PENETAPAN CALON KEPALA DAERAH [PDF]
Penetapan pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah merupakan tahap penting dalam proses pemilihan kepala daerah yang demokratis. Faktanyadalam proses penetapanpasangan calon dalam Pilkada Kabupaten Garut Tahun 2018 menimbulkan pelanggaran kode etik ...
Arifudin, Arifudin, Sulthan, M.
core +1 more source
Kedudukan dan Wewenang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Sebagai Peradilan Etik dalam Penyelenggaraan Pemilu [PDF]
Pemilihan Umum merupakan metode yang mutakhir dalam proses penjaringan pejabat publik di negara Republik Indonesia yang menganut sistem demokrasi. Oleh karenanya, setiap proses Pemilu harus dilaksanakan secara independen, transparan, dan tidak berpihak ...
Midana, Siti Rizki
core
MEKANISME VERIFIKASI CALON KEPALA DAERAH JALUR PERSEORANGAN
Studi ini bertujuan untuk mengetahui tentang Bagaimana persyaratan subjektif dan objektif untuk calon kepala daerah di tingkat kabupaten/ kota melalui jalur perseorangan, dan Bagaimana mekanisme verifikasi persyaratan calon jalur perseorangan di ...
Tasbir, Ahkam Jayadi
doaj +1 more source
Sifat final dan mengikat (final and binding) putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dihubungkan dengan teori keadilan pemilu [PDF]
Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah tentang Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang bersifat final dan mengikat (final and binding), sifat putusan ini dipandang merugikan dan menutup ruang untuk mencari keadilan bagi ...
Sunarya, Ade
core

