Results 71 to 80 of about 1,245 (96)

Rancang Bangun Sistem Informasi Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (Studi Kasus: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (Dkpp Ri)

Sampai saat ini sistem informasi pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia belum berjalan secara optimal, sehingga berpotensi timbulnya permasalahan serius, redudansi data ...
Arief Afdy Aulia
core  

Penerapan Asas Kepastian Hukum Bagi Penyelenggara Pemilu dan Sekretariat terhadap Pelanggaran Kode Etik

, 2017
Asas kepastian hukum telah mendapatkan pengaturannya secara seimbang (harmonis) dalam Undang-Undang nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu, untuk pemberhentian Penyelenggara Pemillu maupun Sekretariat.
Gumanti, Retna
core  

Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik

Jurnal Konstitusi, 2016
Ethics basically teach and emphasize to every individual including the organizer of election to take a stand and ensure that any action taken always relying on moral values. Ethics is an important element that must be adhered to every organizer of election, because it is one of the fundamental aspects for realizing democratic elections.
openaire   +2 more sources

Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ( DKPP ) Dalam Menegakan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum

, 2019
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam penegakan kode etik pelanggaran pemilihan umum. Undang-Undang   Nomor   15   Tahun   2011   tentang Penyelenggara Pemilu memberikan warna baru dalam konteks
Muhammad Syaefudin, Syaefudin, Muhammad
core   +1 more source

Penegakan Kode Etik Pemilu Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (Study Kasus Pelanggaran Kode Etik Pemilu Pada Kpud Tapanuli Tengah)

, 2018
Penegakan kode etik penyelenggara Pemilu dilakukan dengan baik oleh para penyelenggara Pemilu yang di atur dalam UU No. 15 Tahun 2011 yang secara langsung membatasi setiap gerak dari para penyelenggara Pemilu.

core  

Hukum Acara Sidang etik penyelenggara Pemilu

, 2017
xxiv.; 353 hal.; bibl.; ill.; 19 ...
SALEH, ASSHIDDIQIE, Jimly
core  

IMPLIKASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TERHADAP KEMANDIRIAN DAN INTEGRITAS PENYELENGGARA PEMILU [PDF]

Pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia telah menjadi pilar utama dalam proses demokrasi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu, sering dihadapi oleh permasalahan yang mana hal ini bisa mencederai integritas dan kemandirian penyelenggara ...
Ibnu, Asripal
core  

Tantangan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP): Analisis Perspektif Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Journal of Contemporary Law Studies
The study examines the challenges and potential solutions regarding the enforcement of ethical codes by the Election Organizers Honor Council (DKPP) under the 2017 General Election Law. Established in 2012, DKPP plays a crucial role in addressing violations of election organizers' ethical codes, as evidenced by a significant volume of complaints ...
openaire   +1 more source

Some of the next articles are maybe not open access.

Related searches:

Perbedaan Penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu

Manabia: Journal of Constitutional Law, 2023
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 membatasi hak dipilih seorang mantan narapidana dalam keikutsertaannya pada penyelenggaraan pilkada. Setelah dinyatakan bahwa yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (2) Huruf g Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bertentangan dengan UUD 1945, serta tidak ...
Ayon Diniyanto
exaly   +2 more sources

Benang Kusut Peradilan Etik Penyelenggara Pemilu

Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, 2022
Penyelenggara Pemilu harus dipastikan mentaati kode etik. Korbannya akan terlalu besar jika etik itu diabaikan. Proses demokrasi dan penyelenggaraan negara adalah hilir dari Pemilu. Namun masalahnya adalah proses penegakan etik juga bermasalah, terutama sejak hadirnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Beni Kurnia Illahi, Feri Amsari
openaire   +1 more source