Results 81 to 90 of about 57,019 (143)

INTEGRITAS PENYELENGGARA PEMILU (Study Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Di Kabupaten Simalungun Pada Pemilu Tahun 2019)

Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramaniora, 2021
Keterkaitan dalam bidang kepemiluan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu dituntut agar dapat memiliki integritas, komitmen serta mampu untuk bertindak berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang dalam mengawal dan mengendalikan seluruh proses pemilu sesuai dengan aturan dan norma yang telah ditetapkan.
Niko Aristian Pangihutan Girsang, Mudiyati Rahmatunnisa, Ferry Kurnia Rizkiyansyah   +2 more
openaire   +1 more source

Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 5 dengan Judul "Rekayasa Sosial Sistem Integritas Penyelenggara Pemilu" [PDF]

, 2022
Roscoe Pound menyatakan fungsi hukum adalah sebagai social engineering atau rekayasa sosial. Hukum dapat digunakan sebagai alat oleh hakim atau pembentuk Undang-Undang (UU) untuk mengatur rakyat sehingga tercipta sebuah keadaan yang dikehendaki. Konsepsi
Budhiati, Ida
core   +1 more source

KEMAMPUAN NEGOSIASI ORGANISASI MAHASISWA DALAM PEREBUTAN POSISI PENYELENGGARA PEMILU DI KABUPATEN PANGANDARAN

Journal Education and Government Wiyata
Fokus penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teknik negosiasi yang dilakukan oleh organisasi-organisasi mahasiswa dalam perebutan posisi penyelenggara pemilu di Kabupaten Pangandaran.
Acep Ridwan Maulana, Riksa Iqomah
semanticscholar   +1 more source

The Presidential Threshold As An Open Legal Policy In General Elections In Indonesia

Prophetic Law Review, 2020
This paper aims to examine the implementation of the legal policy on presidential threshold in Indonesia after the stipulation of The Fourth Amendment of the Constitution of 1945. The stipulation of the presidential threshold based on the Constitutional
Al Mas’udah
doaj   +1 more source

Kedudukan dan Perlindungan Hukum terhadap Penyelenggara Pemilu yang Bersifat Ad Hoc [PDF]

, 2020
Penyelenggara pemilu tergolong atas dua yaitu penyelenggara pemilu yang bersifat tetap dan yang bersifat ad hoc. Hal ini sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.
Uncianus Natalius Teti Nahak
core   +1 more source

Aksesibilitas Pemilu 2014 Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik (Studi Tentang Persepsi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Di Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Jurnal Ketahanan Nasional, 2016
Aksesibilitas masih menjadi permasalahan dalam pelaksanaan Pemilu 2014. Ketimpangan terhadap aksesibilitas Pemilu bagi para penyandang disabilitas tentunya akan menimbulkan sebuah persepsi tersendiri mereka terhadap pelaksanaan Pemilu.
Mario Merly
doaj   +1 more source

Rekonstruksi Pengaturan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu [PDF]

, 2021
"Penelitian ini, mengangkat 3 persoalan, pertama apa ratio legis pengaturan Putusan DKPP bersifat final dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 458 ayat (13) UU No.
Achsoni, Rudhi, Dr. Herman Suryokumoro, S.H., M.S., Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M. Hum.,   +2 more
core  

Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada Tahun 2024

Verfassung
Pada prosesnya, tidak jarang terjadi sengketa antara peserta pemilihan umum (pemilu) dengan penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, artikel ini mengkaji peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam penyelesaian sengketa pemilu pada tahun 2024 ...
Rizki Faiz Sabila Rosyad, Vellani Aria
doaj   +1 more source

Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pemilu dan Manajemen Pemilu terhadap Kinerja Penyelenggara Pemilu untuk Mewujudkan Kualitas Pemilu

, 2017
Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh pelaksanaan kebijakan pemilu dan manajemen pemilu terhadap kinerja penyelenggara pemilu untuk mewujudkan kualitas pemilu di Kabupaten Garut.
., Parhan
core   +1 more source

PENERAPAN SANKSI PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU TERHADAP PERINDO KARENA CURI START KAMPANYE DALAM PEMILU 2019

Jurnal USM Law Review, 2020
Menurut   Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dinyatakan bahwa pemilihan umum selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara ...
Edison Hatoguan Manurung, Ina Heliany
doaj   +1 more source