Results 81 to 90 of about 1,336 (137)

OPTIMALISASI KPU DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU

Jurnal Litigasi, 2016
It was undoubtedly  that  in  the modern state, Election is the entry point for the establishment of a democratic government. Within this framework , the principle of sovereignty has become the spirit for election in every move.
DUDI WARSUDIN
doaj   +1 more source

PENERAPAN SANKSI PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU TERHADAP PERINDO KARENA CURI START KAMPANYE DALAM PEMILU 2019

Jurnal USM Law Review, 2020
Menurut   Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dinyatakan bahwa pemilihan umum selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara ...
Edison Hatoguan Manurung, Ina Heliany
doaj   +1 more source

TUGAS DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM MENYELESAIKAN PELANGGARAN KODE ETIK PADA PEMILU LEGISLATIF 2014 [PDF]

, 2015
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah lembaga yang bertugas dalam menangani kasus-kasus pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu.
NURIZA
core  

IMPLIKASI PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAPPROSES PEMILU [PDF]

, 2018
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merupakan Auxilary Institution (lembaga penyelenggara penunjang) dalam proses pemilu di Indonesia. UU No.
Herawati, Ratna, Tyesta ALW, Lita, IZZUDIN, AHMAD   +2 more
core  

Beban Penyelenggara dan Penyederhanaan Pemilu 2024 [PDF]

Pemilu Serentak 2024 yang menggabungkan pemilu dan pilkada di tahun yang sama adalah menjadi beban penyelenggara yang tidak sekadar bersifat teknis semata, tetapi juga kuat dengan makna politiknya.
Prayudi
core  

Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Menjaga Kemandirian Dan Integritas Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia [PDF]

, 2018
Wilayah geografis Indonesia yang amat luas dengan segala keterbatasan sarana transportasi menjadikan tidak mudah bagi Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang disingkat DKPP dalam menjalankan tugasnya.
Puspitasari, Dyan
core  

PENEGAKAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU OLEH DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) (Studi Kasus Putusan DKPP Nomor 123-PKE�DKPP/X/2020) [PDF]

, 2021
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. DKPP diberikan kewenangan untuk menyusun dan menetapkan kode etik (Pasal 157 Ayat (1) UU Pemilu)
Iskandar, Iskandar, Jonny, Simamora, JESICHA, SOLA CHRISTIN DAMANIK   +2 more
core  

HUBUNGAN RELIGIUSITAS DAN KONFORMITAS DENGAN MORAL INTEGRITY PADA PENYELENGGARA PEMILU DI KABUPATEN DEMAK [PDF]

, 2022
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris hubungan religiusitas dan konformitas dengan moral integrity pada penyelenggara pemilu di kabupaten Demak.
MUKOROBIN, NAILUL
core  

Budaya Politik, Uang, dan Pilkada

Jurnal Transformative, 2017
Pilkada merupakan instrumen penguatan desentralisasi yang menyimpan beragam masalah, termasuk terdapatnya politik uang (money politics). Tulisan ini mengkaji persepsi masyarakat Bangli mengenai budaya politik uang pada pemilukada dengan metode kualitatif
Tedi Erviantono
doaj   +1 more source

Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Pemilu Atas Penggunaan Diskresi dalam Kondisi Stagnasi Penyelenggaraan Pemilu

Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Discretion exercised by election management bodies constitutes an administrative instrument that is functionally necessary to prevent stagnation in electoral processes under conditions of legal vacuum, normative ambiguity, or extraordinary circumstances.
null Cipto Hardoyo, null Cecep Suhardiman   +1 more
openaire   +1 more source