Results 91 to 100 of about 57,019 (143)

OPTIMALISASI KPU DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU

Jurnal Litigasi, 2016
It was undoubtedly  that  in  the modern state, Election is the entry point for the establishment of a democratic government. Within this framework , the principle of sovereignty has become the spirit for election in every move.
DUDI WARSUDIN
doaj   +1 more source

MEKANISME VERIFIKASI CALON KEPALA DAERAH JALUR PERSEORANGAN

Alauddin Law Development Journal, 2020
Studi ini bertujuan untuk mengetahui tentang Bagaimana persyaratan subjektif dan objektif untuk calon kepala daerah di tingkat kabupaten/ kota melalui jalur perseorangan, dan Bagaimana mekanisme verifikasi persyaratan calon jalur perseorangan di ...
Tasbir, Ahkam Jayadi
doaj   +1 more source

Putusan N.O. Pada Permohonan Kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Massif di Mahkamah Konstitusi

Alauddin Law Development Journal, 2020
Pokok masalah dalam penelitian ini adalah penguatan konsep terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan Niet Onvankelijk Verklaard (N.O) pada permohonan terkait kecurangan bersifat Terstruktur, Sistematis, dan massif (TSM) dalam ...
Alif Wili Utama, Andi Safriani
doaj   +1 more source

Budaya Politik, Uang, dan Pilkada

Jurnal Transformative, 2017
Pilkada merupakan instrumen penguatan desentralisasi yang menyimpan beragam masalah, termasuk terdapatnya politik uang (money politics). Tulisan ini mengkaji persepsi masyarakat Bangli mengenai budaya politik uang pada pemilukada dengan metode kualitatif
Tedi Erviantono
doaj   +1 more source

PELAKSAAN KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU TERHADAP DUGAAN PELANGGARA ETIK PENYELENGGARA PILKADA GUBERNUR DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2020

, 2021
Pilkada serentak Provinsi Bengkulu tahun 2020 usai dilaksanakan. Namun dalam proses pelaksaannya masih terdapat banyak masalah yang terjadi, dimulai dari pihak penyelenggara pemilu yang masih banyak melakukan kesalahan sehingga dalam prosesnya ...
P.E.Suryaningsih, Suryaningsih, Amancik, Amancik, Axcellino, Fernando Adnan   +2 more
core   +2 more sources

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM (STUDI PUTUSAN DKPP NOMOR 317-PKE-DKPP/X/2019)

Journal Presumption of Law
Etika memiliki peran penting bagi penyelenggara Pemilu untuk terciptanya Pemilu yang sesuai dengan prinsip demokrasi. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) merupakan lembaga etik Pemilu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili aduan ...
Imron Rosadi, Adhitya Widya Kartika
doaj   +1 more source

Pengujian Asas Kecermatan terhadap Sifat Final Putusan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu: Studi Kasus Putusan PTUN Jakarta No. 285/G/2024/PTUN-JKT

Jurnal Ilmu Multidisiplin
Penelitian berjudul “Pengujian Asas Kecermatan terhadap Sifat Final Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu: Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT” dilatarbelakangi oleh adanya ketegangan antara sifat ...
Zeno Cardenas Soerachmat, Rafail Oseli Munthe Munthe, J. Simanjuntak, Arthur Fang   +3 more
semanticscholar   +1 more source

PENGARUH PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TERHADAP HASIL PEMILIHAN GUBERNUR LAMPUNG 2014

Fiat Justisia, 2017
The implementation process of the election of Governor of Lampung in 2014 was still a lot of controversy with the process so complicated that ultimately resulted elected leaders, after the long process, sprang DKPP decision relating to the election of ...
Aryo Fadlian
doaj   +1 more source

Kebijakan Komisi Pemilihan Umum dalam Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu yang Berkualitas

JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN)
Badan Ad Hoc sebagai aktor utama dalam tahapan pemilu harus mendapat perhatian besar. Pemilu 2019 di Indonesia menyisakan banyak masalah yang harus diselesaikan untuk mempersiapkan Pemilu 2024.
P. Rahmawanti, Indra Aditya, Lina Aryani
semanticscholar   +1 more source

Memperkuat Prinsip Pemilu yang Teratur, Bebas, dan Adil Melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang

Jurnal Konstitusi, 2018
Artikel ini membahas peran Mahkamah Konstitusi dalam memperkuat prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia, khususnya prinsip Pemilu yang teratur, bebas, dan adil (regular, free and fair elections).
Pan Mohamad Faiz
doaj   +1 more source