Results 91 to 100 of about 1,336 (137)

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM (STUDI PUTUSAN DKPP NOMOR 317-PKE-DKPP/X/2019)

Journal Presumption of Law
Etika memiliki peran penting bagi penyelenggara Pemilu untuk terciptanya Pemilu yang sesuai dengan prinsip demokrasi. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) merupakan lembaga etik Pemilu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili aduan ...
Imron Rosadi, Adhitya Widya Kartika
doaj   +1 more source

PENGARUH PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TERHADAP HASIL PEMILIHAN GUBERNUR LAMPUNG 2014

Fiat Justisia, 2017
The implementation process of the election of Governor of Lampung in 2014 was still a lot of controversy with the process so complicated that ultimately resulted elected leaders, after the long process, sprang DKPP decision relating to the election of ...
Aryo Fadlian
doaj   +1 more source

Pengaruh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Keberlangsungan Pelaksanaan Pemilu Yang Jujur dan Adil

Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh peran dan kewenangan DKPP terhadap keberlangsungan pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil di Indonesia. DKPP, dibentuk berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2011 dan UU Nomor 7 Tahun 2017, memiliki mandat utama untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) sebagai mekanisme kontrol etik yang ...
Khayrul Rizal, null Sudarno
openaire   +1 more source

Rancang Bangun Sistem Informasi Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (Studi Kasus: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (Dkpp Ri) [PDF]

Sampai saat ini sistem informasi pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia belum berjalan secara optimal, sehingga berpotensi timbulnya permasalahan serius, redudansi data ...
Arief Afdy Aulia
core  

Penerapan Asas Kepastian Hukum Bagi Penyelenggara Pemilu dan Sekretariat terhadap Pelanggaran Kode Etik [PDF]

, 2017
Asas kepastian hukum telah mendapatkan pengaturannya secara seimbang (harmonis) dalam Undang-Undang nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu, untuk pemberhentian Penyelenggara Pemillu maupun Sekretariat.
Gumanti, Retna
core  

PEMILU DAN BELA NEGARA

IBLAM Law Review
Pasca Reformasi, Indonesia telah menyelenggarakan pemilu langsung sebanyak lima kali, yaitu pada tahun 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024. Dalam pemilu ini, rakyat dapat memilih langsung presiden, wakil presiden, serta anggota legislatif yang akan ...
Radian Syam
doaj   +1 more source

Memperkuat Prinsip Pemilu yang Teratur, Bebas, dan Adil Melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang

Jurnal Konstitusi, 2018
Artikel ini membahas peran Mahkamah Konstitusi dalam memperkuat prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia, khususnya prinsip Pemilu yang teratur, bebas, dan adil (regular, free and fair elections).
Pan Mohamad Faiz
doaj   +1 more source

Peran Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo

JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2015
This study aims to analyze and determine the role of the Election Supervisory Committee and the Commission (general election commission) Implementation of legislative elections in 2014 in Sidoarjo and analyze the factors that cause a lack of understanding of policy formulation election organizers in the respective organizers of the Role of Election ...
Dwi Purnamasari, Ashabul Kahfi, Arief Fatchur Rachman   +2 more
openaire   +2 more sources

Mewujudkan Pemilu 2014 Sebagai Pemilu Demokratis

Fiat Justisia, 2014
Pemilu dalam negara demokrasi Indonesia merupakan media atau sarana yang diberikan oleh Negara untuk pergantian pemegang kekuasaan baik dieksekutif maupun legislatif secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan
Budiyono Budiyono
doaj  

Penegakan Kode Etik Pemilu Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (Study Kasus Pelanggaran Kode Etik Pemilu Pada Kpud Tapanuli Tengah) [PDF]

, 2018
Penegakan kode etik penyelenggara Pemilu dilakukan dengan baik oleh para penyelenggara Pemilu yang di atur dalam UU No. 15 Tahun 2011 yang secara langsung membatasi setiap gerak dari para penyelenggara Pemilu.

core