Results 61 to 70 of about 1,245 (96)

Kedudukan dan Wewenang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Sebagai Peradilan Etik dalam Penyelenggaraan Pemilu

, 2017
Pemilihan Umum merupakan metode yang mutakhir dalam proses penjaringan pejabat publik di negara Republik Indonesia yang menganut sistem demokrasi. Oleh karenanya, setiap proses Pemilu harus dilaksanakan secara independen, transparan, dan tidak berpihak ...
Midana, Siti Rizki
core  

KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DALAM MEMUTUS PERKARA DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU (Analisis Putusan DKPP No. 74/DKPP/PKE-II/2013) [PDF]

, 2014
Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan sebagai salah satu syarat penting sebagai manivestasi dari konsep negara hukum dan demokrasi. Kualitas dari penyelenggaraan Pemilu berkontribusi besar bagi kualitas demokrasi itu sendiri,
MASRI SAID, 031224153103
core  

TUGAS DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM MENYELESAIKAN PELANGGARAN KODE ETIK PADA PEMILU LEGISLATIF 2014

, 2015
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah lembaga yang bertugas dalam menangani kasus-kasus pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu.
NURIZA
core  

IMPLIKASI PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAPPROSES PEMILU

, 2018
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merupakan Auxilary Institution (lembaga penyelenggara penunjang) dalam proses pemilu di Indonesia. UU No.
Herawati, Ratna, Tyesta ALW, Lita, IZZUDIN, AHMAD   +2 more
core  

Redesain Keanggotaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Prinsip Kemandirian

Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara
Kemandirian penyelenggara pemilu merupakan prinsip utama agar legitimasi pemilu menjadi kuat. Kemandirian penyelenggara pemilu tersebut terdiri dari tiga aspek yaitu kemandirian institusional, kemandirian fungsional, dan kemandirian personal. Keanggotaan DKPP seharusnya sejalan dengan prinsip kemandirian personal. Namun, pengaturan di dalam UU No.
Muhammad Erfa Redhani, Sri Hastuti Puspitsari   +1 more
openaire   +1 more source

Beban Penyelenggara dan Penyederhanaan Pemilu 2024

Pemilu Serentak 2024 yang menggabungkan pemilu dan pilkada di tahun yang sama adalah menjadi beban penyelenggara yang tidak sekadar bersifat teknis semata, tetapi juga kuat dengan makna politiknya.
Prayudi
core  

Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Menjaga Kemandirian Dan Integritas Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia

, 2018
Wilayah geografis Indonesia yang amat luas dengan segala keterbatasan sarana transportasi menjadikan tidak mudah bagi Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang disingkat DKPP dalam menjalankan tugasnya.
Puspitasari, Dyan
core  

PENEGAKAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU OLEH DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) (Studi Kasus Putusan DKPP Nomor 123-PKE�DKPP/X/2020)

, 2021
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. DKPP diberikan kewenangan untuk menyusun dan menetapkan kode etik (Pasal 157 Ayat (1) UU Pemilu)
Iskandar, Iskandar, Jonny, Simamora, JESICHA, SOLA CHRISTIN DAMANIK   +2 more
core  

HUBUNGAN RELIGIUSITAS DAN KONFORMITAS DENGAN MORAL INTEGRITY PADA PENYELENGGARA PEMILU DI KABUPATEN DEMAK

, 2022
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris hubungan religiusitas dan konformitas dengan moral integrity pada penyelenggara pemilu di kabupaten Demak.
MUKOROBIN, NAILUL
core  

Analisis Partisipasi Generasi Muda sebagai Penyelenggara Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Tegal [PDF]

, 2020
Penelitian ini berjudul : ANALISIS PARTISIPASI GENERASI MUDA SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN TEGAL. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui dan memahami partisipasi generasi muda sebagai penyelenggara pemilu tahun 2019 di Kabupaten ...
AZMI, Ammar Mohammad Adila Al
core