Results 61 to 70 of about 57,019 (143)

Analisis Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Etika Penyelenggara Pemilu

Journal of Social and Policy Issues, 2022
Law number 7 of 2017 has given a mandate to the Election Organizing Honorary Council (DKPP) as the body tasked with assessing and deciding the code of ethics for election organizers with a "Final and Binding" nature as stated in article 458 paragraph (13) meaning that there is no further effort other laws that can be taken, the implementation of the ...
Harid Fendra, Indah Adi Putri, Ria Ariany   +2 more
openaire   +1 more source

Representasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dalam Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas

Jurnal USM Law Review
This research article aims to describe the organization of general elections that represent elections with quality and integrity. In the 2024 simultaneous elections, the law used still refers to Law Number 7 of 2017 with several changes accommodated in ...
Tri Astuti, Nurika Falah Ilmania, Muhammad Muhibbin, Suratman Suratman   +3 more
doaj   +1 more source

DILEMATIKA KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENYELENGGARAKAN PILKADA DAN PEMILU MENURUT UNDANG - UNDANG DASAR 1945

Nurani Hukum, 2018
Polemik yang pernah muncul soal peranan KPU serta pertanggungjawaban KPUD Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota atas lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Dede Kurniawan
doaj   +1 more source

ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TERKAIT DENGAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU

Siyasyatuna | Jurnal Hukum Tata Negara
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan keterwakilan perempuan pada penyelenggara Pemilu seperti di  Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), maupun  Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP).
Hakimah Marwah Insan
semanticscholar   +1 more source

Sinergitas Peranan Penyelenggara Pemilu, Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Memilih Melalui Pendaftaran Pemilih

Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi, 2022
The right to vote is a fundamental right and a constitutional right that must be protected by the state. Every Indonesian citizen who has reached the age of 17 (seventeen) years or more, is married, or has ever been married and meets the requirements to ...
Kartoni Kartoni
semanticscholar   +1 more source

Rekontruksi Keanggotaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Untuk Menguji Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum [PDF]

, 2020
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merupakan tindak lanjut dari maraknya aksi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu pada pelaksanaan Pemilu di Indonesia dan keberadaannya untuk mengimbangi dan mengawasi (check and balance ...
Zaini, Zaini
core  

Tinjauan hukum terhadap penyelenggaraan pilkada serentak nasional pada tahun 2024 menurut pandangan partai keadilan sejahtera (PKS) kota Medan

Jurnal Educatio: Jurnal Pendidikan Indonesia, 2023
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pilkada Nasional Serentak Tahun 2024 Menurut Pandangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Medan.
Namira Elisyah Nasution, Irwansyah Irwansyah   +1 more
doaj   +1 more source

Penerapan Prinsip Independensi Dan Etika Bagi Penyelenggara Pemilu Di Aceh Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 [PDF]

, 2019
Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Aceh memang berbeda dengan provinsi lain di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang kemudian dijabarkan ke dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016, Komisi A DPRA (di tingkat provinsi)
Asrinaldi, Asrinaldi, Harianti, Rahmah, Effendi, Nursyirwan   +2 more
core   +1 more source

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online

Alauddin Law Development Journal, 2020
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan sebelum terjadinya pelanggaran dalam penghitungan suara pemilu legislatif di Kabupaten Jeneponto tahun 2009 dan untuk mengetahui bagaimana proses hukum penyelesaian ...
Andi Arvian Agung, Erlina Erlina
doaj   +1 more source

Kekuatan Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terhadap Penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Journal Evidence Of Law
This research discusses the legal strength of the decision of the Election Organizer Honorary Council (DKPP) regarding the determination of presidential and vice presidential candidates by the General Election Commission (KPU).
Adhitya Arum Dananjaya, Syofyan Hadi
semanticscholar   +1 more source