Results 41 to 50 of about 1,245 (96)
Journal Communication Spectrum, 2018 This study describes communication constitutes organizing the Election Organizer Honorary Council (DKPP) in realizing election organizers with integrity. Using the case study method, the results show that, 1) DKPP is a judicial role model of the professional code of ethics which in its work shows its integrity with innovation through open judicial, 2 ...
Henni Gusfa, Irmawanti
openaire +2 more sources
Badamai Law Journal, 2019 Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 56/DKPP-PKE-IV/2015 dan Nomor 81/DKPP-PKE-IV/2015 bagi Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilu. Jenis Penelitian Hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu suatu jenis ...
openaire +2 more sources
Kedudukan dan Perlindungan Hukum terhadap Penyelenggara Pemilu yang Bersifat Ad Hoc [PDF]
, 2020 Penyelenggara pemilu tergolong atas dua yaitu penyelenggara pemilu yang bersifat tetap dan yang bersifat ad hoc. Hal ini sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.
Uncianus Natalius Teti Nahak
core
, 2020 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merupakan tindak lanjut dari maraknya aksi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu pada pelaksanaan Pemilu di Indonesia dan keberadaannya untuk mengimbangi dan mengawasi (check and balance ...
Zaini, Zaini
core
Partisipasi Politik Pemuda Menjadi Penyelenggara Pemilu Pilpres 2019 di Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas [PDF]
, 2023 Partisipasi politik selalu menjadi sorotan umum, terlebih ketika menjelang Pemilu. Partisipasi politik yang sering menjadi sorotan adalah partisipasi politik pemuda.
SAFINATUNNAJAH, Fahria
core
PENGUATAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM PENEGAKAN HUKUM KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU
LITIGASIThe Election Organizer Honorary Council as an institution formed to handle violations of the code of ethics of election organizers applies the principles of maintaining justice, independence, impartiality, and transparency in enforcing the rules or ethical norms that apply to all election organizers, as stipulated in Law Number 7 of 2017.
openaire +2 more sources
Sifat final dan mengikat (final and binding) putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dihubungkan dengan teori keadilan pemilu [PDF]
, 2021 Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah tentang Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang bersifat final dan mengikat (final and binding), sifat putusan ini dipandang merugikan dan menutup ruang untuk mencari keadilan bagi ...
Sunarya, Ade
core
Gagasan Isu Strategis: Wawasan Bela Negara Bagi Penyelenggara Pemilu Ad Hoc
, 2022 Tujuan artikel jurnal ini adalah menganalisis nilai-nilai bela negara yang mesti dimiliki oleh penyelenggara Pemilu, yang dalam hal ini terfokus pada badan Ad Hoc penyelenggara Pemilu di tingkat Kecamatan atau PPK.
Hikoyabi, Izak R
core +1 more source
, 2017 Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh pelaksanaan kebijakan pemilu dan manajemen pemilu terhadap kinerja penyelenggara pemilu untuk mewujudkan kualitas pemilu di Kabupaten Garut.
., Parhan
core
, 2021 Pilkada serentak Provinsi Bengkulu tahun 2020 usai dilaksanakan. Namun dalam proses pelaksaannya masih terdapat banyak masalah yang terjadi, dimulai dari pihak penyelenggara pemilu yang masih banyak melakukan kesalahan sehingga dalam prosesnya ...
P.E.Suryaningsih, Suryaningsih +2 more
core