Results 41 to 50 of about 57,019 (143)
Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam penanganan pelanggaran kode etik Pemilu di Indonesia [PDF]
, 2021 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
Alamsyah, Chandra
core +1 more source
Pendanaan Lembaga Penyelenggara Pemilu (EMB)
Jurnal Politik indonesia (Indonesian Journal of Politics), 2022 This article reveals that the financial funding of the election management body (KPU) to support the stages of general election management still relies on the state budget. This condition happens considering that elections are a five-year periodic agenda in accordance with the foundation of the constitution. There are three models of election financing,
openaire +1 more source
Journal Publicuho, 2023 Elections can only be held in a credible and fair manner if they are placed by an impartial institution. According to the Constitution, elections are conducted by an independent EMB, with no additional definition of independence.
Muhammad Irawan Adi Hartono +3 more
semanticscholar +1 more source
Jurnal USM Law Review, 2019 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam penegakan kode etik pelanggaran pemilihan umum. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu memberikan warna baru dalam ...
Muhammad Syaefudin
doaj +1 more source
Jurnal IUS, 2015 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan kekuatan hukum putusan dari DKPP dalam mengubah atau membatalkan Keputusan KPUD Provinsi Jawa Timur.
Lalu Kukuh Sekartadi
doaj +1 more source
Kepastian hukum dalam putusan dewan kehormatan dewan penyelenggara pemilu dalam memutuskan kode etik penyelenggara pemilu [PDF]
, 2023 Sifat Kepastian hukum putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021 adalah tidak diakui meskipun memiliki frase final dan mengikat sebagaimana Pasal 458 ayat (13).
Aisyah, Siti Nami
core +1 more source
Menuju Pemilihan Umum 2009: Isu-isu Strategis dan Pengembangan Demokrasi [PDF]
, 2008 Seminar Nasional ini bertujuan untuk menggagas munculnya isu-isu strategis yang harus dikelola oleh partai politik maupun para bakal calon presiden, yang lahir dari gagasan para peserta yang memiliki latar belakang keilmuan yang berbeda. Harapannya, dari
core +1 more source
SISTEM INFORMASI REKRUTMEN PENYELENGGARA PEMILU KABUPATEN MAMASA BERBASIS WEB [PDF]
Journal Peqguruang: Conference Series, 2021 Peningkatan kualitas penyelenggara pemilihan umum, menjadi perhatian penting untuk mendukung demokrasi di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga independent mengambil posisi yang sangat sentral sebagai penyelenggara pemilu, dituntut untuk memberikan kinerja maksimal untuk melaksanakan amanat undang-undang agar proses demokrasi dapat ...
Risna Rembungan +2 more
openaire +1 more source
Komisi Pemilihan Umum (KPU) vs Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)
Jurnal Transformative, 2016 Tulisan mengelaborasi perselisihan antara KPU dan Bawaslu dalam pemilihan umum 2014. KPU dan Bawaslu adalah aktor yang diamanatkan oleh UU sebagai penyelenggara pemilu.
Fury Ayunindya Fajar Arofah
doaj +1 more source
Penerapan Sanksi Pelanggaran Administratif Pemilu bagi Penyelenggara Pemilu
PLENO JURE, 2020 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan sanksi pelanggaran administrasi pemilu bagi penyelenggara pemilu, karena penting diketahui tingkat penegakan hukumnya dimana hal tersebut dapat mempengaruhi jumlah suara perolehan pemilu.
openaire +2 more sources