Results 41 to 50 of about 1,336 (137)

PERENCANAAN KOMUNIKASI POLITIK PENYELENGGARA PEMILU DALAM MENGHADAPI PEMILU SERENTAK 2024 DI KABUPATEN TUBAN

open access: yesAl-Tsiqoh : Jurnal Ekonomi dan Dakwah Islam, 2022
The General Elections in Tuban Regency which have been held so far have been running safely and peacefully. This can be shown from the existence of violations that do not lead to criminal. This cannot be separated from the Political Communication that has been implemented by the election organizers in Tuban Regency.
Rohid, Nibrosu   +2 more
openaire   +2 more sources

KEADILAN DALAM PENEGAKAN PELANGGARAN ETIKA PENYELENGGARA PEMILU

open access: yesJurnal Keadilan Pemilu, 2022
Sebagai kontestasi memperebutkan kepercayaan rakyat, dalam pelaksanaan elektoral akan sah dan memperoleh legitimasi apabila dilaksanakan secara adil. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu dan juga penyelenggara pemilu itu sendiri. Asas pemilu yang adil sesungguhnya hendak mengawal penyelenggaraan
openaire   +1 more source

Analisis Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Etika Penyelenggara Pemilu

open access: yesJournal of Social and Policy Issues, 2022
Law number 7 of 2017 has given a mandate to the Election Organizing Honorary Council (DKPP) as the body tasked with assessing and deciding the code of ethics for election organizers with a "Final and Binding" nature as stated in article 458 paragraph (13) meaning that there is no further effort other laws that can be taken, the implementation of the ...
Harid Fendra   +2 more
openaire   +1 more source

Kemandirian dan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu: Analisis Putusan DKPP Terhadap Penyelenggara Pemilu di Sumatera Barat Tahun 2013-2024

open access: yesJurnal Konstitusi
Artikel ini membahas tentang pemaknaan prinsip kemandirian dan profesionalitas penyelenggara pemilu dalam putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Provinsi Sumatera Barat ...
Khairul Fahmi   +2 more
doaj   +1 more source

Relevansi Penundaan Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat

open access: yesJurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2023
Wacana penundaan pemilu pada tahun 2024 mendatang, sempat beredar di tengah keberlangsungan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang secara konsepsi dapat diklasifikasikan sebagai darurat sipil di Indonesia.
Denis - Kurniawan
doaj   +1 more source

Rekontruksi Keanggotaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Untuk Menguji Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum [PDF]

open access: yes, 2020
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merupakan tindak lanjut dari maraknya aksi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu pada pelaksanaan Pemilu di Indonesia dan keberadaannya untuk mengimbangi dan mengawasi (check and balance ...
Zaini, Zaini
core   +1 more source

Menuju Pemilihan Umum 2009: Isu-isu Strategis dan Pengembangan Demokrasi [PDF]

open access: yes, 2008
Seminar Nasional ini bertujuan untuk menggagas munculnya isu-isu strategis yang harus dikelola oleh partai politik maupun para bakal calon presiden, yang lahir dari gagasan para peserta yang memiliki latar belakang keilmuan yang berbeda. Harapannya, dari

core  

KINERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PEMILIHAN UMUM (UMUM) SERENTAK TAHUN 2019 DI KECAMATAN SAGULUNG

open access: yesJurnal Trias Politika, 2020
PPK dalam Pemilihan Umum dianggap unsur yang khusus karena termasuk sebagai ujung tombak penyelenggara dalam menyelesaikan masalah terkhusus data pemilih.
Ardyanti Ahmad   +2 more
doaj   +1 more source

Representasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dalam Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas

open access: yesJurnal USM Law Review
This research article aims to describe the organization of general elections that represent elections with quality and integrity. In the 2024 simultaneous elections, the law used still refers to Law Number 7 of 2017 with several changes accommodated in ...
Tri Astuti   +3 more
doaj   +1 more source

DILEMATIKA KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENYELENGGARAKAN PILKADA DAN PEMILU MENURUT UNDANG - UNDANG DASAR 1945

open access: yesNurani Hukum, 2018
Polemik yang pernah muncul soal peranan KPU serta pertanggungjawaban KPUD Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota atas lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Dede Kurniawan
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy