Results 21 to 30 of about 57,019 (143)

Pemilu dan Korupsi: Fenomena Pelanggaran Etika dan Moral Penyelenggara Pemilu di Indonesia

Journal of Social and Policy Issues, 2022
Corruption is defined as a form of misappropriation or misappropriation of state money, including companies, organizations, foundations, and so on for personal gain or others. The use of morals and ethics is not optimal, so this study aims to explain morals and ethics to prevent political corruption during elections especially among election organizers.
Pandu Alfa, Khairul Fahmi
openaire   +2 more sources

Pengaruh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Keberlangsungan Pelaksanaan Pemilu Yang Jujur dan Adil

Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh peran dan kewenangan DKPP terhadap keberlangsungan pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil di Indonesia. DKPP, dibentuk berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2011 dan UU Nomor 7 Tahun 2017, memiliki mandat utama untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) sebagai mekanisme kontrol etik yang ...
Khayrul Rizal, null Sudarno
openaire   +2 more sources

PEREMPUAN DAN KONSTRUKSI SOSIALNYA SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU 2024

Politea : Jurnal Politik Islam, 2022
Abstrak: Artikel ini berusaha untuk memaparkan keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara Pemilu di Indonesia, mengidentifikasi penyebab rendahnya keterlibatan perempuan, kemudian berusaha untuk menghadirkan gagasan yang diharapkan mampu untuk mendorong keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara Pemilu.
Suci Ramadhani Putri, null Nizamudin, Baiq Ratna Mulhimmah   +2 more
openaire   +2 more sources

Peran Komunikasi Terapeutik terhadap Lembaga Penyelenggara Pemilu dalam Menjaga Kesehatan Mental Petugas Pemilu 2024

Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)
Kondisi disproporsionalitas petugas pemilu rentan mengganggu kesehatan mental pada dirinya bahkan akan berakibat pada kondisi fisik yang lemah. Gangguan kesehatan mental dapat terdiri dari gangguan kecemasan, stres, dan depresi. Untuk menjaga kesehatan mental petugas pemilu, diperlukan peran Lembaga Penyelenggara Pemilu untuk menerapkan teknik ...
Widia Sari Tresnowati, Widi Sawitri, Ayu Selvia   +2 more
openaire   +2 more sources

TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DALAM MENCIPTAKAN PEMILU YANG DEMOKRATIS DI INDONESIA

De Rechtsstaat, 2019
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan salah satu dari triumvirat penyelenggara pemilu di Indonesia. Politik hukum pemilu di Indonesia dalam status a quo memberikan kewenangan yang begitu koersif kepada DKPP terkait dengan penegakkan kode etik.
Xavier Nugraha
exaly   +2 more sources

Redesain Keanggotaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Prinsip Kemandirian

Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara
Kemandirian penyelenggara pemilu merupakan prinsip utama agar legitimasi pemilu menjadi kuat. Kemandirian penyelenggara pemilu tersebut terdiri dari tiga aspek yaitu kemandirian institusional, kemandirian fungsional, dan kemandirian personal. Keanggotaan DKPP seharusnya sejalan dengan prinsip kemandirian personal. Namun, pengaturan di dalam UU No.
Muhammad Erfa Redhani, Sri Hastuti Puspitsari   +1 more
openaire   +2 more sources

Sengkarut Pola Hubungan Lembaga Penyelenggara Pemilu di Daerah Otonomi Khusus [PDF]

Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 2020
This article seeks to analize the pattern of relations and authority of election agencies in special autonomous regions in Indonesia. The difference in the pattern of relations between election agencies in the special sutonomy region coincided with the implementation of asymmetric decentralization policies in Indonesia.
Zahlul Pasha, Mutiara Fahmi, Khairil Akbar   +2 more
openaire   +3 more sources

Tantangan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP): Analisis Perspektif Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Journal of Contemporary Law Studies
The study examines the challenges and potential solutions regarding the enforcement of ethical codes by the Election Organizers Honor Council (DKPP) under the 2017 General Election Law. Established in 2012, DKPP plays a crucial role in addressing violations of election organizers' ethical codes, as evidenced by a significant volume of complaints ...
Khoirul Anam
openaire   +2 more sources

Partisispasi Perempuan dalam Penyelenggara Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam

TAFAQQUH
This study aims to examine women's participation in election administration in Indonesia from the perspective of Islamic law, using a descriptive qualitative method that includes literature review. The results show that women's participation in election administration remains very limited, with the percentage of women in Bawaslu and KPU far below 30 ...
null Supriyadi, null Hirmayadi Saputra, null Muzakkir S   +2 more
openaire   +2 more sources

The Efektivitas Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Serentak 2019

Jurnal Bina Praja, 2022
Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Legislatif dilaksanakan untuk pertama kalinya secara serentak pada tahun 2019 sebagai implikasi konstitusional dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dan lahirnya ...
Muhammad Wahdini
doaj   +1 more source