Results 21 to 30 of about 1,245 (96)
KEPENTINGAN PETAHANA DALAM MANIPULASI PILKADA LABUHAN BATU SELATAN 2015 [PDF]
Etika penyelenggara pemilu telah diatur dengan Peraturan Bersama di mana ketika peraturan itu dilanggar, maka penyelenggara pemilu itu dapat diberi sanksi sampai yang terberat: pemberhentian tetap.
Ikhsan Darmawan +3 more
core +1 more source
Menilai Kinerja Penyelenggara Pemilu
This article found that the performance of the KPU as an election organ in Indonesia is greatly influenced by the complexity of internal and external situations. The KPU is faced with demands to work optimally according to the parameters of the law in implementing decisions to hold general elections.
openaire +1 more source
Pemilu dan Korupsi: Fenomena Pelanggaran Etika dan Moral Penyelenggara Pemilu di Indonesia
Corruption is defined as a form of misappropriation or misappropriation of state money, including companies, organizations, foundations, and so on for personal gain or others. The use of morals and ethics is not optimal, so this study aims to explain morals and ethics to prevent political corruption during elections especially among election organizers.
Pandu Alfa, Khairul Fahmi
openaire +1 more source
SISTEM INFORMASI REKRUTMEN PENYELENGGARA PEMILU KABUPATEN MAMASA BERBASIS WEB [PDF]
Peningkatan kualitas penyelenggara pemilihan umum, menjadi perhatian penting untuk mendukung demokrasi di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga independent mengambil posisi yang sangat sentral sebagai penyelenggara pemilu, dituntut untuk memberikan kinerja maksimal untuk melaksanakan amanat undang-undang agar proses demokrasi dapat ...
Risna Rembungan +2 more
openaire +1 more source
Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam penanganan pelanggaran kode etik Pemilu di Indonesia [PDF]
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
Alamsyah, Chandra
core
Pendanaan Lembaga Penyelenggara Pemilu (EMB)
This article reveals that the financial funding of the election management body (KPU) to support the stages of general election management still relies on the state budget. This condition happens considering that elections are a five-year periodic agenda in accordance with the foundation of the constitution. There are three models of election financing,
openaire +1 more source
PEREMPUAN DAN KONSTRUKSI SOSIALNYA SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU 2024
Abstrak: Artikel ini berusaha untuk memaparkan keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara Pemilu di Indonesia, mengidentifikasi penyebab rendahnya keterlibatan perempuan, kemudian berusaha untuk menghadirkan gagasan yang diharapkan mampu untuk mendorong keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara Pemilu.
Suci Ramadhani Putri +2 more
openaire +1 more source
Kepastian hukum dalam putusan dewan kehormatan dewan penyelenggara pemilu dalam memutuskan kode etik penyelenggara pemilu [PDF]
Sifat Kepastian hukum putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021 adalah tidak diakui meskipun memiliki frase final dan mengikat sebagaimana Pasal 458 ayat (13).
Aisyah, Siti Nami
core
Rekayasa Sosial Sistem Integritas Penyelenggara Pemilu
This article elaborates the dynamics of paradigm-shift in election law through the lense of Roscoe Pound's concept of “law as a tool of social engineering”. This article argues that that the nature of election should not be reduced to its formal duties, but instead expanding its role as a means to promote credibility and integrity of Indonesian ...
openaire +1 more source
The General Elections in Tuban Regency which have been held so far have been running safely and peacefully. This can be shown from the existence of violations that do not lead to criminal. This cannot be separated from the Political Communication that has been implemented by the election organizers in Tuban Regency.
Rohid, Nibrosu +2 more
openaire +2 more sources

