Results 11 to 20 of about 57,019 (143)

ANALISIS PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM PENGAWASAN ETIK PENYELENGGARA PEMILU DI ACEH [PDF]

open access: yesSuloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2023
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan lembaga yang dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
Shadli Shadli   +2 more
semanticscholar   +4 more sources

OPTIMALISASI REGULASI KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU UNTUK MENCAPAI PEMILU BERINTEGRITAS

open access: yesKonferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara
Penyelenggaraan pemilu di tingkat nasional dan pemilihan kepala daerah tahun 2024 yang berlangsung serentak, telah memberikan pelajaran berbagai bentuk dan model tantangan yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan penyelenggara pemilu yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai secara komprehensif dengan didukung okeh nilai-nilai kode etik
Utang Rosidin
exaly   +3 more sources

Analisis Urgensi Kebijakan Pemilu Hijau di Indonesia: Perspektif Penyelenggara Pemilu dan Partai Politik

open access: yesJurnal Media Hukum
Penelitian ini menganalisis urgensi kebijakan pemilu hijau di Indonesia dari perspektif penyelenggara pemilu dan partai politik. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen, studi ini mengkaji kesenjangan antara kerangka regulasi yang ada dan implementasi pemilu yang berkelanjutan.
Jemris Fointuna   +3 more
exaly   +3 more sources

Polarisasi Politik Antara Kepala Desa dengan Penyelenggara Pemilu

open access: yesJournal of Politics and Policy
This research aims to explore the process of political polarization between village heads and election organizers in Bangkalan Regency in the 2024 elections. Through this research, researchers want to explore how factors such as traditional patronage at the village level can create polarization of interests both in the process of forming PPS, KPPS and ...
Ahmad Sukron
exaly   +3 more sources

Integritas Penyelenggara Pemilu Ad-Hoc: Malpraktik Distribusi Formulir C-6 di Pilkada Tangerang Selatan Tahun 2020

open access: yesJournal of Political Issues, 2023
Penelitian ini menguraikan tentang pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tahun 2020.
Mohammad Ezha Fachriza   +1 more
doaj   +2 more sources

EKSISTENSI DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DALAM PENEGAKAN ETIKA PENYELENGGARA PEMILU

open access: yesVeritas, 2019
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di bentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 109 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Suatu lembaga yang di khususkan untuk mengimbangi dan mengawasi (chek and Balances) kinerja dari KPU dan Bawaslu.Usia DKPP yang masih terbilang baru, menjadikan instansi ini belum banyak di kenal oleh masyarakat.
Nurdin, Maharani
openaire   +2 more sources

Redesain Penanganan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu [PDF]

open access: yesPamulang Law Review, 2021
Pemilihan umum (Pemilu) diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, frasa suatu komisi pemilihan umum dalam UUD 1945 tersebut tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, tetapi merujuk pada satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan
Munir, B. (Badrul), Munir, Badrul
openaire   +3 more sources

Rekayasa Sosial Sistem Integritas Penyelenggara Pemilu

open access: yesJurnal Hukum Sasana, 2022
This article elaborates the dynamics of paradigm-shift in election law through the lense of Roscoe Pound's concept of “law as a tool of social engineering”. This article argues that that the nature of election should not be reduced to its formal duties, but instead expanding its role as a means to promote credibility and integrity of Indonesian ...
openaire   +2 more sources

Menilai Kinerja Penyelenggara Pemilu

open access: yesJurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics), 2023
This article found that the performance of the KPU as an election organ in Indonesia is greatly influenced by the complexity of internal and external situations. The KPU is faced with demands to work optimally according to the parameters of the law in implementing decisions to hold general elections.
Gandha Widyo Prabowo
openaire   +2 more sources

RESPONSIBILITAS PENYELENGGARA PEMILU DALAM PENANGANAN PENYELENGGARAAN PEMILU [PDF]

open access: yesJURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL, 2018
Tulisan ini akan mengkaji tentang Responsibilitas Penyelenggara Pemilu dalam Penanganan Pelanggaraan Pemilu. Adapun fokus tulisan ini yakni terkait dengan Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP) sebagai bentuk responsibilitas Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu dengan melihat pemilu 2014.
Rahmawati, Restu, Restu Rahmawati
openaire   +2 more sources

Home - About - Disclaimer - Privacy