Results 11 to 20 of about 1,336 (137)

ANALISIS PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM PENGAWASAN ETIK PENYELENGGARA PEMILU DI ACEH [PDF]

Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2023
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan lembaga yang dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
Shadli Shadli, Mukhlis Mukhlis, Yusrizal Yusrizal   +2 more
openaire   +3 more sources

Peran Komunikasi Terapeutik terhadap Lembaga Penyelenggara Pemilu dalam Menjaga Kesehatan Mental Petugas Pemilu 2024 [PDF]

Anida
Kondisi disproporsionalitas petugas pemilu rentan mengganggu kesehatan mental pada dirinya bahkan akan berakibat pada kondisi fisik yang lemah. Gangguan kesehatan mental dapat terdiri dari gangguan kecemasan, stres, dan depresi. Untuk menjaga kesehatan mental petugas pemilu, diperlukan peran Lembaga Penyelenggara Pemilu untuk menerapkan teknik ...
Widia Sari Tresnowati, Widi Sawitri, Ayu Selvia   +2 more
exaly   +4 more sources

Redesain Penanganan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu [PDF]

Pamulang Law Review, 2021
Pemilihan umum (Pemilu) diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, frasa suatu komisi pemilihan umum dalam UUD 1945 tersebut tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, tetapi merujuk pada satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan
Munir, B. (Badrul), Munir, Badrul
openaire   +4 more sources

EKSISTENSI DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DALAM PENEGAKAN ETIKA PENYELENGGARA PEMILU [PDF]

Veritas, 2019
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di bentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 109 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Suatu lembaga yang di khususkan untuk mengimbangi dan mengawasi (chek and Balances) kinerja dari KPU dan Bawaslu.Usia DKPP yang masih terbilang baru, menjadikan instansi ini belum banyak di kenal oleh masyarakat.
Nurdin, Maharani
openaire   +2 more sources

RESPONSIBILITAS PENYELENGGARA PEMILU DALAM PENANGANAN PENYELENGGARAAN PEMILU [PDF]

JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL, 2018
Tulisan ini akan mengkaji tentang Responsibilitas Penyelenggara Pemilu dalam Penanganan Pelanggaraan Pemilu. Adapun fokus tulisan ini yakni terkait dengan Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP) sebagai bentuk responsibilitas Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu dengan melihat pemilu 2014.
Rahmawati, Restu, Restu Rahmawati
openaire   +3 more sources

Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ( DKPP ) Dalam Menegakan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum [PDF]

Jurnal USM Law Review, 2019
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam penegakan kode etik pelanggaran pemilihan umum. Undang-Undang   Nomor   15   Tahun   2011   tentang Penyelenggara Pemilu memberikan warna baru dalam ...
Muhammad Syaefudin
doaj   +3 more sources

Penerapan Prinsip Independensi Dan Etika Bagi Penyelenggara Pemilu Di Aceh Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 [PDF]

NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 2019
Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Aceh memang berbeda dengan provinsi lain di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang kemudian dijabarkan ke dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016, Komisi A DPRA (di tingkat provinsi) dan/atau DPRK (di tingkat Kabupaten/Kota) mempunyai tugas dan wewenang dalam mengusulkan ...
Rahmah Harianti, Nursyirwan Effendi, Asrinaldi Asrinaldi   +2 more
openaire   +3 more sources

Polarisasi Politik Antara Kepala Desa dengan Penyelenggara Pemilu

Journal of Politics and Policy
This research aims to explore the process of political polarization between village heads and election organizers in Bangkalan Regency in the 2024 elections. Through this research, researchers want to explore how factors such as traditional patronage at the village level can create polarization of interests both in the process of forming PPS, KPPS and ...
exaly   +2 more sources

Model Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Karawang

Demokrasi (Online. Semarang)
The election organizers are regulated in Law Number 7 of 2017 as institutions that organize elections, consisting of the General Election Commission (KPU), the Election Supervisory Agency (Bawaslu), and the Honorary Council of Election Organizers (DKPP) as a unified election task force.
Rengga Kusuma Putra
exaly   +2 more sources

The Efektivitas Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Serentak 2019

Jurnal Bina Praja, 2022
Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Legislatif dilaksanakan untuk pertama kalinya secara serentak pada tahun 2019 sebagai implikasi konstitusional dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dan lahirnya ...
Muhammad Wahdini
doaj   +1 more source