Results 11 to 20 of about 1,245 (96)
JURNAL USM LAW REVIEWThe research aims to analyze the legal certainty of the Election Organizer Ethics Council (DKPP) based on Pasal 458 ayat (13) UU No. 7 Tahun 2017 about ethics\u27 violation of general election organizing institutions.
Arifatuzzahrah, Firda +1 more
core +3 more sources
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 2019 Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Aceh memang berbeda dengan provinsi lain di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang kemudian dijabarkan ke dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016, Komisi A DPRA (di tingkat provinsi)
Asrinaldi, Asrinaldi +2 more
core +2 more sources
Jurnal Darma Agung, 2022 Penegakan kode etik melalui mekanisme persidangan secara terbuka dimaksudkan agar penegakan kode etik dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan menganut prinsip-prinsip peradilan modern. Kebijakan hukum penanganan pelanggaran kode etik melalui mekanisme persidangan terbuka tersebut telah diadopsi oleh undang-undang pemilu semenjak pemilu ...
exaly +2 more sources
Sengkarut Pola Hubungan Lembaga Penyelenggara Pemilu di Daerah Otonomi Khusus
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 2020 This article seeks to analize the pattern of relations and authority of election agencies in special autonomous regions in Indonesia. The difference in the pattern of relations between election agencies in the special sutonomy region coincided with the ...
Akbar , Khairil +2 more
core +2 more sources
De Rechtsstaat, 2019 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan salah satu dari triumvirat penyelenggara pemilu di Indonesia. Politik hukum pemilu di Indonesia dalam status a quo memberikan kewenangan yang begitu koersif kepada DKPP terkait dengan penegakkan kode etik.
Xavier Nugraha
exaly +2 more sources
INDEPENDENSI DAN ETIKA PENYELENGGARA PEMILU DI ACEH STUDI PADA PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019 [PDF]
, 2019 Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Aceh memang berbeda dengan provinsi lain di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang kemudian dijabarkan ke dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016, Komisi A DPRA (di tingkat ...
RAHMAH, HARIANTI
core +1 more source
Polarisasi Politik Antara Kepala Desa dengan Penyelenggara Pemilu
Journal of Politics and PolicyThis research aims to explore the process of political polarization between village heads and election organizers in Bangkalan Regency in the 2024 elections. Through this research, researchers want to explore how factors such as traditional patronage at the village level can create polarization of interests both in the process of forming PPS, KPPS and ...
exaly +2 more sources
Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Sebagai Penyelenggara Pemilu Tingkat Ad Hoc
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 2019 Penelitian ini berawal dari masih rendahnya pengetahuan politik masyarata. Masyarakat yang menjadi penyelenggara pemilu secara otomatis juga memiliki pengetahuan politik yang masih rendah. Dilihat dari fungsi partai politik yang memiliki tugas memberikan
Istikharah, Istikharah +1 more
core +2 more sources
Model Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Karawang
Demokrasi (Online. Semarang)The election organizers are regulated in Law Number 7 of 2017 as institutions that organize elections, consisting of the General Election Commission (KPU), the Election Supervisory Agency (Bawaslu), and the Honorary Council of Election Organizers (DKPP) as a unified election task force.
Rengga Kusuma Putra
exaly +2 more sources
PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP IDEA PENYELENGGARA PEMILU PADA PEMILU SERENTAK DI PILKADA KOTA PAYAKUMBUH 2017 [PDF]
, 2018 Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pemilu dijalankan dengan menganut asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil (Luber dan Jurdil).
Rory, Gusti Putra Lesmana
core +2 more sources