Results 101 to 110 of about 534,552 (134)
KEDUDUKAN UNDANG-UNDANG DAN PERPPU DALAM PERSPEKTIF PENAFSIRAN HUKUM TATA NEGARA
Abstract: It is stated in the fourth amendment of 1945 constitution in Article24 C (1) that the Constitutional Court have the power to have final decision/judgment at first and last level to examine Law toward Constitution, to decidethe dispute of authority of state institutions granted by the Constitution, thedissolution of political parties, and the ...
openaire +2 more sources
Selama ini, kekuasaan kehakiman yang merdeka belum pernah diinterpretasikan sebagai sebuah hak konstitusional bagi warga negara. Akibatnya, sangat sulit bagi warga negara untuk meminta pertanggungjawaban lembaga peradilan melalui sarana ...
Annisa Salsabila +2 more
doaj +1 more source
Penafsiran Hukum Progresif dalam Perkara Pidana [PDF]
The progressive law perspective emphasizes discovery of law as an effort to explore the community's living values. We hold that this perspective suits the need of Indonesian people.
Christianto, H. (Hwian)
core
PENAFSIRAN EKSTENSIF SEBAGAI UPAYA PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PERKARA PIDANA [PDF]
Penemuan hukum oleh hakim dapat dilakukan dengan melakukan rangkaian kegiatan sebagai upaya untuk memahami, menggali dan pada akhirnya mendapatkan satu ketentuan hukum yang mendasari suatu perkara.
HWIAN CHRISTIANTO, 090710039 M
core +1 more source
PENAFSIRAN HUKUM HAKIM YANG DIGUNAKAN DALAM MEMUTUS PERKARA KORUPSI BANSOS JULIARI BATUBARA
Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem Hukum Eropa Kontinental (Civil Law System) yang dimana dari sistem hukum ini sangat berpaku pada peraturan perundang-undangan. Namun jika pada hukum tertulis tidak ditemukan atau tidak cukup maka hakim dapat melakukan penafsiran hukum dalam memutus suatu perkara. Pada tahun 2020 saat Indonesia
null Johannes Agustinus Riady +1 more
openaire +1 more source
A Politik Hukum Disseting Opinion Pengujian UU Terhadap UUD 45 Dalam Rangka Mencari Kebenaran Hukum
Mahkamah Konstitusi sebagai kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan yang bebas dalam melakukan yudisial review UU terhadap UUD 1945. Kebebasan yang dimiliki MK menjadi salah satu penyebab terjadinya disseting opinion hakim konstitusi dalam rangka ...
Nurus Zaman
doaj +1 more source
TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN PERJANJIAN LISENSI GRANT BACK DALAM UU PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA [PDF]
Perjanjian lisensi yang termasuk dalam rezim Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual mendapat pengecualian dalam UU Persaingan Usaha diatur dalam Pasal 50 huruf b UU tersebut.
Amalia, Rizky Edina
core
Pasal 53 ayat (1) KHI : “Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkandengan pria yang menghamilinya.” Secara gramatikal adanyaPasal 53 ayat (1) KHI bila ditafsirkan akan berdampak bahwalelaki yang bukan menghamili wanita yang telah hamil di luar nikahjuga dapat menikahi wanita yang hamil tersebut.
openaire +2 more sources
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA YANG BERTINDAK SEBAGAI JUSTICE COLLABORATOR [PDF]
Penyalahguna narkotika dapat mengajukan permohonan perlindungan hukum sebagai justice collaborator agar diberi penghargaan keringanan penjatuhan pidana dengan syarat pokok bukan pelaku utama dan atas kesaksiannya berhasil mengungkap pelaku lain, tetapi ...
Zuhir, Mada Apriandi, Adiguna, Reza
core
Metode penafsiran Abdul Qadir Hassan tentang ayat-ayat hukum ibadah
Penafsiran al-Qur'an telah menjadi bidang yang sangat penting dalam studi Islam, karena ia menyediakan landasan untuk memahami hukum, etika, dan spiritualitas yang terkandung dalam kitab suci ini.
Hikmah, Idris Nur
core

