Results 91 to 100 of about 452,317 (148)
This article discusses about the rejection of the panel of the judges to the suplementary or suppletoire oath in the religious court of Padangsidempuan by focusing on the religious court decision Number: 254 / Pdt.G / 2014 / PA.Psp. Utilizing the concept of progressive law of Satjipto Rahardjo, this paper argued that the rejection of the council to the
openaire +1 more source
Analisis terhadap pembatalan putusan Pengadilan Agama Pamekasan tentang sengketa harta bersama oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya [PDF]
Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan: Pertama, apa dasar hukum hakim Pengadilan Agama Pamekasan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memutuskan perkara gugatan pembagian harta bersama dalam perkara Nomor 139/Pdt.G/2008/PA.Pmk.
Hasibuan, Herizal
core +1 more source
Sejarah Peradilan Agama di Indonesia
The up and down of Islamic court in Indonesia is related to the dynamic of social and politic. In colonialism era, this court is concerned only in marriage, divorce, and marriage reconciliation . Nowadays, according to UU no. 4 th. 2004, its function is
Andi Akram
doaj +1 more source
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami penyelesaian sengketa bisnis syariah persfektif hukum positif Indonesia dan untuk mengetahui dan memahami kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan ekonomi syariah persfektif hukum positif ...
M. Faisal
doaj +1 more source
Kajian Yuridis terhadap Kedudukan Dana Asuransi dari Sudut Pandang Perjanjian Perkawinan.
The Judicial Assessment of the Insurance Fund Status in the Perspective of Marriage Covenant. Ideally, if a legal case comes from the same sources of law, the solution must also be the same although examined by different courts. This case happened on the
Sugiri Permana
doaj +1 more source
Pengsahan Perkawinan di Pengadilan Agama Surabaya
The validation of marriage is an examination of the bond between a man and a woman as life partners that has been carried out in accordance with the teachings of Islam, and the fulfillment of the elements and requirements for the validity of the marriage bond, but has not yet been registered with the relevant authorities.
null Anisa Putri Wardani +1 more
openaire +1 more source
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM PADA PENGADILAN AGAMA
Undang-undang tentang bantuan hukum sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 38 Undangundang Nomor 14 tahun 1970 belum lahir, oleh karenanya peraturan perundang-undangan mengenai ban-tuan hukum sebagian masih meng-gunakan peraturan perundang-undangan zaman pemerintahan kolonial Belanda dan beberapa yurispundensi Mahkamah Agung serta beberapa surat ...
openaire +3 more sources
Analisis pluralisme hukum perkawinan beda agama: Analisis pendapat hakim pengadilan agama dan pengadilan negeri di wilayah Bandung Raya [PDF]
Persoalan mengenai perkawinan beda agama telah menjadi kontroversi sejak dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada dasarnya baik ayat Al-Quran maupun peraturan perundang-undangan jelas melarang perkawinan beda agama.
Zaenudin, Reza
core +1 more source
Hak untuk berbeda penafsiran atas ajaran agama arus utama di Indonesia dapat berujung pada pemidanaan. Praktiknya, hakim kerap mengandalkan keterangan ahli untuk mendapatkan keyakinan bahwa "mereka yang berbeda" telah melakukan tindak pidana penodaan ...
Moch. Choirul Rizal +3 more
doaj +1 more source
Efektivitas Sidang Keliling (Studi di Pengadilan Agama Wonogiri)
This article examines the mobile court policy implemented by the Wonogiri Religious Court. The aim is to find out the effectiveness of the mobile court carried out in expanding access to the justice seekers, especially women. Using the step-by-step theory developed by Rolax, the researcher observes the practices of mobile session conducted by PA ...
openaire +3 more sources

