Results 81 to 90 of about 552 (114)
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM PADA PENGADILAN AGAMA
Undang-undang tentang bantuan hukum sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 38 Undangundang Nomor 14 tahun 1970 belum lahir, oleh karenanya peraturan perundang-undangan mengenai ban-tuan hukum sebagian masih meng-gunakan peraturan perundang-undangan zaman pemerintahan kolonial Belanda dan beberapa yurispundensi Mahkamah Agung serta beberapa surat ...
openaire +3 more sources
One of important duty of Justice of Religion is execute denominating to be suedunknown of its recidence so its rightss fufilled. In section 27 ( 1) Regulation ofGovernment of Number 9 Year 1975 mentioning that If recidence sued unknownor ill defined or don't have recidence which remain to like the in Section 20sentence ( 2), call done by gluing suing ...
openaire +3 more sources
Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama
In the era of reformation Religious Courts authority increases in economic shari'a as stipulated in Article 49 Amendment UU No. 3 of 2006 on Islamic Courts. In this case if the dispute Shariah banking occurs due to a dispute aqad (agreement) between the parties which resolve is the governing body of Arbitration, while the decision of peace carried out ...
openaire +1 more source
Factors associated with child marriage during the COVID-19 pandemic in Indonesia
Liem A +5 more
europepmc +1 more source
EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TENTANG NAFKAH ANAK
Religious court decision that sentenced former husband to provide a living child every month for a certain amount until adult stages is an injunction condemnation which has executorial power. In this article the author examines the execution of the five court decision in the case of religious courts in Kajen Pekalongan.
openaire +1 more source
KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DALAM MEMUTUS PERKARA PERCERAIAN AKIBAT MURTAD
: The provisions of Article 49 of Indonesia regulations No. 3 of 2006 on the Religious Court affirmed that the authority of religious courts is limited to those cases that occur among Muslims in Indonesia regarding marriage, divorce, sadaqah, infaq ...
Fatmawati Fatmawati
doaj
Efektifitas Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama
Tingginya angka perceraian di Indonesia, terutama yang diajukan oleh pihak istri, menjadi tantangan serius bagi Pengadilan Agama dalam mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Untuk merespons hal tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2016 sebagai dasar hukum pelaksanaan mediasi wajib.
openaire +1 more source
Some of the next articles are maybe not open access.
Related searches:
Related searches:
Uniku Law Review, 2023
Marriage is a physical and spiritual bond that has a sacred nature, ideally it can be done once in a lifetime, but in reality many husbands and wives take court action. The formulation of the problem of this research is how mediation is regulated in religious courts according to statutory regulations, and how effective the implementation of mediation ...
exaly +2 more sources
Marriage is a physical and spiritual bond that has a sacred nature, ideally it can be done once in a lifetime, but in reality many husbands and wives take court action. The formulation of the problem of this research is how mediation is regulated in religious courts according to statutory regulations, and how effective the implementation of mediation ...
exaly +2 more sources
Jotika Research in Business Law, 2022
Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang mana dari peritiwa hukum akan menimbulkan akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban dari suami dan istri, tetapi tidak semua pasangan suami dan istri dapat mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang berujung pada perceraian di pengadilan.
Muhammad Azani Azani +1 more
openaire +1 more source
Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang mana dari peritiwa hukum akan menimbulkan akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban dari suami dan istri, tetapi tidak semua pasangan suami dan istri dapat mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang berujung pada perceraian di pengadilan.
Muhammad Azani Azani +1 more
openaire +1 more source
Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam
Masalah utama dalam artikel ini tentang sistem uang paksa (dwangsong) yang ditetapkan oleh hakim dalam salah satu putusan Nomor 407/Pdt.G/2016/PA.Pal. Tujuan artikel ini untuk mengidentifikasi persamaan maupun perbedaan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 407/Pdt.G/2016/PA.Pal dan putusan Nomor 0069/Pdt.G/2015/PA.Bdg, serta mengidentifikasi nilai ...
Sabila Izza +2 more
openaire +1 more source
Masalah utama dalam artikel ini tentang sistem uang paksa (dwangsong) yang ditetapkan oleh hakim dalam salah satu putusan Nomor 407/Pdt.G/2016/PA.Pal. Tujuan artikel ini untuk mengidentifikasi persamaan maupun perbedaan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 407/Pdt.G/2016/PA.Pal dan putusan Nomor 0069/Pdt.G/2015/PA.Bdg, serta mengidentifikasi nilai ...
Sabila Izza +2 more
openaire +1 more source

