Results 61 to 70 of about 552 (114)

DISPARITAS PUTUSAN ITSBAT NIKAH POLIGAMI (STUDI ANALISIS DI PENGADILAN AGAMA BIMA DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM)

open access: yesAl-Inṣāf - Journal Program Studi Ahwal Al Syakhshiyyah, 2022
ABSTRAK Itsbat nikah memiliki peranan penting dalam melindungi hak suami dan istri. Meskipun demikian, membuka pintu itsbat nikah tanpa meninggalkan pembatasan akan mengakibatkan kesewenang-wenangan sebagian masyarakat dalam melakukan nikah siri. Berangkat dari sini, sebagian ahli memandang perlu pembatasan itsbat nikah.
openaire   +1 more source

PENERAPAN ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN DI PENGADILAN AGAMA PONTIANAK DALAM PERKARA PERKAWINAN BAGI PASANGAN YANG BERALIH AGAMA

open access: yesAl-Adl, 2018
Asas Personalitas Keislaman adalah asas utama yang melekat pada Undang-Undang Peradilan Agama yang memberikan makna bahwa pihak yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan di lingkungan Peradilan Agama adalah hanya mereka yang beragama Islam ...
Etika Rahmawati
doaj   +1 more source

Peranan Pengadilan Agama Kelas I Medan terhadap Pembatalan Perkawinan

open access: yesJUPIIS (Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial), 2016
Penelitian ini adalah mengenai pembatalan perkawinan merupakan kasus yang sering terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama Medan Kelas 1A, yang mana jumlah perkara pembatalan perkawinan semakin meningkat.
Ridho Mubarak   +2 more
doaj   +1 more source

PROBLEMATIKA PELAKSANAAN EKSEKUSI PERKARA PERDATA DI PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA TANA LUWU)

open access: yesAl-Mizan
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan eksekusi perkara perdata di Pengadilan Agama Tana Luwu, Problematika pelaksanaan eksekusi perdata di Pengadilan Agama se Tana Luwu, dan memberikan solusi terhadap pelaksanaan eksekusi perkara perdata di Pengadilan Agama se Tana Luwu. Jenis   penelitian   yang digunakan adalah penelitian deskriptif
Anita Marwing, Mustaming Mustaming
openaire   +1 more source

Penggunaan Logika Fuzzy untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Pengadilan Agama Kab. Kediri

open access: yesMUST: Journal of Mathematics Education, Science and Technology, 2018
Dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang hukum, Mahkamah Agung RI memerintahkan seluruh Lembaga Peradilan untuk menyediakan fasilitas meja informasi (information desk), termasuk di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
Niska Shofia, Siti Rochana
doaj   +1 more source

APLIKASI TEORI MASLAHAH DALAM PRODUK PENGADILAN AGAMA (Kajian Kritis Terhadap Beberapa Keputusan Pengadilan Agama)

open access: yesTribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman, 2016
Dilihat dari latar belakang Hakim di Pengadilan Agama sesuai dengan persyaratan rekrutmennya. Ada bermacam tipe, ada tipe madrasah ada tipe sarjana. Ada sarjana syari’ah dan ada sarjana hukum yang menguasai dan memahami syari’ah, dengan demikian ada kemungkinan perbedaan penguasaan terhadap teori-teori istimbath dan istidlal sebagai media memahami ...
openaire   +2 more sources

REALITAS MODERASI BERAGAMA DALAM UCAPAN HARI BESAR KEAGAMAAN

open access: yesModeratio, 2022
In understanding Christmas greetings, it must be understood holistically and integrally on the one hand but on the other hand it must also be separate. Confusion and misunderstanding will result in wrong actions and so on. So that the considerations used
Sultonul Arifin
doaj  

EKSISTENSI PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS ”SYARIAH” PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

open access: yesJurnal IUS, 2017
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami penyelesaian sengketa bisnis syariah persfektif hukum positif Indonesia dan untuk mengetahui dan memahami kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan ekonomi syariah persfektif hukum positif ...
M. Faisal
doaj   +1 more source

POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Manado)

open access: yesJurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016
Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami. Hanya apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan, maka pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang (pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974).
openaire   +2 more sources

Home - About - Disclaimer - Privacy