Results 71 to 80 of about 452,317 (148)

PROBLEMATIKA PELAKSANAAN EKSEKUSI PERKARA PERDATA DI PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA TANA LUWU)

Al-Mizan
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan eksekusi perkara perdata di Pengadilan Agama Tana Luwu, Problematika pelaksanaan eksekusi perdata di Pengadilan Agama se Tana Luwu, dan memberikan solusi terhadap pelaksanaan eksekusi perkara perdata di Pengadilan Agama se Tana Luwu. Jenis   penelitian   yang digunakan adalah penelitian deskriptif
Anita Marwing, Mustaming Mustaming
openaire   +1 more source

PENERAPAN ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN DI PENGADILAN AGAMA PONTIANAK DALAM PERKARA PERKAWINAN BAGI PASANGAN YANG BERALIH AGAMA

Al-Adl, 2018
Asas Personalitas Keislaman adalah asas utama yang melekat pada Undang-Undang Peradilan Agama yang memberikan makna bahwa pihak yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan di lingkungan Peradilan Agama adalah hanya mereka yang beragama Islam ...
Etika Rahmawati
doaj   +1 more source

Penyelesaian Sengketa Waris Anak Angkat Akibat Adanya Wasiat Di Pengadilan Agama

, 2013
Penelitian mengenai penyelesaian sengketa waris anak angkat akibat adanya wasiat di pengadilan agama, bertujuan untuk mengetahui kedudukan anak angkat penerima wasiat menurut hukum Islam.
Adhyaksa, Andi Nurul
core  

Implementasi Putusan Pengadilan Agama Purwakarta mengenai Kewajiban Ayah atas Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian

Muttaqien, 2023
Penelitian ini berangkat dari fenomena di lapangan bahwa nafkah anak pasca perceraian orang tuanya seringkali sangat tidak menguntungkan bagi anak. Tidak ada peraturan atau ketentuan teknis dan tegas mengenai tata cara pemberian nafkah anak, hal ini ...
Sofia Gussevi, Ira Novianty, Pebi Supiana   +2 more
doaj  

PERLINDUNGAN HUKUM KONTRAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM KONTRAK KONTEMPORER

Masalah-Masalah Hukum, 2017
Doktrin hukum pada prinsipnya terbagi atas dua, yaitu doktrin klasik dan doktrin kontemporer. Doktrin hukum kontrak klasik menekankan pada aspek kepastian hukum.
Muhammad Natsir Asnawi
doaj   +1 more source

POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Manado)

Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016
Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami. Hanya apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan, maka pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang (pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974).
openaire   +2 more sources

TEORI SYIRKAH DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BAGI ISTRI YANG BERKARIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM SERTA PRAKTEKNYA DI PENGADILAN AGAMA

Adliya, 2019
Abstrak Hukum Islam tidak mengenal aturan percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Aturan percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan muncul dalam hukum Positif di Indonesia melalui Pasal 35, 36 dan 37 ...
Mamat Ruhimat
doaj   +1 more source

PENYELESAIAN SENGKETA WARIS PADA PENGADILAN AGAMA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SBY No. 3562/Pdt.G/PA.SBY/2023)

Journal Justiciabelen (JJ)
ABSTRAKPenelitian ini mengulas penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama, dengan menggunakan studi kasus Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 3562/Pdt.G/PA.SBY/2023. Pewarisan di Indonesia melibatkan pluralisme hukum, termasuk hukum adat, Barat, dan Islam.
Fardayana, Taj Bahy, Ambarwati, Mega Dewi   +1 more
openaire   +2 more sources

Sumber Hukum dalam Menetapkan Status Bagi Mafqud Oleh Hakim Pengadilan Agama [PDF]

, 2020
Penelitian ini menunjukkan bahwa sumber hukum yang digunakan sebagai asas pandangan hakim di pengadilan agama di Indonesia untuk menetapkan status hukum bagi mafqud (orang yanghilang) dalam kepentingan dalam kasus pewarisan di Pengadilan Agama Kediri dan
Taqiyuddin, Hafidz
core   +1 more source

Eksistensi Jurusita di Pengadilan Agama

, 2007
Adapun yang melatar belakangi permasalahan ini adafah bahwa Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang diakui negara sebagai salah satu pengadilan di Indonesia yang menjalankan kekuasaan kehakiman, ketentuan ini termuat dalam pasal 10 ayat 2 Undang ...
H. Multazam
core   +1 more source