Results 51 to 60 of about 74,723 (144)

PENYELESAIAN SENGKETA AKAD PEMBIAYAAN DI PENGADILAN AGAMA

open access: yesTadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2022
This study discusses the settlement of sharia economic disputes in the Religious Courts and discusses the review of sharia economic law in case Number 510/Pdt.G/2020/PA.Pal which is a dispute about the financing contract between the plaintiff (PT.Bank Syariah) and the defendant. This research was designed with normative and empirical juridical methods,
Uswatun Hasanah   +2 more
openaire   +1 more source

Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Maṣlaḥah

open access: yesAn-Nawa : Jurnal Studi Islam, 2021
Marriage and polygamy dispensation is a regulation contained in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. In practice, the judges have several considerations, including the consideration of maṣlahah. This research will discuss about how the judges of the Religious Courts in the Central Java region understood maṣlaḥah and its implementation in marriage ...
openaire   +1 more source

KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERBANKAN SYARI’AH PASCA PUTUSAN MK NOMOR 93/PUU-X/2012

open access: yesAdliya, 2019
Abstrak Tulisan ini akan memaparkan tentang sejauh mana kompe­ten­si Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa per­ban­kan syari’ah pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi No­mor 93/PUU-X/2012 mengenai judicial review atas pen­jelasan Pa­
Heris Suhendar
doaj   +1 more source

Penanggulangan Nikah Sirri Di Kota Samarinda

open access: yesLegitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2022
Pernikahan sirri merupakan pernikahan yang hanya memenuhi syarat dan rukun dalam agama Islam dan tidak dicatatkan dalam Kantor Urusan Agama (KUA) yang dapat menimbulkan dampak terabaikannya hak anak dan istri, sehingga berdasarkan Fatwa MUI Tahun 2008 ...
Mohammad Syahrul Wardana
doaj   +1 more source

Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya [PDF]

open access: yes, 2016
Penerapan hukum dalam pelaksanaan pembagian harta waris beda agama serta akibat hukum dalam pelaksanaan pembagian harta waris beda agama. Dengan adanya penerapan hukum dalam amar Putusan Pengadilan Agama Salatiga, status ahli waris beda agama menjadi ...
Mulyadi, Yunanto, Salma Suroyya Yuni Yanti*
core  

PERADILAN AGAMA DAN SENGKETA EKONOMI SYARI’AH (Studi Atas Efektifitas UU No 3 Tahun 2006 di Kota Metro)

open access: yesIstinbath, 2020
Lahirnya UU No 3 Tahun 2006 dan UU No 50 Tahun 2009 adalah era baru bagi lembaga peradilan Agama. Kedua UU ini merupakan perubahan dari UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Mufliha Wijayati
doaj  

PENERAPAN HUKUM WARIS ISLAM DALAM PERKARA WARIS DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

open access: yesAl-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 2015
Pewarisan adalah proses perpindahan harta dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.  Dalam hukum waris di Indonesia masih berlaku pluralisme hukum yakni hukum waris adat, Barat dan Islam.
Eka Susylawati
doaj   +1 more source

Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam Pengangkatan Anak yang Dilakukan oleh Orang-orang yang Beragama Islam [PDF]

open access: yes, 2017
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dalam pasal 49 telah menjelaskan tentang kewenangan Pengadilan Agama untuk mengesahkan pengangkatan anak bagi orang yang beragama Islam, namun praktiknya Pengadilan Negeri masih mengesahkan permohonan pengangkatan anak ...
Yunanto, Herni Widanarti, Kharisma Galu Gerhastuti*
core  

Penerapan Keputusan Verstek di Pengadilan Agama

open access: yesAl-Mizan, 2015
Implementation of verstek decision in the Religious Court is one of the decision which handed down by the judges in the court. Verstek decision, is the decision which handed down because the absence of the defendant even though the defendant himself has been summoned by the proper and authorized.
Darmawati Darmawati, Asriadi Zainuddin
openaire   +2 more sources

Analisis penetapan permohonan isbat nikah setelah UU Perkawinan no.1 tahun 1974 di Pengadilan Agama Semarang [PDF]

open access: yes, 2009
Perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam dan sesuai UU Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Sistem Hukum Indonesia tidak mengenal istilah kawin bawah tangan, nikah sirri dan semacamnya serta tidak mengatur secara ...
Shofa, Laila Hasanatus
core  

Home - About - Disclaimer - Privacy