Results 121 to 130 of about 10,976 (150)
Some of the next articles are maybe not open access.
Perbedaan Penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu
Manabia: Journal of Constitutional Law, 2023Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 membatasi hak dipilih seorang mantan narapidana dalam keikutsertaannya pada penyelenggaraan pilkada. Setelah dinyatakan bahwa yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (2) Huruf g Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bertentangan dengan UUD 1945, serta tidak ...
Izzatul Mukarromah, Ayon Diniyanto
openaire +1 more source
INTEGRITAS DAN PROFESIONALITAS PENYELENGGARA PEMILU DEMI TERWUJUDNYA PEMILU YANG DEMOKRATIS
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, 2022Salah satu cara untuk memilih pemimpin adalah melalui pemilu yang dilaksanakan secara demokratis oleh lembaga penyelenggara pemilu guna memperoleh pemilu yang berkualitas.Pemerintahan yang demokratis dapat terwujud melalui peran serta dan partisipasi seluruh rakyat Indonesia.Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pemilu, sangat dibutuhkan kesiapan dari
openaire +1 more source
Upaya Meminimalisir Potensi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pada Pemilu Serentak 2024
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, 2022Pemilu Serentak 2024 merupakan pemilu yang memiliki tingkat kerumitan yang cukup tinggi bagi penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu. Dimana menggabungkan antara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu DPR dan DPD, serta DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
openaire +1 more source
DINAMIKA PENEGAKAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU DI INDONESIA
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, 2022Sebagai lembaga negara independen Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan quasi peradilan yang memiliki peran menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. DKPP adalah lembaga penegak etik yang bersifat fungsional terbuka yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sehingga putusannya dapat dipertanggungjawabkan secara objektif ...
openaire +1 more source
Mitigasi Risiko Dan Jaminan Social Bagi Penyelenggara Pemilu 2024
Journal of Law and Administrative Science, 2023Abstract; It is the constitutional mandate of the Republic of Indonesia to make elections a means of popular sovereignty and to be held every 5 years. Reflecting on the 2019 experience, elections were held simultaneously based on the Constitutional Court Decision MK No.
openaire +1 more source
2021
ABSTRAK Untuk menjaga agar pemilu diselenggarakan secara profesional dan proporsional, penegakan kode etik penyelenggara pemilu menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan. Secara normatif, penegakan kode etik melalui mekanisme persidangan secara terbuka dimaksudkan agar penegakan kode etik dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan ...
openaire
ABSTRAK Untuk menjaga agar pemilu diselenggarakan secara profesional dan proporsional, penegakan kode etik penyelenggara pemilu menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan. Secara normatif, penegakan kode etik melalui mekanisme persidangan secara terbuka dimaksudkan agar penegakan kode etik dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan ...
openaire
2017
Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan prasyarat penting dalam negara demokrasi. Sistem Pemilu pun dari waktu ke waktu sesuai tuntutan zaman terus mengalami perubahan, sehingga banyak terjadi pelanggaran yang terjadi karena kurang responsifnya penyelenggara Pemilu yang disebabkan oleh perubahan terhadap Undang-Undang dan kepentingan politik yang begitu kuat.
openaire
Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan prasyarat penting dalam negara demokrasi. Sistem Pemilu pun dari waktu ke waktu sesuai tuntutan zaman terus mengalami perubahan, sehingga banyak terjadi pelanggaran yang terjadi karena kurang responsifnya penyelenggara Pemilu yang disebabkan oleh perubahan terhadap Undang-Undang dan kepentingan politik yang begitu kuat.
openaire
Integrative oncology: Addressing the global challenges of cancer prevention and treatment
Ca-A Cancer Journal for Clinicians, 2022Jun J Mao,, Msce +2 more
exaly
2018
Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pemilu dijalankan dengan menganut asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil (Luber dan Jurdil). Asas tersebut merupakan tuntutan konstitusi yang harus terpenuhi oleh penyelenggara pemilu.
openaire +1 more source
Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pemilu dijalankan dengan menganut asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil (Luber dan Jurdil). Asas tersebut merupakan tuntutan konstitusi yang harus terpenuhi oleh penyelenggara pemilu.
openaire +1 more source
INDEPENDENSI DAN ETIKA PENYELENGGARA PEMILU DI ACEH STUDI PADA PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019
2019Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Aceh memang berbeda dengan provinsi lain di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang kemudian dijabarkan ke dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016, Komisi A DPRA (di tingkat provinsi) dan/atau DPRK (di tingkat Kabupaten/Kota) mempunyai tugas dan wewenang dalam mengusulkan ...
openaire