Results 111 to 120 of about 1,336 (137)

Analisis Partisipasi Generasi Muda sebagai Penyelenggara Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Tegal [PDF]

, 2020
Penelitian ini berjudul : ANALISIS PARTISIPASI GENERASI MUDA SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN TEGAL. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui dan memahami partisipasi generasi muda sebagai penyelenggara pemilu tahun 2019 di Kabupaten ...
AZMI, Ammar Mohammad Adila Al
core  

Sistem Informasi Geografis Pemetaan TPS di Wilayah Bali Berbasis Web

Jurnal Ilmiah Merpati (Menara Penelitian Akademika Teknologi Informasi), 2016
Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.
I Gede Arya Permadi
doaj  

IMPLIKASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TERHADAP KEMANDIRIAN DAN INTEGRITAS PENYELENGGARA PEMILU [PDF]

Pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia telah menjadi pilar utama dalam proses demokrasi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu, sering dihadapi oleh permasalahan yang mana hal ini bisa mencederai integritas dan kemandirian penyelenggara ...
Ibnu, Asripal
core  

Tantangan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP): Analisis Perspektif Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Journal of Contemporary Law Studies
The study examines the challenges and potential solutions regarding the enforcement of ethical codes by the Election Organizers Honor Council (DKPP) under the 2017 General Election Law. Established in 2012, DKPP plays a crucial role in addressing violations of election organizers' ethical codes, as evidenced by a significant volume of complaints ...
openaire   +1 more source

Some of the next articles are maybe not open access.

Related searches:

Perbedaan Penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu

Manabia: Journal of Constitutional Law, 2023
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 membatasi hak dipilih seorang mantan narapidana dalam keikutsertaannya pada penyelenggaraan pilkada. Setelah dinyatakan bahwa yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (2) Huruf g Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bertentangan dengan UUD 1945, serta tidak ...
Izzatul Mukarromah, Ayon Diniyanto
exaly   +2 more sources

PENERAPAN HUKUM ACARA DALAM PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU OLEH DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU PADA PEMILU TAHUN 2019 [PDF]

, 2021
ABSTRAK Untuk menjaga agar pemilu diselenggarakan secara profesional dan proporsional, penegakan kode etik penyelenggara pemilu menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan. Secara normatif, penegakan kode etik melalui mekanisme persidangan secara terbuka dimaksudkan agar penegakan kode etik dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan ...
Eka, Novriadi
openaire   +2 more sources

IMPLIKASI PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM PENEGAKAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU [PDF]

, 2017
Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan prasyarat penting dalam negara demokrasi. Sistem Pemilu pun dari waktu ke waktu sesuai tuntutan zaman terus mengalami perubahan, sehingga banyak terjadi pelanggaran yang terjadi karena kurang responsifnya penyelenggara Pemilu yang disebabkan oleh perubahan terhadap Undang-Undang dan kepentingan politik yang begitu kuat.
Taufiq Fajrin, TAUFIQ FAJRIN, TAUFIQ
openaire   +2 more sources

INDEPENDENSI DAN ETIKA PENYELENGGARA PEMILU DI ACEH STUDI PADA PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019 [PDF]

, 2019
Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Aceh memang berbeda dengan provinsi lain di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang kemudian dijabarkan ke dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016, Komisi A DPRA (di tingkat provinsi) dan/atau DPRK (di tingkat Kabupaten/Kota) mempunyai tugas dan wewenang dalam mengusulkan ...
RAHMAH, HARIANTI
openaire   +2 more sources

Benang Kusut Peradilan Etik Penyelenggara Pemilu

Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, 2022
Penyelenggara Pemilu harus dipastikan mentaati kode etik. Korbannya akan terlalu besar jika etik itu diabaikan. Proses demokrasi dan penyelenggaraan negara adalah hilir dari Pemilu. Namun masalahnya adalah proses penegakan etik juga bermasalah, terutama sejak hadirnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Beni Kurnia Illahi, Feri Amsari
openaire   +1 more source

PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP IDEA PENYELENGGARA PEMILU PADA PEMILU SERENTAK DI PILKADA KOTA PAYAKUMBUH 2017 [PDF]

, 2018
Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pemilu dijalankan dengan menganut asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil (Luber dan Jurdil). Asas tersebut merupakan tuntutan konstitusi yang harus terpenuhi oleh penyelenggara pemilu.
Rory, Gusti Putra Lesmana
openaire   +3 more sources