Results 111 to 120 of about 57,019 (143)
Digitalisasi Pemilu dan Disinformasi: Implikasinya terhadap Kualitas Demokrasi di Indonesia
This study aims to analyze the implications of electoral digitalization and disinformation on the quality of democracy in Indonesia, particularly in relation to access to information, voter behavior, and democratic legitimacy. This research is motivated
Ananda Haidarrani, Rodiyah Rodiyah
doaj +1 more source
Beban Penyelenggara dan Penyederhanaan Pemilu 2024
Pemilu Serentak 2024 yang menggabungkan pemilu dan pilkada di tahun yang sama adalah menjadi beban penyelenggara yang tidak sekadar bersifat teknis semata, tetapi juga kuat dengan makna politiknya.
Prayudi
core
Pemilihan Umum merupakan metode yang mutakhir dalam proses penjaringan pejabat publik di negara Republik Indonesia yang menganut sistem demokrasi. Oleh karenanya, setiap proses Pemilu harus dilaksanakan secara independen, transparan, dan tidak berpihak ...
Midana, Siti Rizki
core
Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik
Ethics basically teach and emphasize to every individual including the organizer of election to take a stand and ensure that any action taken always relying on moral values. Ethics is an important element that must be adhered to every organizer of election, because it is one of the fundamental aspects for realizing democratic elections.
openaire +2 more sources
Pemilu Langsung Di Tengah Oligarki Partai : Proses Nominasi Dan seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004
23cm ...
Pemilu
core
Kode etik sangatlah penting bagi penyelenggara pemilu yang harus tetap diemban supaya terjaga profesionalitas serta menjalankan penyelenggaraan pemilu dengan baik.
Wibawanti, Devi
core +1 more source
PELANGGARAN PEMILU YANG DILAKUKAN OLEH PENYELENGGARA PEMILU (Studi Kasus Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Aceh Besar) Taqdirullah *Syarifuddin Hasyim**M.
TAQDIRULLAH
core
Sampai saat ini sistem informasi pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia belum berjalan secara optimal, sehingga berpotensi timbulnya permasalahan serius, redudansi data ...
Arief Afdy Aulia
core
Asas kepastian hukum telah mendapatkan pengaturannya secara seimbang (harmonis) dalam Undang-Undang nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu, untuk pemberhentian Penyelenggara Pemillu maupun Sekretariat.
Gumanti, Retna
core +1 more source
Wilayah geografis Indonesia yang amat luas dengan segala keterbatasan sarana transportasi menjadikan tidak mudah bagi Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang disingkat DKPP dalam menjalankan tugasnya.
Puspitasari, Dyan
core

