Results 121 to 130 of about 57,019 (143)

INTEGRITAS DAN PROFESIONALITAS PENYELENGGARA PEMILU DEMI TERWUJUDNYA PEMILU YANG DEMOKRATIS

Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, 2022
Salah satu cara untuk memilih pemimpin adalah melalui pemilu yang dilaksanakan secara demokratis oleh lembaga penyelenggara pemilu guna memperoleh pemilu yang berkualitas.Pemerintahan yang demokratis dapat terwujud melalui peran serta dan partisipasi seluruh rakyat Indonesia.Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pemilu, sangat dibutuhkan kesiapan dari
Wilmar Silalahi
openaire   +2 more sources

Benang Kusut Peradilan Etik Penyelenggara Pemilu

Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, 2022
Penyelenggara Pemilu harus dipastikan mentaati kode etik. Korbannya akan terlalu besar jika etik itu diabaikan. Proses demokrasi dan penyelenggaraan negara adalah hilir dari Pemilu. Namun masalahnya adalah proses penegakan etik juga bermasalah, terutama sejak hadirnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Beni Kurnia Illahi, Feri Amsari
openaire   +2 more sources

Upaya Meminimalisir Potensi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pada Pemilu Serentak 2024

Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, 2022
Pemilu Serentak 2024 merupakan pemilu yang memiliki tingkat kerumitan yang cukup tinggi bagi penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu. Dimana menggabungkan antara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu DPR dan DPD, serta DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Aji Pangestu
openaire   +2 more sources

DINAMIKA PENEGAKAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU DI INDONESIA

Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, 2022
Sebagai lembaga negara independen Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan quasi peradilan yang memiliki peran menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. DKPP adalah lembaga penegak etik yang bersifat fungsional terbuka  yang dilaksanakan  secara transparan dan akuntabel sehingga putusannya dapat dipertanggungjawabkan secara objektif ...
R. Rosnawati
openaire   +2 more sources

IMPLIKASI PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM PENEGAKAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU [PDF]

, 2017
Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan prasyarat penting dalam negara demokrasi. Sistem Pemilu pun dari waktu ke waktu sesuai tuntutan zaman terus mengalami perubahan, sehingga banyak terjadi pelanggaran yang terjadi karena kurang responsifnya penyelenggara Pemilu yang disebabkan oleh perubahan terhadap Undang-Undang dan kepentingan politik yang begitu kuat.
TAUFIQ FAJRIN, TAUFIQ
core   +2 more sources

PENERAPAN HUKUM ACARA DALAM PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU OLEH DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU PADA PEMILU TAHUN 2019 [PDF]

, 2021
ABSTRAK Untuk menjaga agar pemilu diselenggarakan secara profesional dan proporsional, penegakan kode etik penyelenggara pemilu menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan. Secara normatif, penegakan kode etik melalui mekanisme persidangan secara terbuka dimaksudkan agar penegakan kode etik dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan ...
Eka, Novriadi
core   +2 more sources

Some of the next articles are maybe not open access.

Related searches:

PERTANGGUNGJAWABAN ETIK PENYELENGGARA PEMILU DI KOTA PADANGSIDIMPUAN PADA PEMILU 2024 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Pemutakhiran Pelanggaran etik penyelenggara pemilu, khususnya praktik suap, menjadi salah satu tantangan serius dalam menjaga integritas demokrasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban etik penyelenggara pemilu dalam kasus suap Pemilu 2024 di Kota Padangsidimpuan serta mengkonstruksi model ideal pertanggungjawaban
Ivanda Yusuf Siregar, Ramadhan Syahmedi Siregar   +1 more
exaly   +2 more sources

Perbedaan Penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu

Manabia: Journal of Constitutional Law, 2023
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 membatasi hak dipilih seorang mantan narapidana dalam keikutsertaannya pada penyelenggaraan pilkada. Setelah dinyatakan bahwa yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (2) Huruf g Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bertentangan dengan UUD 1945, serta tidak ...
Izzatul Mukarromah, Ayon Diniyanto
openaire   +2 more sources

INDEPENDENSI DAN ETIKA PENYELENGGARA PEMILU DI ACEH STUDI PADA PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019 [PDF]

, 2019
Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Aceh memang berbeda dengan provinsi lain di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang kemudian dijabarkan ke dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016, Komisi A DPRA (di tingkat provinsi) dan/atau DPRK (di tingkat Kabupaten/Kota) mempunyai tugas dan wewenang dalam mengusulkan ...
RAHMAH, HARIANTI
core   +2 more sources

PENERAPAN HUKUM ACARA DALAM PERSIDANGAN TERBUKA PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU PADA PEMILU TAHUN 2019

Jurnal Darma Agung, 2022
Penegakan kode etik melalui mekanisme persidangan secara terbuka dimaksudkan agar penegakan kode etik dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan menganut prinsip-prinsip peradilan modern.
Eka Novriadi
exaly   +2 more sources