Results 101 to 110 of about 1,336 (137)

REKONFIGURASI DESAIN PEMILU PASCA PUTUSAN MK 135/PUU-XXII/2024: PROSPEK PARTISIPASI PEMILIH BERMAKNA

Jurnal Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pemilu nasional dan daerah menandai momentum penting dalam rekonfigurasi desain penyelenggaraan pemilu Indonesia.
Arsul Sani, Devi Darmawan, Firman Noor, Lili Romli   +3 more
doaj   +1 more source

OPTIMALISASI REGULASI KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU UNTUK MENCAPAI PEMILU BERINTEGRITAS

Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara
Penyelenggaraan pemilu di tingkat nasional dan pemilihan kepala daerah tahun 2024 yang berlangsung serentak, telah memberikan pelajaran berbagai bentuk dan model tantangan yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan penyelenggara pemilu yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai secara komprehensif dengan didukung okeh nilai-nilai kode etik
openaire   +1 more source

Analisis Urgensi Kebijakan Pemilu Hijau di Indonesia: Perspektif Penyelenggara Pemilu dan Partai Politik

Jurnal Media Hukum
Penelitian ini menganalisis urgensi kebijakan pemilu hijau di Indonesia dari perspektif penyelenggara pemilu dan partai politik. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen, studi ini mengkaji kesenjangan antara kerangka regulasi yang ada dan implementasi pemilu yang berkelanjutan.
Jemris Fointuna, Baharudin Hamzah, Reni Rentika Waty, Siska Andrianika   +3 more
openaire   +1 more source

Partisispasi Perempuan dalam Penyelenggara Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam

TAFAQQUH
This study aims to examine women's participation in election administration in Indonesia from the perspective of Islamic law, using a descriptive qualitative method that includes literature review. The results show that women's participation in election administration remains very limited, with the percentage of women in Bawaslu and KPU far below 30 ...
null Supriyadi, null Hirmayadi Saputra, null Muzakkir S   +2 more
openaire   +1 more source

Hukum Acara Sidang etik penyelenggara Pemilu [PDF]

, 2017
xxiv.; 353 hal.; bibl.; ill.; 19 ...
SALEH, ASSHIDDIQIE, Jimly
core  

KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DALAM MEMUTUS PERKARA DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU (Analisis Putusan DKPP No. 74/DKPP/PKE-II/2013) [PDF]

, 2014
Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan sebagai salah satu syarat penting sebagai manivestasi dari konsep negara hukum dan demokrasi. Kualitas dari penyelenggaraan Pemilu berkontribusi besar bagi kualitas demokrasi itu sendiri,
MASRI SAID, 031224153103
core  

Redesain Keanggotaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Prinsip Kemandirian

Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara
Kemandirian penyelenggara pemilu merupakan prinsip utama agar legitimasi pemilu menjadi kuat. Kemandirian penyelenggara pemilu tersebut terdiri dari tiga aspek yaitu kemandirian institusional, kemandirian fungsional, dan kemandirian personal. Keanggotaan DKPP seharusnya sejalan dengan prinsip kemandirian personal. Namun, pengaturan di dalam UU No.
Muhammad Erfa Redhani, Sri Hastuti Puspitsari   +1 more
openaire   +1 more source

Partisipasi Politik Sedulur Sikep Blora dalam Pemilihan Umum Inklusif melalui Ajaran Kerukunan

Politika: Jurnal Ilmu Politik
Pemilihan umum  merupakan salah satu sarana penyaluran partisipasi politik yang mengedepankan prinsip one man, one vote, one value. Komunitas Adat Sedulur Sikep di Desa Klopoduwur dan Desa Sambongrejo, Kabupaten Blora yang masih mengikuti preferensi dari
Sherlly Rossa, Anisa Putri Arum Sari, Aulia Lianasari, Mastri Imammusadin, Ratnasiwi Triari Ambarwati   +4 more
doaj   +1 more source

Praktik dan Hambatan Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilu

INKLUSI Journal of Disability Studies
Pada prinsipnya, keberadaan KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah dalam rangka agar peserta dan pemilih dalam pemilihan umum mendapatkan akses terhadap keadilan pemilu, termasuk bagi penyandang disabilitas mental.
M. Syafiie, Despan Heriansyah
doaj   +1 more source

Soft Strategies Untuk Meningkatkan Resistensi Masyarakat Terhadap Praktik Politik Uang dalam Pemilhan Umum

Jurnal Pengabdian UNDIKMA
Money politics is allegedly an acceptable practice and influences the public's decisions in voting leaders in both legislative and executive general elections in this country.
Ali Mashuri, Thoyyibatus Sarirah, Esti Zaduqisti   +2 more
doaj   +1 more source