Results 101 to 110 of about 57,019 (143)

PEMILU DAN BELA NEGARA

IBLAM Law Review
Pasca Reformasi, Indonesia telah menyelenggarakan pemilu langsung sebanyak lima kali, yaitu pada tahun 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024. Dalam pemilu ini, rakyat dapat memilih langsung presiden, wakil presiden, serta anggota legislatif yang akan ...
Radian Syam
doaj   +1 more source

Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Sebagai Lembaga Quasi Peradilan Etik

Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, 2021
Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan kajian Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Sebagai Lembaga Quasi Peradilan Etik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan DKPP sebagai lembaga quasi peradilan etik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.
openaire   +2 more sources

TUGAS DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM MENYELESAIKAN PELANGGARAN KODE ETIK PADA PEMILU LEGISLATIF 2014 [PDF]

, 2015
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah lembaga yang bertugas dalam menangani kasus-kasus pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu.
NURIZA
core  

KEDUDUKAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU SUATU TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI

, 2023
Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam mengadili sengketa etik pelaksana Pemilu bersifat final dan mengikat. Hal ini menimbulkan persoalan, yakni jika DKPP memutus sengketa etik menyimpang dari ketentuan hukum, maka tidak ...
SITI, AMINAH, Amancik, Amancik, Beni, Kurnia Illahi   +2 more
core   +2 more sources

Mewujudkan Pemilu 2014 Sebagai Pemilu Demokratis

Fiat Justisia, 2014
Pemilu dalam negara demokrasi Indonesia merupakan media atau sarana yang diberikan oleh Negara untuk pergantian pemegang kekuasaan baik dieksekutif maupun legislatif secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan
Budiyono Budiyono
doaj  

REKONFIGURASI DESAIN PEMILU PASCA PUTUSAN MK 135/PUU-XXII/2024: PROSPEK PARTISIPASI PEMILIH BERMAKNA

Jurnal Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pemilu nasional dan daerah menandai momentum penting dalam rekonfigurasi desain penyelenggaraan pemilu Indonesia.
Arsul Sani, Devi Darmawan, Firman Noor, Lili Romli   +3 more
doaj   +1 more source

Model Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Karawang

DEMOKRASI
The election organizers are regulated in Law Number 7 of 2017 as institutions that organize elections, consisting of the General Election Commission (KPU), the Election Supervisory Agency (Bawaslu), and the Honorary Council of Election Organizers (DKPP ...
Siti Hamimah, Rengga Kusuma Putra
semanticscholar   +1 more source

Partisipasi Politik Sedulur Sikep Blora dalam Pemilihan Umum Inklusif melalui Ajaran Kerukunan

Politika: Jurnal Ilmu Politik
Pemilihan umum  merupakan salah satu sarana penyaluran partisipasi politik yang mengedepankan prinsip one man, one vote, one value. Komunitas Adat Sedulur Sikep di Desa Klopoduwur dan Desa Sambongrejo, Kabupaten Blora yang masih mengikuti preferensi dari
Sherlly Rossa, Anisa Putri Arum Sari, Aulia Lianasari, Mastri Imammusadin, Ratnasiwi Triari Ambarwati   +4 more
doaj   +1 more source

Soft Strategies Untuk Meningkatkan Resistensi Masyarakat Terhadap Praktik Politik Uang dalam Pemilhan Umum

Jurnal Pengabdian UNDIKMA
Money politics is allegedly an acceptable practice and influences the public's decisions in voting leaders in both legislative and executive general elections in this country.
Ali Mashuri, Thoyyibatus Sarirah, Esti Zaduqisti   +2 more
doaj   +1 more source

IMPLIKASI PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAPPROSES PEMILU

, 2018
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merupakan Auxilary Institution (lembaga penyelenggara penunjang) dalam proses pemilu di Indonesia. UU No.
Herawati, Ratna, Tyesta ALW, Lita, IZZUDIN, AHMAD   +2 more
core   +1 more source