Results 1 to 10 of about 92 (72)

Harmonisasi Regulasi tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Daerah Istimewa Yogyakarta

Jurnal Bina Praja, 2013
Abstrak Regulasi yang ada tentang Pengaturan Penyidik Pegawai Negeri Sipil melibatkan beberapa kelembagaan atau institusi seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kepolisian Republik Indonesia masing-masing ...
Gunawan Gunawan
doaj   +3 more sources

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Mimbar Hukum, 2019
This study attempts to analyse the effectiveness of intellectual property law enforcement by civil servant investigator. By applying the psychological type of the cognitive function, this study finds that: first, internally the civil servant investigator
Harison Citrawan, Achmad Fikri Rasyidi
doaj   +4 more sources

Tantangan Pemberian Kewenangan Bagi Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan Sumatera Barat Pada Tindak Pidana Pencucian Uang

Delicti, 2023
Law Number 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering (AML Law) serves as the cornerstone of anti-money laundering enforcement in Indonesia today, but it still falls short in accommodating the needs of money laundering law ...
Annisa'un Rasyiqah
doaj   +4 more sources

BATAS KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN KEPOLISIAN DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Jurnal Magister Hukum Udayana, 2013
The State of Indonesia is a state of the rule of law (rechtstaat) based on Pancasila. As a state based on law, Traffic and Road Transportation under Law No.
Putu Yuni Riswanty
doaj   +3 more sources

Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum oleh Satpol PP dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Aceh

Jurnal Bina Praja, 2015
Abstrak Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Lokasi kajian adalah Provinsi Aceh dengan metode kajian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif,
Gunawan Gunawan
doaj   +3 more sources

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penanganan Tindak Pidana Karantina Ikan Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019

Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2022
This study aimed to analyze the implementation of the authority of civil servant investigators and analyze the inhibiting factors for civil servant investigators to handle fish quarantine crimes.
Muhammad Nur Ichsan, Abd. Asis, Hijrah Adhyanti Mirzana   +2 more
doaj   +2 more sources

Haruskah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Menjadi Jabatan Fungsional?

Jurnal Bina Praja
Penyidik pegawai negeri sipil merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan sektoral. Kinerja penyidik pegawai negeri sipil di Indonesia belum optimal, antara lain disebabkan oleh minimnya insentif ...
Felix Aglen Ndaru
doaj   +1 more source

KOORDINASI PENYIDIK POLRI DENGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

Jurnal Hukum PRIORIS, 2018
Dalam sistem peradilan pidana (SPP), keberhasilan proses penegakan hukum pidana, diprakarsai oleh proses penyidikan oleh penyidik diikuti oleh Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan dan persidangan pengadilan sidang oleh hakim sampai dengan pelaksanaan  putusan hakim  oleh Jaksa dan  pemasyarakatan  petugas (jika terbukti bersalah).
exaly   +2 more sources

Efektivitas Penegakan Hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan terhadap Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi

Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi
The rise of trade in protected wildlife threatens the preservation of biodiversity in Indonesia, especially in the Aceh and North Sumatra regions. This is because punishment does not provide a deterrent effect to the perpetrators and the involvement of officials in its implementation, so that law enforcement against the trade in protected wildlife has ...
null Hadyan Hindami, null Nelvitia Purba
exaly   +2 more sources

ANALISIS YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)

Jurnal Ilmiah Metadata
Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kehutanan tidak hanya dapat ditangani oleh penyidik Kepolisian, tetapi juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik.
exaly   +2 more sources