Results 31 to 40 of about 92 (72)
Begawan AbiosoPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis limitasi kewenangan penyidik dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup serta implikasi yuridis pasca-Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 152/Pid.B/LH/2023/PN SKH.
Philipus Harapenta Sitepu +2 more
doaj +1 more source
Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyidikan Kasus Korupsi
Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, 2015 Abstrak: Artikel ini membahas tentang kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penyidikan kasus korupsi perspektif fiqh murâfa’ât. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana yang diatur dalam PP. No. 43 Tahun 2012 mempunyai persamaan dengan al-Muh}tasib dalam hal kewenangan dan tugas untuk mengawasi berlakunya undang-undang dan ...
openaire +2 more sources
Rekonstruksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Jaksa Penuntut Umum dalam Tahap Penyidikan
Diktum : Jurnal Ilmu Hukum, 2019 Pemerintah melalui criminal policy membuat peraturan dan menuangkannya kedalam berbagai Undang-undang sehingga terdapat begitu banyak Undang-undang yang berlaku dan yang harus mampu ditegakkan oleh para aparatur Negara. Rumusan masalah pada penulisan kali ini adalah mengkaji kedudukan Penyidik PNS, Penyidik Polri dan Penuntut Umum. Tujuan penulisan ini
openaire +2 more sources
Fiat Justisia, 2012 Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2006 Indonesia merupakan Negara Kepulauan. Berdasarkan Undang-undang tersebut, perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.
Abdul Muthalib Tahar
doaj
Jurnal Mercatoria, 2013 Dalam sistem peradilan pidana yang dianut dalam KUHAP terdapat berbagai lembaga penegak hukum yang menjadi institusi pelaksana peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lainnya yaitu kepolisian, kejaksaan ...
Hubertus Manao, Triono Eddy
doaj
KONFLIK KEWENANGAN PENYIDIKAN ANTARA PENYIDIK POLRI DAN POLISI KEHUTANAN DALAM PENCURIAN KAYU
Fiat Justisia, 2014 Penanganan tindak pidana pencurian kayu belum optimal, hal tersebut disebabkan oleh adanya tumpang tindihnya peran sebagai penyidik yang dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Departemen Kehutanan yang ditunjuk melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan ...
Rinaldy Amirullah
doaj
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 2023 The purpose of this paper is to analyze the legal arrangements regarding the role of Civil Servant Investigators (PPNS) in enforcing intellectual property and what factors influence it in the office of the Ministry of Law and Human Rights of North Sumatra.
Muhammad Koginta Lubis +2 more
openaire +1 more source
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 2017 <p>Salah satu institusi yang diberi wewenang untuk melakukan penegakan hukum dalam bidang penataan ruang adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Penyidik PPNS menjadi suatu institusi yang kewenangannya sama dengan penyidik Kepolisian RI dalam hal terjadinya tindak pidana penataan ruang yang oleh Undang-Undang telah diberikan kewenangannya ...
openaire +2 more sources
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYIDIKAN DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA
Varia Justicia, 2014 Negara Indonesia dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana yang utamanya penyidikan masih belum adanya koordinasi satu sama lain antar instansi penegak hukum.
Setiyo Setiyo +2 more
doaj
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 2019 <p class="1judul"><em>In the health sector there is a health center with pharmaceutical services to guarantee the availability of psychotropic substances according to their real needs and use according to their designation. To suppress and supervise the circulation of drugs from legal (official) lines on unofficial routes, especially ...
openaire +2 more sources