Results 51 to 60 of about 92 (72)
Some of the next articles are maybe not open access.
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PATEN OLEH PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
2019Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penyidikan tindak pidana paten oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan bagaimana bentuk-bentuk perbuatan pidana di bidang paten yang dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penyidikan tindak pidana paten oleh
openaire +1 more source
2023
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana terjadinya tindak pidana di bidang sumber daya air yang perlu dilakukan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan untuk mengetahui wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang sumber daya air.
openaire +1 more source
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana terjadinya tindak pidana di bidang sumber daya air yang perlu dilakukan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan untuk mengetahui wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang sumber daya air.
openaire +1 more source
WEWENANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MEMERIKSA PERKARA PELANGGARAN HAK KONSUMEN
2018Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimanakah wewenang pejabat penyidik pegawai negeri sipil dalam memeriksa perkara pelanggaran hak konsumen dan bagaimanakah bentuk-bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999Â Tentang Perlindungan Konsumen yang dapat dilakukan penyidikan.
openaire +1 more source
2020
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagamana kedudukan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam penegakan hukum pidana pelanggaran tata ruang dan bagaimana hambatan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) daerah dalam upaya menangani pelanggaran pidana tata ruang . Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan:
openaire +1 more source
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagamana kedudukan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam penegakan hukum pidana pelanggaran tata ruang dan bagaimana hambatan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) daerah dalam upaya menangani pelanggaran pidana tata ruang . Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan:
openaire +1 more source
2023
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mengkaji bentuk-bentuk tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi, sehingga penyidik pegawai negeri sipil dapat melakukan penyidikan dan untuk mengetahui dan mengkaji wewenang penyidik pegawai negeri sipil melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
openaire +1 more source
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mengkaji bentuk-bentuk tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi, sehingga penyidik pegawai negeri sipil dapat melakukan penyidikan dan untuk mengetahui dan mengkaji wewenang penyidik pegawai negeri sipil melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
openaire +1 more source
KOORDINASI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KEHUTANAN DENGAN PENYIDIK POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENEBANGAN LIAR (ILLEGAL LOGGING) DI WILAYAH HUKUM PASAMAN [PDF]
, 2015 Tindak pidana penebangan liar (illegal logging)di Kabupaten Pasaman semakin meningkat dan telah mengakibatkan kerugian besar terhadap negara. Karena itu dilakukan pencegahan dan pemberantasan agar tindak pidana tersebut tidak semakin marak lagi. Dalam mengatasi tindakan penebangan liar ini PPNS Penyidik Kehutanan dan Polri diberi wewenang khusus oleh ...
openaire
2022
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui wewenang khusus penyidik PNS untuk melakukan penyidikan berdasarkan UU No. 3 Tahun 2014 serta untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana perindustrian yang dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik PNS. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, disimpulkan : 1.
openaire +1 more source
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui wewenang khusus penyidik PNS untuk melakukan penyidikan berdasarkan UU No. 3 Tahun 2014 serta untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana perindustrian yang dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik PNS. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, disimpulkan : 1.
openaire +1 more source
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
Alignment, 2022Fachruzzaman Fachruzzaman +1 more
exaly
SISTEM INFORMASI KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA DENPASAR
Jurnal Ilmiah Spektrum, 2020Made Sudarma, I Made Arsa Suyadnya
exaly