Results 41 to 50 of about 92 (72)

Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Otoritas Jasa Keuangan dalam Sistem Hukum Acara Pidana Di Indonesia

Ethics and Law Journal: Business and Notary
The absence of a form of unification in the regulatory product that regulates the concept and how the function of the investigation carried out by Civil Servant investigators (PPNS) at the Financial Services Authority (OJK) requires research that is an inventory of positive norms.
openaire   +1 more source

Wewenang dan Hambatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pelaksanaan Upaya Paksa terhadap Pelanggaran Kasus Asusila

Pandecta: Research Law Journal, 2014
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam kasus asusila dengan mengambil studi kasus di Kota Palembang. Data yang digunakan adalah data Primer yang dikumpulkan melalui metode wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyidik Sipil memiliki beberapa wewenang, yaitu:
openaire   +2 more sources

KEWENANGAN SEKSI KOORDINASI DAN PENGAWASAN DITRESKRIMSUS POLDA BENGKULU MELAKSANAKAN BANTUAN PENYIDIKAN KEPADA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis KewenanganSeksi Koordinasi dan Pengawasan Ditreskrimsus Polda Bengkulu dalamMelaksanakan Bantuan Penyidikan Kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil sertauntuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Pelaksanaan BantuanPenyidikan terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Hukum Polda Bengkulu ...
openaire   +1 more source

Some of the next articles are maybe not open access.

Related searches:

PENGUATAN POLRI DALAM PPNS: ELABORASI PENYIDIK POLRI DENGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)

Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi
Indonesia is facing a critical drug crisis, not only as a consumer but also as a producer of narcotics. Drug abuse, once concentrated in major urban centers, has now permeated even the most remote regions, with an estimated 3.3 million users, or approximately 1.73% of the population.
Edi Saputra Hasibuan, Adhalia Septia Saputri   +1 more
exaly   +2 more sources

WEWENANG KHUSUS PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BIDANG PENGUSAHAAN PANAS BUMI

2022
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui wewenang khusus penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang panas bumi dan bagaimanakah pencegahan tindak pidana panas bumi melalui pembinaan dan pengawasan, metode yang digunakan adalah penelitian normatif, disimpulkan 1.
openaire   +1 more source

KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PENYIDIK TINDAK PIDANA YANG MEMBAHAYAKAN KEAMANAN PESAWAT UDARA

2021
Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah kewenangan penyidik pegawai negeri sipil sebagai penyidik tindak pidana penerbangan dan bagaimanakah tindak pidana yang membahayakan keamanan pesawat udara di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1.
openaire   +1 more source

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI BIDANG POS YANG DIBERI WEWENANG KHUSUS SEBAGAI PENYIDIK TINDAK PIDANA

2022
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana wewenang khusus penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pos dan bagaimana bila terjadinya tindak pidana di bidang pos. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1.
openaire   +1 more source

KAJIAN YURIDIS WEWENANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA PELAYARAN

2021
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan yang mengatur tindak pidana pelayaran menurut UU No. 17  Tahun 2008 dan bagaimana kewenangan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam proses penyidikan tindak pidana pelayaran menurut UU No.
openaire   +1 more source

KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KEKARANTINAAN KESEHATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN

2022
Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kewenangan penyidik pegawai negeri sipil kekarantinaan kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan dan bagaimana alat bukti yang sah dalam pemeriksaan tindak pidana di bidang kekarantinaan kesehatan oleh penyidik pegawai negeri sipil, yang dengan ...
openaire   +2 more sources

PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA PELANGGARAN TATA RUANG

2023
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tugas dan fungsi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam penegakan hukum pidana pelanggaran tata ruang serta hambatan penyidik pegaewai negeri sipil (PPNS) daerah dalam upaya menangani pelanggaran pidana tata ruang.
openaire   +1 more source