Results 31 to 40 of about 80 (63)

THE PARADOX BETWEEN POLITICAL ISLAM AND ISLAMIC POLITICAL PARTIES: The Case of West Sumatera Province

Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies, 2012
The aim of this paper is to explain the apparent paradox between political Islam and Islamic political parties in Indonesia. On one hand, the support for Islamic political parties is in decline, while, on the other religious intolerance and the ...
Adri Wanto
doaj   +1 more source

PERDA BERNUANSA SYARIAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN KONSTITUSI

JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM, 2010
Legal history found that the practice of judicial review has been long recognized in the Muslim community starting the period of the propthet Muhammad Rasullah Saw hundreds years ago long before Justice John Marshall of the United States of America’s Supreme Court in 1803 made a decision for a constitutional case ‘writ of mandamus’ filed by Marbury ...
openaire   +3 more sources

Fenomena Perda Syariah: Institutional Identitas pada Tingkat Local State

Jurnal Sosiologi Agama, 2007
AbstrakKonseptualisasi demokrasi, pada umumnya hanya menonjolkan dua karakteristik, yakni, pertama, pendefinisan yang menekankan pada dimensi prosedural. Kedua, berkaitan dengan perbedaan "agen" sebagai determinan pokok dalam eksplorasi terhadap keberhasilan demokrasi.
openaire   +3 more sources

PENGATURAN PERATURAN DAERAH (PERDA) SYARIAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, 2019
AbstractRegional regulations that have sharia nuances need to be regulated in terms of both authority and formation processes. This is aimed at avoiding contradictions with the legislation established by the central government. Based on Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government regulates the central authority, namely the field of religion ...
openaire   +1 more source

PRO KONTRA PERDA SYARIAH YANG TERJADI DI INDONESIA

, 2018
Permasalahan yang ada di Indonesia beberapa terakhir ini sangatlah miris. Karena banyak persilihan yang terjadi di Indonesia mengenai masalah Perda Syariah yang baru-baru ini menjadi perdebatan di negara kita. Pasalnya banyak terjadi pro dan kontra mengenai Peraturan Daerah Syariah tersebut. Ada yang setuju mengenai Peraturan Daerah yang terdapat unsur
openaire   +2 more sources

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ZAKAT PROFESI DI KABUPATEN LINGGA

Jurnal Trias Politika
: Zakat is the financial instrument of the state. Zakat management in Indonesia is regulated by Act No. 23/2011 which is a public policy product. The policy of asset management is expected to improve the well-being of the people and reduce poverty.
Zaid Zaid, Chanif Nurcholis, Pardamean Daulay   +2 more
doaj   +1 more source

KONTROVERSI LEGALITAS DAN PENERAPAN PERDA SYARIAH DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

JURNAL DIMENSI, 2016
Dasar tulisan ini berkaitan dengan menguatnya kembali argumentasi bahwa perda syariah akan dihilangkan. Perbicangan perda syariah adalah perbicangan mengenai sistem hukum nasional, sekalipun aturan mengenai perda syariah sudah cukup lama sejak reformasi, namun bukan berarti permasalahan terkait perda syariah selesai, beberapa bulan terakhir yang marak ...
openaire   +2 more sources

Unquestioned Gender Lens in Contemporary Indonesian Shari‘ah-Ordinances (Perda Syariah)

Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies, 2007
Indonesian muslim participation in the democratic arena is now contested with the arrival of the decentralization process in 423 districts since 1992. The most notable movement is the quest for Islamic identity in the rejuvenation of Shari ‘ah Ordinances which is interpreted symbolically and transcripturally.
openaire   +3 more sources

KONTRUKSI PEMIKIRAN FEMINIS ISLAM INDONESIA DALAM PERSPEKTIF POSTMODERNISME (STUDI PERDA SYARIAH)

Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam, 2018
Sejak wacana gender banyak diwacanakan di Indonesia. Para aktivis feminis berperan penting memperjuangkan hak-hak perempuan. Mulai dari mengkritik konsep patriarki hingga HAM yang tidak akomodatif. Seperti yang diungkapkan Saparinah Sadli. [1] Kalangan feminis Islam pun mengkaji dogma agama hingga perda “Syariah” yang patriarki pasca UU Otonomi ...
openaire   +2 more sources

Maqashid Syariah Dalam Ranah Politik (Studi Atas Terbitnya Perda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila di Kota Jambi

Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 2018
Artikel dari hasil penelitian ini mendiskripsikan tentang berbagai faktor sosial yang melatar belakangi lahirnya Peraturan Daerah (Perda) No. 2 tahun 2014 tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila di Jambi, yang juga  menelisik dari pendekatan maqashid syariah.
openaire   +3 more sources