PENGATURAN PERATURAN DAERAH (PERDA) SYARIAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, 2019 AbstractRegional regulations that have sharia nuances need to be regulated in terms of both authority and formation processes. This is aimed at avoiding contradictions with the legislation established by the central government. Based on Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government regulates the central authority, namely the field of religion ...
openaire +1 more source
Implementasi Pengelolaan Zakat Di Aceh [PDF]
, 2016 This article discusses the local provision of Aceh; Qanun No. 7 of 2004 on Zakat Management. Qanun No. 7 of 2004 on Management of Zakat on the managing zakat is an effort to increase and optimize the potential of zakat in Indonesia, which is still far ...
Djawas, M. (Mursyid)
core +4 more sources
Kampanye Publik Mendukung Kesetaraan Hak Konstitusional Perempuan dalam Proses Kebijakan Publik di Kota Tangerang [PDF]
, 2010 Buku ini berisi tentang dokumentasi kerja advokasi The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) dalam melakukan program kampanye publik dengan tema besar “Mendukung Pluralisme Sosial dan Kesetaraan Hak Perempuan di Kota Tangerang ...
Inayatullah, B. (Benni) +2 more
core
Islam Dan Negara: Perdebatan Dalam Pembuatan Perda Syariat Di Kota Tasikmalaya [PDF]
, 2016 This paper discusses the debates behind the formulation of Sharia regulation in Tasikmalaya. This paper argues that the initiators of Sharia regulation in Tasikmalaya are coming from mainstream islamic organizations such as Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama ...
AL-BARBASY, M. M. (MA’MUN)
core +2 more sources
Rekonstruksihukum Islam Danimplikasi Sosial Budaya Pasca Reformasi Di Indonesia [PDF]
, 2013 : The fact explains that the Prophet Muhammad is not completely destroy the tradition of pre-Islamic Arabia. In fact, Prophet Muhammad creating many rules of customary law which legalizing pre-Islamic custom of Arab society, thus giving the place for ...
Shulhan, M. (Muwahid)
core
Sinergitas Bank Syariah Dan Mitra Bahari Dalam Mengelola Pemberdayaan Umat Di Wilayah Pesisir (Analisis Community Based Coastal Resource Management) [PDF]
, 2016 Sumber daya pesisir dan lautan baik hayati dan non hayati yang sangat melimpah merupakan potensi penting dalam pembangunan umat. Hal ini mengingat luas wilayah laut Indonesia adalah 62% dari luas wilayah nasional.
Sulistyono, P. A. (Prasetyo)
core +2 more sources
KONTROVERSI LEGALITAS DAN PENERAPAN PERDA SYARIAH DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA
JURNAL DIMENSI, 2016 Dasar tulisan ini berkaitan dengan menguatnya kembali argumentasi bahwa perda syariah akan dihilangkan. Perbicangan perda syariah adalah perbicangan mengenai sistem hukum nasional, sekalipun aturan mengenai perda syariah sudah cukup lama sejak reformasi, namun bukan berarti permasalahan terkait perda syariah selesai, beberapa bulan terakhir yang marak ...
openaire +2 more sources
Unquestioned Gender Lens in Contemporary Indonesian Shari‘ah-Ordinances (Perda Syariah)
Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies, 2007 Indonesian muslim participation in the democratic arena is now contested with the arrival of the decentralization process in 423 districts since 1992. The most notable movement is the quest for Islamic identity in the rejuvenation of Shari ‘ah Ordinances which is interpreted symbolically and transcripturally.
openaire +3 more sources
Pengawasan terhadap Zakat yang Dimasukkan ke dalam Pendapatan Asli Daerah di Aceh [PDF]
, 2017 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan penyaluran zakat sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme pengawasan terhadap penyaluran zakat yang
Adwani, A. (Adwani) +2 more
core
Undang-undang Advokat dan De-Kompartementasi Studi Ilmu Hukum [PDF]
, 2004 One among recent crucial issues in legal profession is the statement in the newly legalized Act no. 18 on Advocate that to be an advocate is not a compulsory to be a graduant of Faculty of Law, rather it now is possible to a graduant of Faculty of ...
Triyanta, A. (Agus)
core +1 more source