Results 21 to 30 of about 74 (68)

PERTANGGUNGJAWABAN SUAMI ISTERI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HARTA BERSAMA PADA PERKAWINAN DENGAN PERJANJIAN KAWIN

open access: yesActa Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an, 2018
ABSTRAK Perkawinan yang sah tidak saja  membawa akibat ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita saja yang menyatu, akan tetapi terciptanya harta benda suami dan isteri dalam perkawinan. Salah satu bentuk harta benda perkawinan berupa harta bersama.
Revi Inayatillah   +2 more
openaire   +1 more source

PENERAPAN KETENTUAN PASAL 21 AYAT (3) UUPA TENTANG KEPEMILIKAN TANAH BAGI WNI DALAM PERKAWINAN CAMPURAN

open access: yesJurnal IUS, 2016
Secara filosofis tanah tercantum dalam UUD RI 1945 dalam Pasal 33 ayat (3). Ditegaskan dalam Pasal 21 ayat (1), hanya WNI yang dapat mempunyai hak milik.
Sayaman Harahap
doaj   +1 more source

MENGURAI KONSEP PEMISAHAN HARTA SETELAH PERKAWINAN : PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

open access: yesArena Hukum, 2018
This study aims to find, analyze and provide an evaluation of the concept of separation of property in marriage based on Maslahah Mursalah perspective.
Dyah Octorina Susanti
doaj   +1 more source

Status Hukum Harta Perkawinan Jika Terjadi Kepailitan Suami/Istri Tanpa Adanya Perjanjian Kawin

open access: yesJurnal Preferensi Hukum, 2022
Marriage is carried out by a male and female couple to continue their offspring. In marriage, if the husband and wife do not make a marriage agreement, it will have an impact on the marital property, especially if one of the parties is declared bankrupt.
Putu Indri Sri Giyanthi   +3 more
openaire   +1 more source

PERKAWINAN POLITIK DAN INTEGRASI DI SULAWESI SELATAN ABAD XVII-XVIII

open access: yesPatanjala: Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya, 2013
Abstrak Pasca perjanjian Bungaya 1667, perkawinan politik digunakan sebagai salah satu strategi dalam membangun kekuatan. Strategi ini bukanlah hal baru dalam sejarah panjang Sulawesi Selatan.
Risma widiawati
doaj   +1 more source

KONSEP KEADILAN DALAM SENGKETA HARTA KEKAYAAN PERKAWINAN BERBASIS KEMAJEMUKAN HUKUM

open access: yesMasalah-Masalah Hukum, 2012
Publishing UUP is an attempt to obtain a single normative state for the entire area of ​​the central reality of pluralism. In the area of ​​the property becomes part of the UUP, the material properties taken over from the concept of marriage in the old ...
Yunanto Yunanto
doaj   +1 more source

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN

open access: yesJurnal Aktual Justice, 2021
This is derived from the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XII/2015, to change is a practice  making of a marriage agreement, where before the marriage agreement be made before or when the marriage, as is the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XII/2015 the marriage agreement can be made the marriage agreement at the time of marriage.
openaire   +2 more sources

PERJANJIAN KAWIN PASCA BERLAKUNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015

open access: yesJURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT, 2022
Sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, maka terdapat pengaturan yang berbeda terkait perjanjian perkawinan,  sebagaimana sebelumnya diatur dalam UU Perkawinan dan KUHPerdata. semenjak adanya putusan tersebut,  maka penting kiranya untuk memahami dan mengerti mengenai pengaturan perjanjian perkawinan beserta akibat ...
openaire   +1 more source

Penerapan Asas Publisitas Atas Terbitnya Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung

open access: yesUnes Journal of Swara Justisia
Perjanjian perkawinan dewasa ini telah banyak muncul dinamika permasalahan baru, terlebih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memberikan tafsir dan makna berbeda terhadap Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4) Undang-Undang ...
Joy Prananta Barus
doaj   +1 more source

ANALISIS KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UU NO 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS

open access: yesIBLAM Law Review
Fenomena terjadinya perkawinan beda agama sudah sangat sering terjadi di Indonesia sebab negara Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai ragam suku agama dan ras.
Elvira Fitriyani Pakpahan   +3 more
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy