Results 31 to 40 of about 103,111 (118)

REKONSTRUKSI KEABSAHAN PERJANJIAN KAWIN PASCA PERNIKAHAN BERBASIS NILAI KEADILAN [PDF]

, 2023
Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentunya didasari oleh adanya hak konstitusional Warga Negara Indonesia yang dirugikan oleh ketentuan bahwa perjanjian kawin hanya dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan.
Hardiyani, Yenny Ika Putri
core   +1 more source

Peran Perdata Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 (Studi Pada Notaris di Wilayah Hukum Kota Malang)

Jurnal HUKUM BISNIS, 2023
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan merumuskan peran notaris pasca putusan Undang-Undang Dasar Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap isi akad nikah dan menganalisis dan merumuskan bentuk tanggung jawab perdata notaris. dalam pembuatan akad
Sri Olawati Dj. Suaib, A. M. Ibrahim
semanticscholar   +1 more source

KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN KAWIN YANG SUDAH DISAHKAN NAMUN TIDAK DICANTUMKAN DI KUTIPAN AKTA PERKAWINAN YANG DITERBITKAN OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MALANG

Arena Hukum, 2016
The presence of prenuptial agreement printed in Marriage Certificate is very important so that third parties (creditor, notary public, and others), whose interest in the status of marital property of husband and wife, can immediately see whether the ...
Nadia Valentina
doaj   +1 more source

ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN [PDF]

, 2021
Penelitian ini membahas tentang asas kebebasan berkontrak dalam pembuatan perjanjian kawin, yang terjadi di kalangan masyarakat dibuat dihadapan notaris.
ARWINILITA, BELLA
core   +1 more source

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA DALAM PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN WARGA NEGARA ASING

Jurnal IUS, 2017
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum dalam pembuatan perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan warga negara indonesia dengan warga negara asing dan untuk menganalisis kewenangan notaris terhadap pembuatan perjanjian pemisahan ...
Dewi Mulyati
doaj   +1 more source

PENGATURAN PERJANJIAN KAWIN DAN IMPLIKASI HUKUMNYA [PDF]

, 2009
Pengaturan tentang Perjanjian kawin pada Undang-Undang Perkaiwnan Nomor 1 Tahun 1974 dengan BW sangat nampak perbedaannya. Mengenai syarat di buatnya perjanjian kawin Undang-Undang tidak menetapkan jangka waktu antara pembuatan perjanjian kawin dengan ...
PRISWIARI TUR PRAMESTI, 030710269
core   +1 more source

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Terhadap Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Jurnal Wawasan Yuridika, 2018
Rapat Musyawarah Hakim Konstitusi telah melakukan tafsir konstitusional, sehingga putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 berimplikasi terhadap Perjanjian Perkawinan yang selama ini diatur dengan segala akibat hukumnya.
Sri Ahyani
doaj   +1 more source

Asas Tanggung Renteng pada Bentuk Usaha Bukan Badan Hukum dan Akibat Hukum Bagi Harta Perkawinan

Cepalo, 2019
Bentuk usaha bukan badan hukum diatur dalam KUHD yaitu: firma dan CV yang memiliki hubungan komplementer yang harus menanggung tanggung jawab secara bersama-sama atas kerugian pada pihak lain secara pribadi dan bersifat keseluruhan.
Rilda Murniati
doaj   +1 more source

Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Kawin yang Mengandung Unsur Kontradiktif (Analisis Putusan 1308/Pdt.G/2019/PNDps)

Acta Comitas
Penelitian bertujuan menganalisis penilaian hakim dalam Putusan PN Denpasar No. 1308/Pdt.G/2019/PN Dps terkait pembatalan akta perjanjian kawin akibat kontradiksi antar klausul, serta mengkaji pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang kehilangan ...
Ketut Ayu Efania Maharani, I. Priyanto
semanticscholar   +1 more source

STATUS KEDEWASAAN ANAK YANG MELAKUKAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN KAWIN PADA PRAKTIK KENOTARIATAN DI INDONESIA

Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an, 2020
Status kedewasaan berkaitan dengan keabsahan suatu perbuatan hukum. Subjek hukum yang belum dewasa dipandang sebagai subjek hukum yang belum mampu bertindak untuk dan atas dirinya sendiri di hadapan hukum.
N. Nugraha, S. Judiasih, Elis Nurhayati
semanticscholar   +1 more source