Results 31 to 40 of about 94 (74)

KONSEP KEADILAN DALAM SENGKETA HARTA KEKAYAAN PERKAWINAN BERBASIS KEMAJEMUKAN HUKUM

Masalah-Masalah Hukum, 2012
Publishing UUP is an attempt to obtain a single normative state for the entire area of ​​the central reality of pluralism. In the area of ​​the property becomes part of the UUP, the material properties taken over from the concept of marriage in the old ...
Yunanto Yunanto
doaj   +1 more source

PERJANJIAN KAWIN PASCA BERLAKUNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015

JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT, 2022
Sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, maka terdapat pengaturan yang berbeda terkait perjanjian perkawinan,  sebagaimana sebelumnya diatur dalam UU Perkawinan dan KUHPerdata. semenjak adanya putusan tersebut,  maka penting kiranya untuk memahami dan mengerti mengenai pengaturan perjanjian perkawinan beserta akibat ...
openaire   +1 more source

Penerapan Asas Publisitas Atas Terbitnya Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung

Unes Journal of Swara Justisia
Perjanjian perkawinan dewasa ini telah banyak muncul dinamika permasalahan baru, terlebih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memberikan tafsir dan makna berbeda terhadap Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4) Undang-Undang ...
Joy Prananta Barus
doaj   +1 more source

ANALISIS KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UU NO 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS

IBLAM Law Review
Fenomena terjadinya perkawinan beda agama sudah sangat sering terjadi di Indonesia sebab negara Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai ragam suku agama dan ras.
Elvira Fitriyani Pakpahan, Agus Armaini Ry, Agus Armaini, Faheera Imaniza   +3 more
doaj   +1 more source

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TENTANG PERJANJIAN KAWIN

Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, 2019
Dengan ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan yang memperluas makna perjanjian perkawinan. Timbul persoalan baru yaitu bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian sebelum dikeluarkannya perjanjian kawin dengan adanya putus Mahkamah Konstitusi.
Made Subawa, Putu Astika Yasa
openaire   +2 more sources

Akibat Hukum Perjanjian Kawin terhadap Pihak Ketiga dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015

Jurnal Interpretasi Hukum, 2021
Property problems in marriage often occur. With this, the couple can make a marriage agreement for those who want to separate their marital assets. One of the marriage agreement arrangements, which is mentioned in paragraph (1), namely in Article 29 of Law Number 1 of 1974 concerning marriage states that a marriage agreement can be made before the ...
null Putu Trisna Witariyani, null I Nyoman Sujana, null Ni Made Puspasutari Ujianti   +2 more
openaire   +2 more sources

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Isi Perjanjian Perkawinan Campuran (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN.Dps)

Unes Journal of Swara Justisia
Perkawinan merupakan salah satu hal menjadi penting bagi kebanyakan masyarakat di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan data Peradilan Agama Mahkamah Agung pada tahun 2023, data perkara isbat nikah tahun 2020-2022 mengalami peningkatan ...
Muhamad Rizki
doaj   +1 more source

AMBIGUITAS AMANAT KONSTITUSI MENGESAHKAN PERJANJIAN KAWIN OLEH NOTARIS DAN PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN

JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT, 2022
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 memberikan perubahan pada ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan dalam pembuatan perjanjian perkawinan dimana sebelumnya perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum perkawinan berlangsung menjadi dapat dibuat sebelum, pada saat dan selama perkawinan berlangsung. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
openaire   +1 more source

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 69/PUU-XII/2015

Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2017
: This Study discusses the legislation ratios of Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 and its legal implications on the authority of a notary in the establishment of a marriage certificate after the Constitutional Court Decision Number ...
Wahyuni Wahyuni, Rachmat Safa’at, Muhammad Fadli   +2 more
doaj  

IMPLEMENTASI YURIDIS PERJANJIAN KAWIN DALAM SISTEM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran, 2016
Marital agreement is part of the ?eld of family law which must comply with the provisions of Book I of the Civil Code (BW) Setting of the marriage covenant in the Book of the Civil Code Act is described in Part VII of the Civil Code Article 139 s / d 154. Broadly speaking, marital agreements are binding the party / bride in case of marriage.
openaire   +1 more source