Results 31 to 40 of about 15,264 (119)

MENGURAI KONSEP PEMISAHAN HARTA SETELAH PERKAWINAN : PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

open access: yesArena Hukum, 2018
This study aims to find, analyze and provide an evaluation of the concept of separation of property in marriage based on Maslahah Mursalah perspective.
Dyah Octorina Susanti
doaj   +1 more source

Effektifitas Perjanjian Kawin Bagi Perlindungan dan Hak Perempuan dalam Perkawaian di Kota Surabaya dan Sidoarjo [PDF]

open access: yes, 2016
Perjanjian kawin merupakan perjanjian yang dibuat oleh calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.
Armiwulan, Hesti   +2 more
core  

PERKAWINAN POLITIK DAN INTEGRASI DI SULAWESI SELATAN ABAD XVII-XVIII

open access: yesPatanjala: Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya, 2013
Abstrak Pasca perjanjian Bungaya 1667, perkawinan politik digunakan sebagai salah satu strategi dalam membangun kekuatan. Strategi ini bukanlah hal baru dalam sejarah panjang Sulawesi Selatan.
Risma widiawati
doaj   +1 more source

Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perjanjian Perkawinan [PDF]

open access: yes, 2014
Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena didalamnya ada unsur-unsur hak dan kewajiban masing-masing pihak menyangkut masalah kehidupan kekeluargaan yang harus dipenuhi.
Roring, F. V. (Febrina)
core   +1 more source

Kohesi Leksikal dalam Acara Berasan Masyarakat Sindang Kelingi Musi Rawas [PDF]

open access: yes, 2018
Tujuan penelitian ini secara umum untuk mendeskripsikan kohesi leksikal dalam acara Berasan masyarakat Sindang Kelingi Musi Rawas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data penelitian ini adalah tuturan yang terdapat dalam
Cekman, C. (Cekman), Dedi, D. (Dedi)
core   +2 more sources

KONSEP KEADILAN DALAM SENGKETA HARTA KEKAYAAN PERKAWINAN BERBASIS KEMAJEMUKAN HUKUM

open access: yesMasalah-Masalah Hukum, 2012
Publishing UUP is an attempt to obtain a single normative state for the entire area of ​​the central reality of pluralism. In the area of ​​the property becomes part of the UUP, the material properties taken over from the concept of marriage in the old ...
Yunanto Yunanto
doaj   +1 more source

KEDUDUKAN HARTA ISTERI DENGAN PERJANJIAN KAWIN SEBAGAI BOEDEL PAILIT DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS [PDF]

open access: yes, 2015
Pendirian Perseroan Terbatas dalam kehidupan masyarakat ada yang didirikan oleh suami-isteri dihadapan notaris, dimana suami-isteri tersebut telah terlebih dahulu memberitahukan bahwa mereka memiliki akta perjanjian kawin. Akta perjanjian kawin adalah
VANIA , CESIORIYANI
core  

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN

open access: yesJurnal Aktual Justice, 2021
This is derived from the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XII/2015, to change is a practice  making of a marriage agreement, where before the marriage agreement be made before or when the marriage, as is the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XII/2015 the marriage agreement can be made the marriage agreement at the time of marriage.
openaire   +2 more sources

Dampak Yuridis Perjanjian PRA Nikah (Prenuptial Agreement) Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan [PDF]

open access: yes, 2015
Perjanjian Perkawinan/ Perjanjian Pra Nikah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya pasal 29, namun bukan berarti KUH Perdata yang mengatur tentang Perjanjian Kawin tidak berlaku lagi.
Tamengkel, F. (Filma)
core   +1 more source

AMBIGUITAS AMANAT KONSTITUSI MENGESAHKAN PERJANJIAN KAWIN OLEH NOTARIS DAN PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN

open access: yesJURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT, 2022
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 memberikan perubahan pada ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan dalam pembuatan perjanjian perkawinan dimana sebelumnya perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum perkawinan berlangsung menjadi dapat dibuat sebelum, pada saat dan selama perkawinan berlangsung. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
openaire   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy