PENGATURAN PEROLEHAN HAK MILIK ATAS TANAH DALAM PERKAWINAN CAMPURAN
Kertha Patrika, 2018 Penelitian ini berjudul “Pengaturan Perolehan Hak Milik Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran”. Isu hukum yang dibahas adalah adanya konflik aturan (conflicten van normen) antara Pasal 3 PP No. 103 Tahun 2015 dengan Pasal 21 ayat (1) dan (3) UU No.
GEDE ODE ANGGA PRATAMA
doaj
Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim Mengenai Pembatalan Pertunangan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dengan Hukum Positif Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 68k/pdt/2009) [PDF]
, 2015 Pertunangan merupakan bentuk hubungan antara laki-laki dengan perempuan untuk melanjutkan perkawinan di waktu tertentu. Pertunangan masih bisa dibatalkan dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat.
Savitri, K. G. (Kania)
core
Kedudukan Hukum Hak Kekayaan Intelektual sebagai Mas Kawin dalam Perkawinan
Jurnal USM Law ReviewThis research examines the legal position of copyright intellectual property rights in marriage in Indonesia, whether it can be considered a dowry, and the implications in the context of marriage law and separation of assets.
Yenny Febrianty +2 more
doaj +1 more source
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2017 : This Study discusses the legislation ratios of Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 and its legal implications on the authority of a notary in the establishment of a marriage certificate after the Constitutional Court Decision Number ...
Wahyuni Wahyuni +2 more
doaj
Status Kepemilikan Benda Tidak Bergerak Dalam Perkawinan Campuran Di Indonesia [PDF]
, 2015 Sebelum adanya UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, tentang perkawinan campuran diatur dalam Peraturan Perkawinan Campuran atau Regeling Op De Gemengde Huwelijken disingkat GHR Stb. 1898 No. 158. Dengan diundangkannya UU No.
Edithafitri, A. S. (Ahmadika)
core +1 more source
Tinjauan Yuridis terhadap Permohonan Pengesahan Perkawinan yang Tidak Dicatatkan (Istbat Nikah) [PDF]
, 2013 Every marriage in Indonesia should be based on Law No 1, 1974 of year about Marriage. But oftentimes because one/something a marriage is not booked, so a couple cannot have marriage certificate as an evidence for legal marriage that unacknowledged by ...
Widanarti, H. (Herni)
core +2 more sources
Jurnal Interpretasi Hukum, 2021 Property problems in marriage often occur. With this, the couple can make a marriage agreement for those who want to separate their marital assets. One of the marriage agreement arrangements, which is mentioned in paragraph (1), namely in Article 29 of Law Number 1 of 1974 concerning marriage states that a marriage agreement can be made before the ...
null Putu Trisna Witariyani +2 more
openaire +2 more sources
Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Kanonik [PDF]
, 2016 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak luar kawin menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan bagaimana kedudukan anak luar kawin menurut Hukum Kanonik serta bagaimana pengaturan anak luar kawin menjadi anak sah.
Mangiri, C. M. (Christine)
core +1 more source
AKIBAT HUKUM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN TERHADAP HARTA PERKAWINAN
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, 2019 Perkawinan adalah sesuatu ikatan yang menaikkan derjat seseorang baik dimata masyarakat maupun dimata Allah swt.menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang perempuan dan laki-laki,dengan adanya perkawinan maka maka harta yang didapat selama perkawinan adalah termasuk harta bersama ...
openaire +1 more source
Pembatalan Peminangan dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Hukum Islam dan Adat Aceh (Studi Kasus di Kecamatan Pidie-sigli, Nad [PDF]
, 2015 Proposing in Arabic is called ‘khitbah\u27 which is the notification of the intention of a man to get married with a certain woman and the woman side tells about it to her wali.
DESIANTI, N. (NIDA)
core