Unes Journal of Swara JustisiaPasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37 UU Perkawinan).
Rice Marta, Azmi Fendri , Delfiyanti
doaj +1 more source
Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung [PDF]
, 2016 Perkawinan terjadi karena ada dorongan dari dalam diri setiap manusia untuk bersama dengan manusia lainnya. Merupakan suatu ikatan sakral sebagai penghubung antara seorang pria dan wanita dalam membentuk suatu keluarga atau membangun rumah tangga.
Istrianty, A. (Annisa) +1 more
core
Hukum Perdata Internasional Indonesia Bidang Hukum Keluarga (Family Law) dalam Menjawab Kebutuhan Global [PDF]
, 2018 In the current era of globalization and Internationalization where economic, social and cultural developments have caused International relations to be infinite which can lead to civil disputes which give rise to the meeting of legal systems of countries
Rahayu, D. P. (Derita)
core +3 more sources
Perkawinan dalam Kitab Suci Perjanjian Lama [PDF]
, 2017 Kej 1-3 secara tidak langsung berbicara tentang lembaga perkawinan yang mengatur seksualitas. Lembaga perkawinan itu dipandang sebagai kontrak sipil oleh bangsa Israel (Tob 7:13-14) dengan peran mas kawin (Kej 34:12), tahap-tahap perkawinan (Ul 22:23-27;
Stanislaus, S. (Surip)
core
IMPLEMENTASI YURIDIS PERJANJIAN KAWIN DALAM SISTEM HUKUM POSITIF DI INDONESIA
Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran, 2016 Marital agreement is part of the ?eld of family law which must comply with the provisions of Book I of the Civil Code (BW) Setting of the marriage covenant in the Book of the Civil Code Act is described in Part VII of the Civil Code Article 139 s / d 154. Broadly speaking, marital agreements are binding the party / bride in case of marriage.
openaire +1 more source
FUNGSI AKTA PERJANJIAN KAWIN TERHADAP PIHAK KETIGA DALAM PROSES PERDATA MENURUT HUKUM PEMBUKTIAN
Notary Journal, 2022 <pre><span lang="EN">In the establishment of a marriage or to make the Prenuptial Agreement, the provisions of the legislation governing this matter are required, and to guarantee and provide legal certainty to the parties who will make the Prenuptial Agreement.
openaire +1 more source
Optimalisasi Peranan Notaris dalam Membuat Akta Pembagian Harta Suarang Akibat Perceraian Berdasarkan Hukum Adat Minangkabau (Studi Kasus di Kelurahan Air Tawar Timur, Kecamatan Padang Utara) [PDF]
, 2015 The role of Notary in the issuance of collective asset allotment certificate in Minangkabau is few because Notary is not considered as more important than Mamak Kepala or Custom Leader. Minangkabau custom asset was often entitled to woman.
Usman, S. (Syarifah)
core +1 more source
AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH BERLANGSUNGNYA PERKAWINAN TERHADAP HARTA BERSAMA BAGI SUAMI DAN ISTERI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan NO.239/PDT.P/1998/PN.JKT.SEL dan NO.180/PDT.P/2010/PN.JKT.SEL) [PDF]
, 2011 Dalam perkawinan dikenal adanya perjanjian perkawinan yang dibuat saat atau sebelum perkawinan berlangsung tapi dalam kenyataannya dalam masyarakat ada perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung.
Julita , Swarnatirta
core
Keberadaan Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Perdata [PDF]
, 2015 Perkembangan teknologi medis telah menjadi jawaban sementara bagi pasangan yang tak mempunyai keturunan selama bertahun-tahun. Salah satu kemajuan teknologi kedokteran untuk membantu pasangan suami isteri yang belum mempunyai keturunan adalah surrogate ...
Khairatunnisa, K. (Khairatunnisa)
core +1 more source
Pertanggungjawaban Hutang-hutang Persatuan Setelah Putusnya Perkawinan [PDF]
, 2017 Dalam perjalanannya suatu perkawinan dapat putus karena perceraian. Setelah putusnya perkawinan tidak semata-mata hilang kewajiban dan istri terutama mengenai hutang perkawinan.
Yunanto, Herni Widanarti, Julius Martin Saragih*
core