Results 21 to 30 of about 15,264 (119)
Arena Hukum, 2016 The presence of prenuptial agreement printed in Marriage Certificate is very important so that third parties (creditor, notary public, and others), whose interest in the status of marital property of husband and wife, can immediately see whether the ...
Nadia Valentina
doaj +1 more source
Dilema Penegakan Hukum Putusan MK No.69/PUU-xii/2015: Persoalan Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin [PDF]
, 2017 Perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan atau pada saat perkawinan berlangsung, sudah diatur dalam perundang-undangan. Adapun perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan belum diatur. Terhadap hal ini, diperlukan instrumen hukum agar
Budiartha, I Nyoman Putu
core +2 more sources
Jurnal IUS, 2017 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum dalam pembuatan perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan warga negara indonesia dengan warga negara asing dan untuk menganalisis kewenangan notaris terhadap pembuatan perjanjian pemisahan ...
Dewi Mulyati
doaj +1 more source
Jurnal Wawasan Yuridika, 2018 Rapat Musyawarah Hakim Konstitusi telah melakukan tafsir konstitusional, sehingga putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 berimplikasi terhadap Perjanjian Perkawinan yang selama ini diatur dengan segala akibat hukumnya.
Sri Ahyani
doaj +1 more source
Asas Tanggung Renteng pada Bentuk Usaha Bukan Badan Hukum dan Akibat Hukum Bagi Harta Perkawinan
Cepalo, 2019 Bentuk usaha bukan badan hukum diatur dalam KUHD yaitu: firma dan CV yang memiliki hubungan komplementer yang harus menanggung tanggung jawab secara bersama-sama atas kerugian pada pihak lain secara pribadi dan bersifat keseluruhan.
Rilda Murniati
doaj +1 more source
Penerapan Asas Kepatutan Dalam Perjanjian Kawin
Widya Yuridika, 2020 Penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan permasalahan mengenai asas kepatutan dalam perjanjian kawin yang mana dalam perkembangannya mengenai perjanjian kawin mulai merubah konsep dimana tidak hanya mengatur mengenai harta benda dalam perkawinan, dimungkinkan perjanjian kawin diartikan seperti perjanjian pada umumnya.
openaire +2 more sources
Pembuktian Harta Bersama Dalam Perceraian Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin di Indonesia
Acta Comitas, 2021 Abstract The purpose of this research is to to find out and examine the position of Shared Property and the system of proof of joint property in the divorce of mixed marriage without marriage agreement This research uses normative legal methods and uses the approach of Legislation (The ...
Made Gde Subha Karma Resen +1 more
openaire +1 more source
Konsep Perjanjian Kawin Campuran Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia
JATISWARA, 2021 Perkawinan merupakan penyatuan yang terjadi antara wanita dan pria. Perkawinan merupakan perjanjian untuk menjalin hubungan rumah tangga atau suami-istri secara sah, yang disaksikan oleh beberapa orang dibimbing oleh wali nikah. Perkawinan tidak saja menyangkut pribadi dari suami isteri , tetapi juga menyangkut segala urusan keluarga dan juga ...
openaire +1 more source
Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Bank pada Perjanjian Kawin dalam Perkawinan Campuran
Jurnal Interpretasi Hukum, 2020 The problem faced by the couple of a mixed marriage in Indonesia is that there are provisions in Indonesian law regarding the incorporating of assets immediately into joint property after the marriage. But on the other hand, there are laws regulating that foreigners may not own property rights in Indonesia, so joint property involving a number of ...
Kadek Megah Bintaranny +2 more
openaire +2 more sources
Jurnal IUS, 2016 Secara filosofis tanah tercantum dalam UUD RI 1945 dalam Pasal 33 ayat (3). Ditegaskan dalam Pasal 21 ayat (1), hanya WNI yang dapat mempunyai hak milik.
Sayaman Harahap
doaj +1 more source