Results 21 to 30 of about 94 (74)
Jurnal Wawasan Yuridika, 2018 Rapat Musyawarah Hakim Konstitusi telah melakukan tafsir konstitusional, sehingga putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 berimplikasi terhadap Perjanjian Perkawinan yang selama ini diatur dengan segala akibat hukumnya.
Sri Ahyani
doaj +1 more source
Asas Tanggung Renteng pada Bentuk Usaha Bukan Badan Hukum dan Akibat Hukum Bagi Harta Perkawinan
Cepalo, 2019 Bentuk usaha bukan badan hukum diatur dalam KUHD yaitu: firma dan CV yang memiliki hubungan komplementer yang harus menanggung tanggung jawab secara bersama-sama atas kerugian pada pihak lain secara pribadi dan bersifat keseluruhan.
Rilda Murniati
doaj +1 more source
Pembuktian Harta Bersama Dalam Perceraian Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin di Indonesia
Acta Comitas, 2021 Abstract The purpose of this research is to to find out and examine the position of Shared Property and the system of proof of joint property in the divorce of mixed marriage without marriage agreement This research uses normative legal methods and uses the approach of Legislation (The ...
Made Gde Subha Karma Resen +1 more
openaire +1 more source
Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Bank pada Perjanjian Kawin dalam Perkawinan Campuran
Jurnal Interpretasi Hukum, 2020 The problem faced by the couple of a mixed marriage in Indonesia is that there are provisions in Indonesian law regarding the incorporating of assets immediately into joint property after the marriage. But on the other hand, there are laws regulating that foreigners may not own property rights in Indonesia, so joint property involving a number of ...
Kadek Megah Bintaranny +2 more
openaire +2 more sources
Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an, 2018 ABSTRAK Perkawinan yang sah tidak saja membawa akibat ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita saja yang menyatu, akan tetapi terciptanya harta benda suami dan isteri dalam perkawinan. Salah satu bentuk harta benda perkawinan berupa harta bersama.
Revi Inayatillah +2 more
openaire +1 more source
Jurnal IUS, 2016 Secara filosofis tanah tercantum dalam UUD RI 1945 dalam Pasal 33 ayat (3). Ditegaskan dalam Pasal 21 ayat (1), hanya WNI yang dapat mempunyai hak milik.
Sayaman Harahap
doaj +1 more source
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN
Jurnal Aktual Justice, 2021 This is derived from the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XII/2015, to change is a practice making of a marriage agreement, where before the marriage agreement be made before or when the marriage, as is the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XII/2015 the marriage agreement can be made the marriage agreement at the time of marriage.
openaire +2 more sources
MENGURAI KONSEP PEMISAHAN HARTA SETELAH PERKAWINAN : PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
Arena Hukum, 2018 This study aims to find, analyze and provide an evaluation of the concept of separation of property in marriage based on Maslahah Mursalah perspective.
Dyah Octorina Susanti
doaj +1 more source
Status Hukum Harta Perkawinan Jika Terjadi Kepailitan Suami/Istri Tanpa Adanya Perjanjian Kawin
Jurnal Preferensi Hukum, 2022 Marriage is carried out by a male and female couple to continue their offspring. In marriage, if the husband and wife do not make a marriage agreement, it will have an impact on the marital property, especially if one of the parties is declared bankrupt.
Putu Indri Sri Giyanthi +3 more
openaire +1 more source
PERKAWINAN POLITIK DAN INTEGRASI DI SULAWESI SELATAN ABAD XVII-XVIII
Patanjala: Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya, 2013 Abstrak Pasca perjanjian Bungaya 1667, perkawinan politik digunakan sebagai salah satu strategi dalam membangun kekuatan. Strategi ini bukanlah hal baru dalam sejarah panjang Sulawesi Selatan.
Risma widiawati
doaj +1 more source