FUNGSI AKTA PERJANJIAN KAWIN TERHADAP PIHAK KETIGA DALAM PROSES PERDATA MENURUT HUKUM PEMBUKTIAN
<pre><span lang="EN">In the establishment of a marriage or to make the Prenuptial Agreement, the provisions of the legislation governing this matter are required, and to guarantee and provide legal certainty to the parties who will make the Prenuptial Agreement.
openaire +1 more source
Perkawinan dalam Kitab Suci Perjanjian Lama [PDF]
Kej 1-3 secara tidak langsung berbicara tentang lembaga perkawinan yang mengatur seksualitas. Lembaga perkawinan itu dipandang sebagai kontrak sipil oleh bangsa Israel (Tob 7:13-14) dengan peran mas kawin (Kej 34:12), tahap-tahap perkawinan (Ul 22:23-27;
Stanislaus, S. (Surip)
core
IMPLEMENTASI YURIDIS PERJANJIAN KAWIN DALAM SISTEM HUKUM POSITIF DI INDONESIA
Marital agreement is part of the ?eld of family law which must comply with the provisions of Book I of the Civil Code (BW) Setting of the marriage covenant in the Book of the Civil Code Act is described in Part VII of the Civil Code Article 139 s / d 154. Broadly speaking, marital agreements are binding the party / bride in case of marriage.
openaire +1 more source
Optimalisasi Peranan Notaris dalam Membuat Akta Pembagian Harta Suarang Akibat Perceraian Berdasarkan Hukum Adat Minangkabau (Studi Kasus di Kelurahan Air Tawar Timur, Kecamatan Padang Utara) [PDF]
The role of Notary in the issuance of collective asset allotment certificate in Minangkabau is few because Notary is not considered as more important than Mamak Kepala or Custom Leader. Minangkabau custom asset was often entitled to woman.
Usman, S. (Syarifah)
core +1 more source
Tinjauan Yuridis Terhadap Kawin Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Dan Hukum Islam [PDF]
The phenomenon of marriage contract in Indonesia begins with the existence of an agreement between both parties on the duration of marriage, dowry price, rights and obligation as weel as anything else deemed necessary by the person.
Citra, M. (Mutiara) +2 more
core
Status kedewasaan berkaitan dengan keabsahan suatu perbuatan hukum. Subjek hukum yang belum dewasa dipandang sebagai subjek hukum yang belum mampu bertindak untuk dan atas dirinya sendiri di hadapan hukum. Adanya pengecualian bahwa anak bawah umur yang sudah menikah akan menjadi dewasa menjadi pertanyaan tersendiri mengenai status kedewasaan anak ...
Nazmina Asrimayasha Nugraha +2 more
openaire +1 more source
Keabsahan Perkawinan antara Pria dan Wanita yang Tidak Memenuhi Ketentual Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 [PDF]
Perkawinan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara pria dengan wanita, yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami isteri dan dihalalkan hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam mencapai tujuan
Nugraha, S. (Satriya)
core
Nikah Sirri dalam Perspektif Islam, Kristen dan Hukum Positif Indonesia [PDF]
????? ??? ?????? "?????? ????? ?? ???? ??? ??????? ????????? ???????? ?????????? ????????.?????? ??????? ????????? ? ??? ???? ???? ???? ???? ? ????? ??????? ???? ?????? ???????. ??? ??? ? ?? ???? ????? ?????? ??? ??????? ??? ???? ???? ?? ??? ??????. ?????
Jawawi, A. (Abdullah)
core
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DARI PERKAWINAN CAMPURAN BEDA NEGARA TANPA PERJANJIAN KAWIN
Perkawinan campuran antar negara semakin marak di Indonesia akibat kemajuan teknologi dan globalisasi. perkawinan ini melibatkan pasangan dengan kewarganegaraan yang berbeda dan mengakibatkan adanya akibat hukum terkait pembagian harta Bersama serta status anak dan juga waris anak.
Gita Laksmi, Yana Indawati
openaire +1 more source
Analisis Yuridis terhadap Kawin Batambuah yang Dilakukan oleh Masyarakat Adat Minangkabau di Kabupaten Agam Sumatera Barat [PDF]
Adat (customary) law in Indonesia generally recognizes polygamy system among the adat sovereignties and peers in several regions. In Minangkabau, this system is known as ‘kawin batambuah'(making more wives) since adat and religion permit a man to get ...
BUDIMAN, A. (ARIEF)
core

