Results 31 to 40 of about 3,972 (178)

Perilaku Masyarakat Terhadap Benda Cagar Budaya Sangiran: Studi Kasus Di Desa Krikilan

open access: yesBerkala Arkeologi, 1995
Situs Sangiran dalam dunia ilmu pengetahuan khususnya dalam masalah evolusi manusia purba penting, hal tersebut tidak diragukan lagi. Temuan demi temuan mulai dari rahang bawah (mandibula) kanan hasil temuan Von Koenigsvald pada tahun 1934 hingga ...
Bambang Soelistyanto
doaj   +3 more sources

The fulfillment of standards on child cares (Taman Penitipan Anak (TPA) and Taman Anak Sejahtera (TAS)) for the quality improvement of alternative care with the child protection perspective

open access: yesJournal of Social Studies, 2021
The increasing need for child care in the industrialization era as alternative care on both Taman Penitipan Anak (TPA) and Taman Anak Sejahtera (TAS) match the quality and child protection perspective.
Rita Pranawati   +2 more
doaj   +1 more source

PENDIDIKAN PENGASUH PADA PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK MILIK ORGANISASI MASYARAKAT ISLAM DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA (DKI) JAKARTA [PDF]

open access: yesHunafa: Jurnal Studia Islamika, 2015
This article attempts to elaborate and to explore the educational background of caregivers in the Social Orphanage Children (PSAA) which belongs to the social Islamic organizations (CSOs) in the Province of Jakarta.
Budiharjo
doaj  

Begomovirus Associated with Yellow Mosaic Symptom on Eggplant Plant in Bengkulu

open access: yesJurnal Fitopatologi Indonesia
Terung (Solanum melongena) merupakan tanaman hortikultura yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan dibudidayakan secara luas. Salah satu kendala budi daya tanaman terung ialah adanya infeksi virus yang menyebabkan penyakit. Pada beberapa pertanaman terung
Ade Nabillah   +4 more
doaj   +1 more source

Situs Sangiran : Potensi Dan Permasalahan Dalam Pengembangan Dan Pemanfaatannya

open access: yesBerkala Arkeologi, 2003
Pemanfaatan Situs Sangiran sebagai obyek wisata dan pendidikan adalah sangat tepat. Pemanf aatan tersebut telah sesuai dengan potensi yang terkandung pada situs dan lingkungannya, serta mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah Tingkat I maupun ...
Muhammad Hidayat
doaj   +3 more sources

PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK PELAKU USAHA TERHADAP KETENTUAN PASAL 27 UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

open access: yesKrtha Bhayangkara, 2018
Barang/jasa yang dikonsumsi oleh konsumen, tentunya dapat memberikan kepuasan terhadap barang/jasa yang dinikmatinya, sehingga konsumen dapat mengetahui, bahwa rasa kepuasan tersebut, memberikan manfaat dan faedah baginya.
Fransiska Novita Eleanora
doaj   +1 more source

Efektifitas peraturan daerah tentang perlindungan anak dalam memberikan perlindungan kepada anak [PDF]

open access: yesJurnal Cakrawala Hukum, 2020
The law on child protection has been established since 2002 and was amended twice in 2014 and 2016. Local governments based on their authority to establish regional regulations on child protection such as that carried out by Samarinda City and Kutai Kartanegara District. The spirit of regional regulations is to strengthen the regulations that have been
Murjani Murjani, Suwardi Sagama
openaire   +2 more sources

Studi Moratorium Sebagai Upaya Perlindungan Pengiriman TKI Berdasarkan UU No. 39 tahun 2004 di Madura

open access: yesRechtIdee, 2017
Banyaknya kasus yang menimpa para TKI mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan kebijakan moratorium/penghentian pengiriman TKI. Pemberlakuan kebijakan moratorium pengiriman TKI ke beberapa negara diambil sebagai sebuah kebijakan yang diharapkan ...
devi rahayu
doaj   +1 more source

PERLINDUNGAN TERHADAP PENDUDUK SIPIL PADA SAAT TERJADI KONFLIK BERSENJATA BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN HUKUM PERTAHANAN INDONESIA

open access: yesRechtIdee, 2020
Instrumen hukum internasional telah mengatur ketentuan mengenai pertahanan yang terkait dengan permasalahan perang yang disebut dengan Hukum Humaniter Internasional.
Herman Suryokumoro   +1 more
doaj   +1 more source

perlindungan hukum perlindungan hukum debitor terdampak covid 19 terhadap PKPU

open access: yesJURNAL HUKUM DAS SOLLEN, 2021
Pandemi Covid-19 berdampak negatif terhadap dunia usaha di berbagai sektor dan menjadi salah satu faktor penyebab tingginya jumlah pengajuan perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga. Untuk mencegah hal tersebut, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan kesempatan kepada debitur untuk ...
openaire   +2 more sources

Home - About - Disclaimer - Privacy