Results 111 to 120 of about 107,548 (159)

PERTANGGUNGJAWABAN KESATUAN PENGAMANAN RUTAN DALAM PENANGGULANGAN KONFLIK WARGA BINAAN RUTAN KLAS I SURAKARTA [PDF]

open access: yes, 2013
Pertanggungjawaban birokrasi public digunakan sebagai perwujudan control terhadap perilaku para administrator public. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pertanggungjawaban Kesatuan Pengamanan Rutan Klas I Surakarta dalam melaksanaan ...
Puspitasari, Ita
core  

Asas- Asas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

open access: yesPUAN INDONESIA
This research aims to analyze the principles underlying corporate criminal responsibility. According to statutory regulations, corporations as legal subjects can be subject to criminal penalties in the same way as humans committing criminal acts. Crimes committed by corporations have wider consequences and more victims, even though sometimes they are ...
Ragil Surya Prakarsa   +3 more
openaire   +1 more source

Model Pertanggungjawaban Hukum Dana Bantuan Orang Tua Murid Pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) (Studi Kasus SMP N RSBI Di Kabupaten Boyolali) [PDF]

open access: yes, 2013
Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui bagaimana model pertanggungjawaban hukum bagi pengelolaan anggaran yang bersumber dari orang tua murid, pada satuan pendidikan dasar SMP Negeri, yang seharusnya sesuai dengan ketentuan dibebankan kepada ...
, Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum   +2 more
core  

Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Website Porno [PDF]

open access: yes, 2015
Skripsi ini berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana pengguna website porno. Berdasarkan dasar-dasar hukum pidana, penggunaan website porno merupakan suatu kejahatan yang perlu untuk dipertanggungjawabkan jika terbukti melanggar aturan yang berlaku ...
DURI, R. (RAFIKA)
core  

Audit Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan: Pendekatan Literatur

open access: yesJurnal Akuntansi dan Keuangan, 2009
Accounting social responsibilities that voluntary disclosurein financial statement need to verify from independent board because stakeholder give a positive response of it. Bu tthere is no standard in accounting social responsibilities.
Theresia Woro Damayanti
doaj  

Pertanggungjawaban Perdata Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak Di Indonesia

open access: yesDiversi
Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum secara perdata Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam kasus gagal ginjal akut pada anak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan ...
Emerensiana Gita Santusti   +1 more
doaj   +1 more source

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN PASIR TIMAH ILEGAL DI PULAU BANGKA YANG TIDAK MELAKUKAN REKLAMASI [PDF]

open access: yes, 2017
1812 Setiap perbuatan pidana mempunyai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah diperbuat seperti kegiatan penambangan pasir timah ilegal di pulau Bangka yang tidak melakukan reklamasi.
Hydrallah, NPM : 131000001
core  

Pereduksian Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004) [PDF]

open access: yes, 2012
Dengan digantinya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 menyebabkan perubahan mendasar terhadap peran fungsional DPRD, terlebih terkait tentang fungsi pengawasan DPRD terhadap Pemerintahan Daerah.
WASKITA, MUHAMMAD HERU
core  

Pemisahan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dengan Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi

open access: yes, 2018
Semakin kompleks dan majunya kehidupan sosial dan ekonomi maka akan semakin besar juga peran korporasi di dalam kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan perannya, korporasi dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Meskipun secara umum saat ini hukum pidana di Indonesia belum menerima pertanggungjawaban pidana korporasi, tetapi ...
openaire  

Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana

open access: yesJurnal Hukum PRIORIS, 2016
Pada mulanya pembuatan undang-undang hukum pidana berpendapat bahwa hanya manusia yang dapat menjadi subyek hukum pidana. Landasan pemikiran ini hanya adalah bahwa manusia saja yang dapat menimbulkan terjadinya tindak pidana. Tetapi ilmu pengetahuan hukum pidana berkembang dan mempengaruhi praktek perundang-undangan maupun penegakan hukumnya itu ...
openaire   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy