Results 131 to 140 of about 107,548 (159)

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Gratifikasi Nepotisme

Halu Oleo Legal Research
Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk mengategorikan Suatu Tindakan sebagai Gratifikasi dalam Konteks Nepotisme adalah adanya unsur penerimaan, Unsur kepentingan jabatan atau kedudukan, Unsur pemberi dan penerima, Unsur ketidakwajaran, Unsur tujuan untuk mempengaruhi, dan unsur hubungan kekeluargaan ...
null Herman, null Handrawan, Oheo Kaimuddin Haris, Sabrina Hidayat, Fuad Nur, Lade Sirjon, Sri Wulandari   +6 more
openaire   +1 more source

PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN MENURUT SISTEM KETATANEGARAAN

LEX ET SOCIETATIS, 2014
Lembaga kepresidenan merupakan salah satu lembaga negara yang cukup dominan sebelum UUD 1945 diamandemen. Hal itu terjadi oleh karena sikap otoriter Soeharto memanfaatkan kelemahan UUD 1945 serta pensakralan atasnya untuk tidak dilakukan perubahan. Setelah reformasi, agenda amandemen UUD 1945 merupakan kebutuhan.
openaire   +1 more source

Konsep Pertanggungjawaban Pidana

JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
openaire   +1 more source

Some of the next articles are maybe not open access.

Related searches:

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA MALAPRAKTIK MEDIK

Jurnal Magister Hukum Perspektif, 2022
This paper aims to discuss civil liability for medical malpractice. The patient's alleged insanity is often considered the negligence of the doctor in carrying out medical actions. The paradigm is getting stronger with increasing reports of medical malpractice every year.
Ilfani Helwina Rosaria, Agus Pramono
openaire   +1 more source

Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan

Jurnal Ilmu Kepolisian, 2020
Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya masalah hukum khususnya disebabkan oleh pelanggaran ketentuan yang ada di dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang sampai saat ini realitanya belum ada kepastian hukum, karena belum ada putusan ...
openaire   +1 more source

DISKRESI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH

2022
Indonesia sebagai negara kesejahteraan, dimana tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, menimbulkan beberapa konsekuensi terhadap penyelenggaraan pemerintahan yaitu pemerintah harus berperan aktif mencampuri bidang kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
Meni Warlia, Yusri Munaf, Efendi Ibnususilo, Aryo Akbar   +3 more
openaire   +1 more source

Hukum dan Pertanggungjawaban Pemerintah

Jurnal Pemerintahan, 2011
-
openaire   +1 more source

Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban

Expensive: Jurnal Akuntansi dan Keuangan
This research aims to analyze the implementation of responsibility accounting at RSU Muhammadiyah Metro. Responsibility accounting is an accounting system that recognizes various responsibility centers within an organization, assigning specific revenues and costs to each responsible center.
Habiburrahman Habiburrahman, Yulita Zanaria, Jawoto Nusantoro   +2 more
openaire   +1 more source

Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Penggelapan

Journal Juridisch
The purpose of this research is to examine the legal accountability in cases of embezzlement crimes. The significance of conducting this research lies in the fact that embezzlement is one of the criminal acts that frequently occur across various segments of society. This type of research is classified as empirical juridical research.
Muhammad Faizin, Kukuh Sudarmanto, Alwan Hadiyanto, Kadi Sukarna   +3 more
openaire   +1 more source

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis di Rumah Sakit

Volksgeist Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi, 2021
Erwin Asmadi
exaly