Results 131 to 140 of about 119,361 (191)

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara Terutama Terkait dengan Pasal 2 Ayat (1) UU Ptpk) [PDF]

, 2015
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. Di Indonesia, korupsi diterima secara luas sebagai penyakit yang sudah mewabah, bahkan ada yang menganggap telah menjadi budaya masyarakat.
Saputra, R. (Roni)
core  

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perpajakan (Analisa Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt atas nama PT Gemilang Sukses Garmindo)

Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Tindak pidana korporasi pada dasarnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh direksi dan atau pegawai dari suatu korporasi, pada setiap tingkatannya yang menjalankan tugas dan fungsi serta bisa dianggap bertindak mewakili korporasi, yang dapat ...
Prabowo Setyo Aji, Hartawiningsih
semanticscholar   +1 more source

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBOCORAN DATA PRIBADI

Jurnal Cinta Nusantara (JCN)
Data pribadi merupakan bagian asset yang berharga yang dimiliki oleh subjek data pribadi. Perlindungan data pribadi erat kaitannya dengan perlindungan harta benda, harkat, martabat dari seseorang. Salah satu kejahatan pembocoran data pribadi sektor perbankan dilakukan melalui modus skimming ATM.
null Tri Wahyu Pranoto, null Markoni, null I Made Kanthika, null Joko Widarto   +3 more
openaire   +1 more source

Analysis on Bandung Government Budget in Improvement of Human Resources Quality [PDF]

Experts have long proposed using public services provision as a primary tool for improve the quality of human live in the developing world. Providing a proper basic education and health services to the community can help them to achieve a well living ...
Ben Satriatna
core  

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Gratifikasi Nepotisme

Halu Oleo Legal Research
Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk mengategorikan Suatu Tindakan sebagai Gratifikasi dalam Konteks Nepotisme adalah adanya unsur penerimaan, Unsur kepentingan jabatan atau kedudukan, Unsur pemberi dan penerima, Unsur ketidakwajaran, Unsur tujuan untuk mempengaruhi, dan unsur hubungan kekeluargaan ...
null Herman, null Handrawan, Oheo Kaimuddin Haris, Sabrina Hidayat, Fuad Nur, Lade Sirjon, Sri Wulandari   +6 more
openaire   +1 more source

PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN MENURUT SISTEM KETATANEGARAAN

LEX ET SOCIETATIS, 2014
Lembaga kepresidenan merupakan salah satu lembaga negara yang cukup dominan sebelum UUD 1945 diamandemen. Hal itu terjadi oleh karena sikap otoriter Soeharto memanfaatkan kelemahan UUD 1945 serta pensakralan atasnya untuk tidak dilakukan perubahan. Setelah reformasi, agenda amandemen UUD 1945 merupakan kebutuhan.
openaire   +1 more source

Konsep Pertanggungjawaban Pidana

JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
openaire   +1 more source

Some of the next articles are maybe not open access.

Related searches:

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA MALAPRAKTIK MEDIK

Jurnal Magister Hukum Perspektif, 2022
This paper aims to discuss civil liability for medical malpractice. The patient's alleged insanity is often considered the negligence of the doctor in carrying out medical actions. The paradigm is getting stronger with increasing reports of medical malpractice every year.
Ilfani Helwina Rosaria, Agus Pramono
openaire   +1 more source

Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Medis dalam Malpraktik

Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Pertanggungjawaban pidana tenaga medis dalam malpraktik merupakan isu krusial dalam bidang hukum kesehatan yang menuntut kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak pasien dan profesionalisme tenaga medis.
Yemima Reina Manse, R. Siregar, Mompang L. Panggabean   +2 more
semanticscholar   +1 more source

Pertanggungjawaban Hukum terhadap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan atas Pelanggaran Kode Etik menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial
Pelanggaran HAM dalam kode etik tenaga kesehatan dapat meliputi berbagai tindakan seperti pelanggaran kerahasiaan pasien bahkan kekerasan fisik atau psikologis terhadap pasien.
Putu Ayu Adi Supraba, I. W. Parsa, I. B. G. Manuaba   +2 more
semanticscholar   +1 more source