Results 141 to 150 of about 119,361 (191)

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Kepabeanan di Indonesia

JURNAL SUPREMASI
Penelitian ini membahas pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kepabeanan di Indonesia. Dengan metode yuridis normatif dan pendekatan konseptual, penelitian ini mengkaji efektivitas Undang-Undang No.
Fahreyz Reza Saputra, Hafrida Hafrida, Herry Liyus   +2 more
semanticscholar   +1 more source

Malpraktik Kedokteran Gigi dan Pertanggungjawaban Pidana : Tinjauan UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan
Kasus malpraktik dalam bidang kedokteran gigi menjadi isu hukum yang semakin mendapat perhatian, terutama terkait dengan pertanggungjawaban pidana dokter gigi. Undang-Undang No.
Y. Fauziah
semanticscholar   +1 more source

Pertanggungjawaban Hukum Owner Skincare terkait Overclaim pada Produk Kecantikan

Forschungsforum Law Journal
Pertumbuhan jumlah industri kosmetika Indonesia mencapai 21,9% dengan rincian 913 perusahaan di tahun 2022 dan di pertengahan 2023 sebanyak 1.010 perusahaan.
Sahda Saraswati Akbar, Nadila Safitri, Fadzal Mutaqin, Muthia Sakti   +3 more
semanticscholar   +1 more source

Pertanggungjawaban Hukum RS atas Kelalaian Medik dan Sanksi terhadap Tenaga Medis di RS

Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan memegang peranan strategis dalam menjamin keselamatan dan kualitas hidup masyarakat. Dalam menjalankan fungsi pelayanannya, rumah sakit terikat pada standar hukum, etika profesi, dan tanggung jawab sosial.
Novelya Atmadja, Nani Tulak, A. Fadila
semanticscholar   +1 more source

Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan

Jurnal Ilmu Kepolisian, 2020
Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya masalah hukum khususnya disebabkan oleh pelanggaran ketentuan yang ada di dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang sampai saat ini realitanya belum ada kepastian hukum, karena belum ada putusan ...
openaire   +1 more source

Konsepsi Subjek Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana Artificial Intellegence

Halu Oleo Law Review
Tulisan ini merupakan studi awal tentang subjek hukum dan pertanggungjawaban pidana kecerdasan buatan (AI). Dalam hukum Indonesia saat ini AI tidak dapat digolongkan sebagai subjek hukum ketika adanya tindak pidana yang disebabkan oleh AI atau ...
Ahmad Sofian
semanticscholar   +1 more source

Pertanggungjawaban Pejabat Publik dalam Keputusan Administratif yang Merugikan Masyarakat: Antara Unsur Maladministrasi dan Perdata

CONSTITUO : Journal of State and Political Law Research
Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum pejabat publik di Indonesia terkait dengan keputusan administratif yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, dengan fokus pada persinggungan antara maladministrasi dan tanggung jawab perdata.
Syifa Roudhotul Aulia, Desti Shintia Putri, Amanda Kalila Azizah, P. Mulyadi   +3 more
semanticscholar   +1 more source

DISKRESI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH

2022
Indonesia sebagai negara kesejahteraan, dimana tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, menimbulkan beberapa konsekuensi terhadap penyelenggaraan pemerintahan yaitu pemerintah harus berperan aktif mencampuri bidang kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
Meni Warlia, Yusri Munaf, Efendi Ibnususilo, Aryo Akbar   +3 more
openaire   +1 more source

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMERINTAH DALAM KEBOCORAN DATA PRIBADI PADA PENYELENGGARAAN PUSAT DATA NASIONAL

Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Insiden peretasan Pusat Data Nasional (PDN) baru-baru ini menyoroti kerentanan signifikan dalam sistem keamanan siber di Indonesia. Kegagalan implementasi praktik keamanan siber yang memadai, termasuk mekanisme proteksi dan backup data, mengakibatkan ...
Andrew Ardiyanto Dachlan, A. Nabila, Nabilatul Alimah Putri, Nabilah Nurmasitha, J. Hukum, Samudra Keadilan, Jl. Prof. Syarief Thayeb, Kota Langsa – Aceh Meurandeh   +7 more
semanticscholar   +1 more source

PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BADAN PENGELOLA INVESTASI DANANTARA DALAM PENGELOLAAN RISIKO KERUGIAN INVESTASI KEUANGAN NEGARA

Jurnal Hukum Statuta
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dibentuk untuk mengelola investasi dan kekayaan negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata ...
Putri Ni'matul Maula, Elsha Victoria Danie, Muhammad Hafizh Athallah Irawan, Samuel Rainhard Lumban Gaol   +3 more
semanticscholar   +1 more source