Results 71 to 80 of about 111,296 (187)

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Kampung

Musamus Journal of Public Administration, 2020
The purpose of this research is to find out how the Responsibility of Village Fund Allocation in Tambat, Tanah Miring District, Merauke Regency. Theoretical Benefits, as reference material for research in the field of future accountability. In discussing and reviewing the issue of implementation, the accountability of village fund allocation in Tambat ...
openaire   +2 more sources

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMALUSAN SERTFIKAT TANAH

J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 2023
Penguasaan tanah dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan siapa yang menguasai tanah tersebut. Penguasaan pertama dilakukan oleh negara, penguasaan kedua dilakukan oleh masyarakat hukum adat dan ketiga dilakukan oleh individu atau badan hukum. Tindak pemalsuan surat adalah pemalsuan surat-surat berharga dan pemalsuan mata uang, dan ditambah dengan ...
openaire   +1 more source

PENGUNGKAPAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

PERFORMANCE: Jurnal Bisnis & Akuntansi, 2020
Political parties are required to make improvements in building transparency and accountability. Developing political ethics in financial management that stands on the values ​​of accountability and transparency. The purpose of this study is to determine the party's financial governance including disclosure of financial accountability. Research results
Dedy Arfiyanto, Isnani Yuli Andini
openaire   +2 more sources

SISTEM AKUNTANSI WAKAF SEBAGAI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN HARTA WAKAF KE PUBLIK

Jurnal Riset Akuntansi Terpadu, 2017
Accountability needs for Nazhir on waqf property becomes an important question. Nazhir as waqf management agency has responsibility to manage waqf property. However, in Indonesia, the law and economics of accountability waqf property is still a matter of
Windu Mulyasari
doaj   +1 more source

Kedudukan Kantor Hukum dalam Persekutuan Perdata Dewasa Ini [PDF]

, 2013
Tujuan penelitian tentang kedudukan persekutuan perdata dewasa ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kedudukan dari kantor hukum, didalam persekutuan perdata. Selain itu pula penelitian ini juga dilakukan untuk mencari tahu tentang pertanggungjawaban
Ambarita, N. (Nasar), Meliala, D. S. (Djaja)   +1 more
core  

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Skimming

Jurist-Diction, 2019
Cybercrime mencakup semua jenis kejahatan beserta modus operandinya menjadi permasalahan yang harus ditangani secara serius, apabila tidak terkendali dan tidak segera ditanggulangi akan sangat fatal bagi kehidupan masyarakat, khususnya bagi pengguna teknologi salah satunya tindak pidan skimming.
openaire   +3 more sources

Penerapan Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban sebagai Alat Penilaian Kinerja pada PT. Bank Sulut Cabang Tondano [PDF]

, 2014
Akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem yang disusun sedemikian rupa sesuai dengan sifat dan kegiatan Perusahaan dengan tujuan agar masing-masing unit organisasi dapat mempertanggungjawabkan hasil kegiatan unit yang berada dibawah ...
Elim, I. (Inggriani), Sigar, S. (Stevy)
core  

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI

Jurnal Hukum dan Peradilan, 2016
The existence of corporation affects the state economy, the society where the corporation stands and the society where the business run. Not only the positive effect but also the negative effect. The corporation was build for some mission and the way it reaches the mission were different one another.
openaire   +1 more source

PERJANJIAN YANG DAPAT MEMENUHI KEINGINAN PARA PIHAK TERKAIT ALIH DEBITOR TANAH DAN BANGUNAN YANG MASIH MENJADI AGUNAN BANK [PDF]

, 2016
Tujuan Penelitian, mengetahui jenis perjanjian, perlindungan hukum terhadap kreditor dan penerima pengalihan kredit serta tanggungjawab Notaris dengan dibuatnya perjanjian alih debitor.
BENALDI, BENALDI
core  

PERTANGGUNGJAWABAN PARTAI TERHADAP CALON ANGGOTA LEGISLATIF YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMILU (Accountability of Party Against Legislative Candidates Who Conduct Criminal Act of Election)

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016
This research aimed to study how the party`s accountability for offences committed by legislative candidates. What action that taken by a party of electoral violations and whether the party can be charged for.
Mohd Din, Ida Keumala Jeumpa, Nursiti Nursiti   +2 more
doaj   +1 more source