Results 81 to 90 of about 107,548 (159)

PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (STUDI PADA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN PADA KABUPATEN PIDIE JAYA) [PDF]

open access: yes, 2017
ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh perencanaananggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban anggaran, dan evaluasikinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
CUT ZULRAIDAH
core  

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI KORPORASI

open access: yesJurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 2014
<p>Pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama ini, masih seputar pelaku orang-perseorangan seperti pegawai negeri, pejabat publik, anggota DPR, direksi dan pegawai perusahaan. Belum menyentuh orang perseorangan diluar individu, yang dikenal sebagai badan hukum atau korporasi.
openaire   +2 more sources

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA (PEOPLE SMUGGLING)

open access: yesJurnal Magister Hukum Udayana, 2016
Penyelundupan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional terorganisasi yang menimbulkan permasalahan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia yang dimanfaatkan sebagai negara transit oleh pelaku penyelundupan manusia.
I Dewa Agung Gede Mahardhika Martha
doaj   +1 more source

Pertanggungjawaban Agen Branchless Banking terhadap Nasabah Branchless Banking (Hubungan Hukum antara Agen-prinsipal dan Konsumen) [PDF]

open access: yes, 2017
Branchless banking diatur dalam POJK Nomor 19 Tahun 2014 tentang LAKU PANDAI dimana tujuan dari program ini ialah untuk menjangkau masyarakat yang belum terjangkau oleh lembaga perbankan.
Budi Santoso, Rinitami Njatrijani, Rizki Mubarok*
core  

PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN TRANSNASIONAL

open access: yesJURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM, 2011
Losses experienced by other countries as a result of smoke haze pollution made the concept of state responsibility that requires an injury to other countries is questionable again. The problems that would be investigated: first, is there any basic difference about the concept of state responsibility as the result of smoke pollution across national ...
openaire   +3 more sources

Pelanggaran HAM dan Pertanggungjawaban Negara

open access: yes, 2023
Inti dari Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Negara selaku pihak yang bertugas memberikan rasa aman dan nyaman kepada rakyatnya harus hdair dalam setiap permasalahan HAM yang terjadi.
openaire   +1 more source

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS PADA PENERBITAN COVERNOTE

open access: yesMimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2019
Covernote is a certificate containing the ability of a notary to carry out what the creditor wants. Notary is solely responsible for the content contained in the covernote. In the event of a nonconformity between a statement in covernote and its reality in the field, the notary must be responsible, whether criminal or civil and even morally responsible.
Kadir, Rahmia   +3 more
openaire   +4 more sources

Analsis Yuridis Batas Pertanggungjawaban Notaris Dalam Sengketa Akta Autentik Pada Perkara Perdata

open access: yesUnes Journal of Swara Justisia
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas pertanggungjawaban notaris dalam sengketa  akta autentik pada perkara perdata  serta mengkaji batasan normatif tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum perdata ...
Muh. Fachrul Rochman   +2 more
doaj   +1 more source

KRIMINALISASI PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA (Criminalization of Authority Abuse In Criminal Act Related to Management And Accountability of State Finance)

open access: yesJurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2017
Dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara, hendaknya mengutamakan asas transparansi dan akuntabilitas. Hal tersebut dikarenakan pengelolaan keuangan negara memang cukup rentan dengan pelanggaran bahkan menjurus pada penyalahgunaan ...
Randy Pradityo
doaj   +1 more source

OPTIMALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN BERBASIS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA [PDF]

open access: yes, 2017
Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mendeskripsikan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban anggaran, good governance dan kinerja Pemerintah Daerah (2) menguji perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggung-jawaban ...
Amelia Dara Sagita
core  

Home - About - Disclaimer - Privacy