Results 71 to 80 of about 107,548 (159)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMALUSAN SERTFIKAT TANAH

open access: yesJ-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 2023
Penguasaan tanah dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan siapa yang menguasai tanah tersebut. Penguasaan pertama dilakukan oleh negara, penguasaan kedua dilakukan oleh masyarakat hukum adat dan ketiga dilakukan oleh individu atau badan hukum. Tindak pemalsuan surat adalah pemalsuan surat-surat berharga dan pemalsuan mata uang, dan ditambah dengan ...
openaire   +1 more source

PERTANGGUNGJAWABAN PARTAI TERHADAP CALON ANGGOTA LEGISLATIF YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMILU (Accountability of Party Against Legislative Candidates Who Conduct Criminal Act of Election)

open access: yesJurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016
This research aimed to study how the party`s accountability for offences committed by legislative candidates. What action that taken by a party of electoral violations and whether the party can be charged for.
Mohd Din   +2 more
doaj   +1 more source

IMPELEMENTASI KEBIJAKAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL TERHADAP PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH (Studi Kasus Pendaftaran Tanah di Kabupaten Lombok Barat) [PDF]

open access: yes, 2015
Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum.
Rukyal , Aini
core  

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Skimming

open access: yesJurist-Diction, 2019
Cybercrime mencakup semua jenis kejahatan beserta modus operandinya menjadi permasalahan yang harus ditangani secara serius, apabila tidak terkendali dan tidak segera ditanggulangi akan sangat fatal bagi kehidupan masyarakat, khususnya bagi pengguna teknologi salah satunya tindak pidan skimming.
openaire   +3 more sources

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebakaran Kebun Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 [PDF]

open access: yes, 2016
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap kebakaran lahan perkebunan dan bagaimana penyelesaian sengketa kebakaran perkebunan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan:
Silintegu, F. (Fransiskus)
core   +1 more source

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI

open access: yesJurnal Hukum dan Peradilan, 2016
The existence of corporation affects the state economy, the society where the corporation stands and the society where the business run. Not only the positive effect but also the negative effect. The corporation was build for some mission and the way it reaches the mission were different one another.
openaire   +1 more source

DIPLOMASI PUBLIK AUSTRALIA TERHADAP INDONESIA MELALUI AUSSIE BANGET CORNER STUDI KASUS :UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG [PDF]

open access: yes
Public diplomacy is an instrument used by the government of a country in spreading and introducing state values through culture by creating communication and attraction for people in other countries.
Fadila, Agniyah Rohmat
core  

Evaluasi Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban Tradisional Koperasi Simpan Pinjam Batra Mandiri Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 [PDF]

open access: yes, 2013
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi akuntansi pertanggungjawaban tradisional di KSP Batra Mandiri Kabupaten Banjarnegara yang berjalan selama tahun 2011.
, Dr.Suyatmini,SE.,M.Si   +2 more
core  

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI DI INDONESIA

open access: yesPerspektif Hukum, 2019
<em>Criminal liability against corporations in Indonesia is still ambiguous, because the Criminal Code cannot capture corporations as legal subjects who can be convicted, because it still adheres to the principle of the subject of law is only natural man.
openaire   +2 more sources

SISTEM AKUNTANSI WAKAF SEBAGAI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN HARTA WAKAF KE PUBLIK

open access: yesJurnal Riset Akuntansi Terpadu, 2017
Accountability needs for Nazhir on waqf property becomes an important question. Nazhir as waqf management agency has responsibility to manage waqf property. However, in Indonesia, the law and economics of accountability waqf property is still a matter of
Windu Mulyasari
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy