Results 71 to 80 of about 30,099 (134)

Pertanggungjawaban Korporasi sebagai Pelakutindak Pidana Pencucian Uangmenurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 [PDF]

open access: yes, 2015
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang dan bagaimana pola pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang.
Porung, M. R. (Melinda)
core   +1 more source

URGENSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

open access: yesJurnal Hukum & Pembangunan, 2013
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta arus globalisasi yang sudah tidak terbendung dewasa ini, tidak hanya menimbulkan dampak positif tetapi juga seringkali menimbulkan dampak negatif misalnya dengan adanya “globalisasi kejahatan” dan berkembangnya kualitas (modus operandi) dan kuantitas tindak pidana.
openaire   +3 more sources

Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

open access: yesDialogia Iuridica, 2018
penerapan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kesusilaan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor
Lalu Heru Sujamawardi
doaj   +1 more source

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP YANG DITINJAU DARI ASAS KEMANFAATAN [PDF]

open access: yes
Permasalahan yang melibatkan Badan Hukum, khususnya pada korporasi terus berkembang seiring berjalannya waktu. Tidak hanya pada hukum perdata saja, melainkan pada hukum administrasi bahkan hukum pidana juga kian berkembang yang melibatkan korporasi ...
Anggraini, Emilia
core  

Pertanggungjawaban Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana [PDF]

open access: yes, 2017
Korporasi merupakan subyek tindak pidana. Sebagai subyek hukum pidana korporasi tidak memiliki sikap batin. Sedangkan untuk dapat dipertanggungjawabankan secara pidana disyaratkan adanya mens rea/ schuld.
Anjari, W. (Warih)
core  

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI DI INDONESIA

open access: yesPerspektif Hukum, 2019
<em>Criminal liability against corporations in Indonesia is still ambiguous, because the Criminal Code cannot capture corporations as legal subjects who can be convicted, because it still adheres to the principle of the subject of law is only natural man.
openaire   +2 more sources

PERTANGUNGJAWABAN PIDANA KURATOR YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KAITANNYA DENGAN PRINSIP INDEPENDENSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004

open access: yesUnes Journal of Swara Justisia, 2023
Kurator  mempunyai prinsip independensi dan tidak memihak yang merupakan salah satu prinsip utama yang dikenal dalam berbagai ketentuan hukum internasional yang juga dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan ...
Hasanal Mulkan, Serlika Aprita
doaj  

Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Hukum Pidana Di Indonesia [PDF]

open access: yes, 2014
Ketentuan hukum mengenai batas usia pertanggungjawaban pidana anak bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam hukum pidana di Indonesia, yaitu dalam KUHP lalu digantikan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU ...
Rahmat, A. L. (Asri)
core  

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI KORPORASI

open access: yesJurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 2014
<p>Pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama ini, masih seputar pelaku orang-perseorangan seperti pegawai negeri, pejabat publik, anggota DPR, direksi dan pegawai perusahaan. Belum menyentuh orang perseorangan diluar individu, yang dikenal sebagai badan hukum atau korporasi.
openaire   +2 more sources

Perlindungan Terhadap Wartawan Perang di Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Daerah Konflik Irak dan Suriah)

open access: yesCepalo, 2019
Pekerjaan wartawan di daerah konflik untuk menyampaikan fakta peperangan secara obyektif kerap kali mengancam nyawa. Dalam beberapa perjanjian internasional telah termuat ketentuan tentang perlindungan terhadap wartawan yang bertugas di daerah konflik ...
Desia Rakhma Banjarani   +2 more
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy