Results 91 to 100 of about 991,007 (135)

Konstitusi dan Kewarganegaraan : Implikasi Yuridis dari Perubahan Pasal – Pasal UUD 1945 Terkait Kewarganegaraan

Majelis: Jurnal Hukum Indonesia
This study looks at the legal ramifications of changing the Republic of Indonesia's 1945 Constitution's articles pertaining to citizenship (UUD 1945). The complexity of citizenship issues has increased with globalization, especially when it comes to dual citizenship and the rights of Indonesians residing outside.
null Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, null Ashfiya Nur Atqiya, null Fadhil Abdulloh, null Elsa Fikry Nurcahya, null Nihayatun Nisa   +4 more
openaire   +1 more source

PERUBAHAN RUMUSAN PASAL 1 AYAT (2) UUD 1945, IMPLIKASI DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KETATANEGARAAN

Widya Yuridika, 2018
Problem identified in this research are as mentioned in the following. First, how is sovereignty conception according to article 1 sub article (2) of 1945 Constitution? Second, how is implication of change in article 1 sub article (2) of 1945 Constitution state body that had mandate to perform the sovereignty?
openaire   +2 more sources

Pengaturan Pemberhentian Presiden dalam Masa Jabatan Menurut UUD 1945 (Studi Komparatif Sebelum dan Sesudah Perubahan)

Jurnal Konstitusi, 2016
In terms of the constitutional basis, the impeachment of the President in his tenure has been set substantially on the third amandement 1945 (2001) which was ratified on November 9, 2001. The process of the president impeachment is no longer entirely left to the political mechanism, but based on legal mechanisms as provided in Article 7a and 7b the ...
openaire   +2 more sources

Tugas Dan Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Menurut Uud Ri 1945 Perubahan/Amandemen

JATISWARA, 2017
Before the reformation, the authority of People’s Advisory Assembly of Indonesia Republic (MPR-RI) given by the 1945 Constitution was so centered only to this institution, that there was not check and balance among the structures of state institution that enables for democracy. The reformation spirit, starts an effort to do restructuring in the state
openaire   +1 more source

Penelusuran Ide Proportionality dalam Pasal 28J(2) UUD NRI Tahun 1945

Jurnal Konstitusi
Artikel ini menelaah apakah Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 mengandung ide dan uji proporsionalitas. Dengan metode doktrinal, penelitian menggabungkan analisis semantik atas frasa “tuntutan yang adil,” penelusuran risalah perubahan, perbandingan ...
Muhamad Dzadit Taqwa
doaj   +1 more source

Menakar Constitutional Moment Terhadap Wacana Perubahan UUD NRI 1945 Dan Konstitusi Ekonomi

Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara
Konstitusi saat ini selain mencakup persoalan political tradition juga mencakup persoalan kelembagaannya. Akan terdapat suatu momentum konstitusional yang mendorong adanya perubahan besar terhadap konstitusi suatu negara. Hal tersebut juga berkaitan dengan adanya peran besar masyarakat didalamnya yang secara harfiah menuntut adanya perubahan secara ...
openaire   +1 more source

Lembaga Negara : makna, kedudukan dan relasi

Fiat Justisia, 2014
Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui makna lembaga negara, kedudukan dan relasi antar lembaga negara menurut UUD Tahun 1945. Menggunakan data kepustakaan disimpulkan bahwa, pertama lembaga negara merupakan organisasi pemerintahan yang menjalankan ...
Muhtadi Muhtadi
doaj  

KEDUDUKAN DPRD DALAM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA PASCA PERUBAHAN UUD 1945

Masalah-Masalah Hukum, 2011
Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah (OPRD) merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan di daerah yang turut menentukan bentuk dan hasil pemerintahan daerah yang berlangsung. Hanya saja, seberapa jauh peran tersebut dijalankan. akan sangat bergantung pada kedudukannya ketika diperbandingkan dengan unsur penyelenggara pemerintahan daerah lainnya.
openaire   +1 more source

ANALISA YURIDIS TERHADAP MODEL KEWENANGAN JUDICIAL REVIEW DI INDONESIA

Mimbar Hukum, 2014
One of the fundamental changes on judicial power in the third amendment of UUD 1945 is the distributionof judicial review power to Supreme Court and Constitutional Court.
Janpatar Simamora
doaj  

Perubahan Undang-undang Dasar 1945: sebuah Keniscayaan [PDF]

, 2010
The 1945 Constitution of Indonesian Republic (UUD 1945) has been a set of sacred norm and national administration reference for four decades. However, since the reform era Indonesian people are now able to review, discuss, and criticize its
Darnela, L. (Lindra)
core