Results 111 to 120 of about 991,007 (135)
Buku ini membahas tentang sistem perwakilan yang dianut di Republik Indonesia dari perspektif Ilmu Hukum Ketatanegaraan. Dalam hal ini kedudukan, tugas dan wewenang MPR RI baik sebelum maupun sesudah dilakukannya perubahan UUD 1945.
Abdy Yuhana
core
UUD 1945 dan gagasan amandemen ulang
Buku ini dibagi ke dalam tujuh bab. Bab satu, teori konstitusi dan konstitusionalisme. Di dalam bab ini akan dikaji berbagai teori tentang konstitusi dan konstitusionalisme, yang menjadi sandaran teori untuk menganalisis materi di bab berikutnya Bab dua,
Ni'marul Huda
core
Partai politik dan pemilihan umum dalam sistem presidensial menurut UUD NRI Tahun 1945
Kesepakatan bersama dalam rumusan perubahan UUD 1945 salah satunya mempertegas sistem presidensil. Dalam rangka memperkuat sistem presidensil secara konsisten, maka pelaksanaan fungsi partai politik secara sungguh-sungguh harus terus diupayakan, praktik ...
Andi Mattalatta
core
Terjadi pergeseran sistem pemerintahan pada UUD Negara R.I Tahun 1945, yaitu bahwa UUD Negara R.I Tahun 1945 pra perubahan menganut sistem pemerintahan semi presidensil, yang berubah menjadi sistem pemerintahan presidensil setelah perubahan UUD Negara R ...
Fatmawati Fatmawati
exaly +4 more sources
Reafirmasi Sistem Pemerintahan Presidensial dan Model Pertanggungjawaban Presidensial dalam Perubahan UUD 1945: Penelusuran Sebab dan Konsekuensi [PDF]
Perubahan Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001, menegaskan reafirmasi terhadap sistem presidensial. Namun, dalam proses Perubahan UUD 1945 berkembang juga semangat pembatasan kekuasaan Presiden, dengan memberikan kewenangan lebih kepada DPR sebagai lembaga ...
Bilal Dewansyah
exaly +2 more sources
Partisipasi Masyarakat Dalam Perubahan UUD 1945 Bentuk Kewajiban Dan Tugas Anggota MPR
Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami empat kali perubahan, pada perubahan yang pernah terjadi tersebut dinilai lebih bernuansa kebutuhan politik semata. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi yang seharusnya mampu menjadi suara rakyat justru didominasi tarik menarik kepentingann partai politik. Perubahan-perubahan Pasal pun hanyalah pasal-
Parningotan Malau, Emy Hajar Abra
exaly +2 more sources
Catatan Singkat MENGENAl Kedudukan MPR Sesudah Perubahan UUD 1945
AbstractThe amendment of UUD 1945 has created MPR as an independent chamber, as well as DPR and DPD. As a result, the structure of Indonesian parliament is considered as tricameral. Nevertheless, with its own chamber in one side and authority that apparently could not be continously exercised on the other side, the position of MPR has to be re-analysed.
exaly +2 more sources
Pertanggungjawaban Presiden Menurut Sistem Ketatanegaraan Setelah Perubahan UUD 1945
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban Presiden menurut sistem ketatanegaraan setelah perubahan UUD 1945. Pertanggungjawaban Presiden akan dilihat dari sudut pandang sistem, prosedur dan bentuk pertanggungjawaban Presiden, apakah merupakan pertanggungjawaban hukum atau pertanggungjawaban politik.
exaly +3 more sources
Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan dasar konstitusional yang mengatur seluruh sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk struktur, fungsi, dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Perubahan UUD 1945 membawa dampak signifikan terhadap struktur ketatanegaraan Indonesia, termasuk terhadap kedudukan dan kewenangan ...
I Gede Sujana
exaly +2 more sources
Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Perubahan UUD 1945
Salah satu perubahan desain ketatanegaraan yang terjadi adalah perubahan fungsi dari lembaga negara. Sebelum Amandemen UUD 1945. Salah satu implikasi dari adanya perubahan politik pasca reformasi 1998 telah mendorong lembaga DPR menjadi lebih demokratis dan akuntabel. Penelitian ini merupakan penelitian hukum.
I Gede Sujana
exaly +2 more sources

