Results 131 to 140 of about 36,442 (194)

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 69/PUU-XII/2015

Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2017
: This Study discusses the legislation ratios of Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 and its legal implications on the authority of a notary in the establishment of a marriage certificate after the Constitutional Court Decision Number ...
Wahyuni Wahyuni, Rachmat Safa’at, Muhammad Fadli   +2 more
doaj  

Politik Hukum Pengampunan Pajak Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi

Widya Yuridika
Law Number 11 of 2016 concerning Tax Amnesty is a regulation from the government as part of increasing tax revenue in Indonesia. Tax amnesty is considered to have various shortcomings that harm the values of justice and constitutionality. Reviewing laws that have been decided by the Constitutional Court with Decisions Numbers 57, 58, 59 AND 63/PUU-XIV ...
openaire   +1 more source

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Politik Kriminal Indonesia

Jurnal Konstitusi
Dalam hukum pidana materiil, Mahkamah Konstitusi (MK) secara konsisten bertindak sebagai negative legislature dan tidak menjadi criminal policy maker. Namun, dalam hukum pidana formil, MK mengambil peran sebagai criminal policy maker. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dampak Putusan Mahkamah Konstitusi di bidang Pengujian Undang-Undang terhadap ...
openaire   +1 more source

Pro-Kontra Putusan Mahkamah Konstitusi

, 2014
openaire   +1 more source

Some of the next articles are maybe not open access.

Related searches:

DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI OPEN LEGAL POLICY DI TINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Juris
In the context of administrative law, the decisions of the Supreme Court (MA) and the Constitutional Court (MK) play a crucial role in shaping open legal policies in Indonesia.
Ardelia Lananda, Dedi Mulyadi, Mila Rahmah, Nayla Ratu Baidhowi, Cindy Claudia Simbolon, Pusfa Januwati   +5 more
semanticscholar   +1 more source

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXII/2024 TENTANG AMBANG BATAS PENCALONAN KEPALA DAERAH

Semarang Law Review (SLR)
Artikel ilmiah ini membahas tentang Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 oleh Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjadi sorotan dalam dinamika politik Indonesia.
Ridzky Wahyu Nugroho, A. Heru Nuswanto, S. Sukimin   +2 more
semanticscholar   +1 more source

Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/Puu-Xxii/2024 Terhadap Penegakan Hukum Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Unizar Law Review
Penelitian ini berangkat dari Objek pengujian dalam permohonan judicial review dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ...
M. Rachman, Bahri Yamin
semanticscholar   +1 more source

Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia dan Perlindungan Hak Debitur

Sanskara Hukum dan HAM
Sistem jaminan fidusia di Indonesia telah lama memberikan wewenang eksekusi yang kuat kepada kreditur, memungkinkan eksekusi langsung atas jaminan jika debitur gagal bayar tanpa intervensi peradilan sebelumnya.
Baren Sipayung
semanticscholar   +1 more source

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengaturan Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah di Indonesia

Tarunalaw: Journal of Law and Syariah
Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/XXII PUU/2024 terhadap pengaturan ambang batas pencalonan kepala daerah di Indonesia. Putusan ini menegaskan konstitusionalitas ambang batas, yang berpotensi memengaruhi dinamika politik dan partisipasi ...
Sarah Ristya Putri, Putusan Ambang Batas Pencalonan, Mahkamah Konstitusi, Pendahuluan   +3 more
semanticscholar   +1 more source

Persyarat Calon Kepada Daerah dalam Pilkada 2024, Tarik Menarik Putusan Mahkamah Agung Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi

Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dinamika pengaturan persyaratan batasan usia calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dampak hukum putusan MK No.
Lahmuddin Zuhri, Hanuring Ayu, Ardani Atta   +2 more
semanticscholar   +1 more source