Results 151 to 160 of about 36,442 (194)
Some of the next articles are maybe not open access.
Nautical : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 hadir dengan memberikan konsekuensi yuridis untuk mengubah acara hukum pada perkara yang diawali dengan pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dan ditolaknya tawaran perdamaian dari ...
Lumiere Rejeki Agustinus Pandiangan +2 more
semanticscholar +1 more source
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 hadir dengan memberikan konsekuensi yuridis untuk mengubah acara hukum pada perkara yang diawali dengan pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dan ditolaknya tawaran perdamaian dari ...
Lumiere Rejeki Agustinus Pandiangan +2 more
semanticscholar +1 more source
Jurnal Yustitia
Pengaturan mengenai PKWT dalam Undang-Undang Cipta Kerja oleh sebagian masyarakat dirasa tidak memberikan perlindungan kepada pekerja karena batas waktu PKWT menjadi lebih panjang dan adanya ketentuan bahwa jangka waktu PKWT didasarkan atas kesepakatan ...
I. K. S. Wiradharma Sumertajaya +3 more
semanticscholar +1 more source
Pengaturan mengenai PKWT dalam Undang-Undang Cipta Kerja oleh sebagian masyarakat dirasa tidak memberikan perlindungan kepada pekerja karena batas waktu PKWT menjadi lebih panjang dan adanya ketentuan bahwa jangka waktu PKWT didasarkan atas kesepakatan ...
I. K. S. Wiradharma Sumertajaya +3 more
semanticscholar +1 more source
Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pertimbangan hukum dan alasan berbeda (concurring opinion) yang disampaikan oleh hakim Maria Farida Indrati, serta bagaimana implikasi Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap ...
Rahmadi Setyawan
semanticscholar +1 more source
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pertimbangan hukum dan alasan berbeda (concurring opinion) yang disampaikan oleh hakim Maria Farida Indrati, serta bagaimana implikasi Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap ...
Rahmadi Setyawan
semanticscholar +1 more source
Journal of intellectual property law
Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) menetapkan fidusia sebagai salah satu metode jaminan dalam transaksi hutang piutang yang dijamin oleh undang-undang untuk memudahkan eksekusinya.
Putu Yunita Trisna Dewi
semanticscholar +1 more source
Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) menetapkan fidusia sebagai salah satu metode jaminan dalam transaksi hutang piutang yang dijamin oleh undang-undang untuk memudahkan eksekusinya.
Putu Yunita Trisna Dewi
semanticscholar +1 more source
Jurnal Aktual Justice
Putusan Mahkamah Konstitusi (“MK”) RI No. Nomor 97/PUU-XIV/2016 tanggal 7 November 2017 menjadi inovasi baru bagi perlindungan hak konstitusi warga negara di Indonesia.
Choirul Anam, Karyoto Ahmad
semanticscholar +1 more source
Putusan Mahkamah Konstitusi (“MK”) RI No. Nomor 97/PUU-XIV/2016 tanggal 7 November 2017 menjadi inovasi baru bagi perlindungan hak konstitusi warga negara di Indonesia.
Choirul Anam, Karyoto Ahmad
semanticscholar +1 more source
Analisis Legal Reasoning dan Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023
Jurnal Fundamental JusticePutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 memuat adanya konflik kepentingan dalam pengambilan Keputusan yang mengakibatkan hakim ketua Anwar Usman diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, dengan melalui putusan Majelis ...
Kristiawan Putra Nugraha +2 more
semanticscholar +1 more source
ANALISIS TINGKAT KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP MAHKAMAH KONSTITUSI PASCA PUTUSAN NOMOR 90/PUU-XXI/2023
Jurnal Hukum StatutaPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dianggap mengandung konflik kepentingan karena keterlibatan keluarga Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman dengan salah satu pihak dalam kasus tersebut yang menimbulkan keraguan terhadap independensi dan
A. Yuliana +6 more
semanticscholar +1 more source
Jurnal Akta Notaris
Parate Eksekusi Jaminan Jaminan Fidusia oleh kreditur seringkali melanggar hak-hak dari pada debitur yang menyamakan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa” yang disamakan dengan Putusan Pengadilan ...
Nataniel Rohi Bire +5 more
semanticscholar +1 more source
Parate Eksekusi Jaminan Jaminan Fidusia oleh kreditur seringkali melanggar hak-hak dari pada debitur yang menyamakan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa” yang disamakan dengan Putusan Pengadilan ...
Nataniel Rohi Bire +5 more
semanticscholar +1 more source
Masalah-Masalah Hukum
Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) secara global sering kali menandai transisi dari pemerintahan otoriter ke pemerintahan demokratis, dengan constitutional review sebagai kewenangan utamanya.
Geofani Milthree Saragih +2 more
semanticscholar +1 more source
Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) secara global sering kali menandai transisi dari pemerintahan otoriter ke pemerintahan demokratis, dengan constitutional review sebagai kewenangan utamanya.
Geofani Milthree Saragih +2 more
semanticscholar +1 more source
PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DALAM PERSPEKTIF PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Jurnal Legislasi Indonesia, 2018The Constitutional Court has an authority in judging at first and final levelof the decision that shall be final and binding also obtain permanent legalforce since the end of spoken/read, but there are some decisions that cannot be directly implemented due to need follow-up with the formation ofnew laws or law amendment, for example Constitutional ...
openaire +1 more source