Results 41 to 50 of about 21,167 (152)
Reformasi Birokrasi Publik Pasca Orde Baru: Perubahan tanpa 'Grand Design'
Normatively speaking bureaucratic reform is bound to be sensitive to the need for democratization, plurality and the advancement of information technology and global competition. Examination through several cases in this article leads us to conclude that
Miftah Thoha
doaj +1 more source
POTRET PENYEDERHANAAN BIROKRASI PADA ERA REFORMASI BIROKRASI
Penataan/penguatan kelembagaan merupakan bagian dari delapan area perubahan Reformasi Birokrasi, Periode I dan II RB bertujuan untuk mewujudkan efesiensi dan efektifitas dan organisasi yang tepat ukuran, tepat fungsi, tidak tumpang tindih dan bersinergi antar instansi, kedua tujuan RB tersebut menjadi cikal bakal dari munculnya penyederhanaan birokrasi
openaire +2 more sources
Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu indikator kinerja utama dalam sistem perpajakan nasional. Di Indonesia, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan tersebut melalui sinergi antara kebijakan pajak dan reformasi ...
M. Dalimunthe, Ramadha Yanti Parinduri
semanticscholar +1 more source
REFORMASI BIROKRASI PADA LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA DI INDONESIA
This article describes the development and change of Religious court in Indonesia as a fruit of bureaucratic reform in the period of Reformation era. Concentrating on the reformation of the institution, human resource, and infrastructure, this article ...
Malik Ibrahim
doaj +1 more source
Reformasi Birokrasi di Era Digital: Optimalisasi Teknologi dalam Meningkatkan Efisiensi Administrasi
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan digitalisasi dalam reformasi birokrasi di Indonesia, dengan menitikberatkan pada peran teknologi dalam meningkatkan efisiensi administrasi publik, transparansi, dan partisipasi masyarakat ...
Widodo Dwi Ismail Aziz
semanticscholar +1 more source
Aplikasi pengaduan SP4N-LAPOR! merupakan aplikasi tunggal dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik terintegrasi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Serly Wulandari
semanticscholar +1 more source
Reformasi Birokrasi Wujud Tanggung Jawab Negara Atas Hak Asasi Manusia
Abstrak Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 I Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.
Hesti Armiwulan
doaj +1 more source
OTONOMI DAERAH DAN REFORMASI BIROKRASI
<h1 align="center">ABSTRAK</h1><p><strong> </strong>Otonomi Daerah membawa Pemerintah daerah pada tingkatan yang berbeda. Dengan mengacu UU No 23 tahun 2014, Pemerintah Daerah harus mlakukan perubahan terutama pada penyelenggaraan Pemerintaah Daerah.
openaire +1 more source
Bonus demografi dan krisis regenerasi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi dua sisi mata uang yang saling bertentangan dalam dinamika tata kelola birokrasi Indonesia.
Rizky Firmansyah +4 more
semanticscholar +1 more source
Road Map Bureaucracy Reform Public Service Government Provincial Riau
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan arah kebijakan road map reformasi birokrasi bidang pelayanan publik dengan fokus standar pelayanan di pemerintah Provinsi Riau. Metode penelitian menggunakan analisis kualitatif. Data lapangan yang
Trio Saputra, Bunga Chintia Utami
doaj +1 more source

