Results 101 to 110 of about 10,451 (156)

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang [PDF]

open access: yes, 2016
Money laundering is a criminal offense which can cause a broad impact, especially in the field of economy. In addition to individuals, money laundering can also be done by the corporation.
Edorita, W. (Widia)   +2 more
core  

KORPORASI SEBAGAI SUBYEK TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PROSPEKNYA BAGI PENANGGULANGAN KORUPSI DI INDONESIA [PDF]

open access: yes, 2007
The formulation of corporation as subyek of corruption conduct within Corruption Eradication Act number 31/1999 is regarded as an advanced progress concerning in eradicating corruprion practices seriously.
Novianto, Widodo Tresno
core  

Sanksi Pidana Untuk Korporasi dan Pemegang Saham Korporasi Atas Tindak Pidana Lingkungan Hidup

open access: yesAliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
The seriousness of the Indonesian government in paying attention to the environment is manifested in the existence of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Management by regulating criminal liability for corporate legal subjects subject to criminal penalties.
null Suryani Alawiyah, null Irwan Triadi
openaire   +1 more source

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DITINJAU DARI PERMA NOMOR 13 TAHUN 2016 [PDF]

open access: yes, 2018
Tujuan dilakukannyapenelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek tindak pidana pencucian uang dan bagaimana penerapan Perma Nomor 13 Tahun 2016 dalam tindak pidana pencucian uang oleh korporasi.
Wungkana, Pascal David
core   +1 more source

Tanggung Jawab Pidana pada Korporasi dalam Tindak Pidana Perpajakan

open access: yesJurnal Hukum Indonesia
Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan adalah kewajiban hukum dan bentuk tanggung jawab sosial bagi setiap individu dan badan usaha. Kegagalan dalam mematuhi kewajiban perpajakan dapat mengakibatkan sanksi administratif dan pidana yang berat, serta merugikan penerimaan negara.
Renada Cipta dewa, Tanudjaja Tanudjaja
openaire   +1 more source

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK

open access: yesJURNAL ILMIAH ADVOKASI, 2018
Hasil penelitian menunjukkan tentang bagaimana mengeksploitasi eksploitasi seksual terhadap anak dan bagaimana pertanggungjawaban peradilan asosiasi dan / atau pengurusnya terkait melakukan eksploitasi seksual terhadap anak. Pertama, Eksploitasi seksi komersial dibedakan dari eksploitasi seksi nonkomersial yang biasa disebut dengan berbagai istilah ...
openaire   +4 more sources

Sanksi Pidana Bagi Korporasi Atas Pemalsuan Uang Rupiah [PDF]

open access: yes, 2014
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk larangan bagi korporasi untuk mencegah terjadinya pemalsuan uang rupiah dan bagaimana pemberlakuan sanksi pidana terhadap korporasi apabila melakukan pemalsuan mata uang ...
Danial, P. S. (Putri)
core  

Tinjauan Tentang Subjek Hukum Korporasi dan Formulasi Pertanggungjawaban dalam Tindak Pidana [PDF]

open access: yes, 2012
Article clarified corporate application as a law subject that had not been fully applied in Indonesia. Corporate status as a subject for criminal law only could be found in Criminal Law Legislation, out of KUHP that had been categorized as special ...
Santo, P. A. (Paulus)
core  

Korporasi Sebegai Subyek Tindak Pidana Korupsi dan Prosepeknya Bagi Penanggulangan Korupsi di Indonesia [PDF]

open access: yes, 2007
The formulation of corporation as subyek of corruption conduct within Corruption Eradication Act number 31/1999 is regarded as an advanced progress concerning in eradicating corruprion practices seriously.
Novianto, Widodo Tresno
core  

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Kepabeanan di Indonesia

open access: yesJurnal Supremasi
Penelitian ini membahas pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kepabeanan di Indonesia. Dengan metode yuridis normatif dan pendekatan konseptual, penelitian ini mengkaji efektivitas Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 dalam menetapkan mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi.
Fahreyz Reza Saputra   +2 more
openaire   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy