KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP PEMBAKARAN LAHAN MENURUT PERMA NO. 13 TAHUN 2016 [PDF]
, 2018 Penelitianini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tanggung jawab korporasi terhadap tindak pidana dan bagaimana penerapan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pembakaran lahan. Dengan menggunakan metode ...
The, Lindy Ferianto
core +1 more source
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan: Artikel ini menganalisis perihal pertanggungjawaban pidana korporasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan.
I. Wijayanti
semanticscholar +1 more source
ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP YANG DITINJAU DARI ASAS KEMANFAATAN [PDF]
Permasalahan yang melibatkan Badan Hukum, khususnya pada korporasi terus berkembang seiring berjalannya waktu. Tidak hanya pada hukum perdata saja, melainkan pada hukum administrasi bahkan hukum pidana juga kian berkembang yang melibatkan korporasi ...
Anggraini, Emilia
core
Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Korporasi
Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan HumanioraTindak Pidana Korupsi (TPK) menjadi tantangan serius dalam konteks sosial dan bisnis, dengan dampak merugikan yang melibatkan integritas masyarakat dan struktur ekonomi. Penelitian ini mengeksplorasi peran hukum dan tanggung jawab korporasi dalam pencegahan dan penanggulangan TPK.
Rudy Alfianda +6 more
openaire +1 more source
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DITINJAU DARI PERMA NOMOR 13 TAHUN 2016 [PDF]
, 2018 Tujuan dilakukannyapenelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek tindak pidana pencucian uang dan bagaimana penerapan Perma Nomor 13 Tahun 2016 dalam tindak pidana pencucian uang oleh korporasi.
Wungkana, Pascal David
core +1 more source
Sanksi Pidana terhadap Kuasa Bendahara Umum Daerah yang Tidak Menyetorkan Pajak ke Kas Negara
Jurnal Mercatoria, 2018 Sanksi pidana bagi pemotong pajak termasuk Kuasa Bendahara Umum Daerah yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong ke Kas Negara diatur Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 beserta perubahannya, namun dalam prakteknya masih ...
Ramadiyagus Ramadiyagus +2 more
doaj +1 more source
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP [PDF]
, 2012 Penegakan hukum terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan dapat dilakukan dengan menerapkan sanksi hukum secara efektif, konsekuen, dan konsisten, baik sanksi hukum administrasi, sanksi hukum perdata, dan sanksi hukum pidana bagi pencemar dan atau ...
Budiartha, I Nyoman Putu
core
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORPORASI DI BIDANG PERASURANSIAN [PDF]
, 2015 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana suatu tindak pidana asuransi dikatakan dilakukan oleh korporasi dan apakah yang menjadi ruang lingkup korporasi dalam hal ini serta bagaimana tuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi ...
Sembiring, Junaidi
core +2 more sources
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PELAYARAN
Jurnal IUS, 2016 This research aims to analyze the corporate criminal liability and criminal system toward the corporation that carry out the shipping criminal action based on Law No. 17 Year 2008 about Shipping. The type of this research is a normative juridical research with the consideration that this research departs from the analysis of the legislation.
openaire +1 more source
Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang
Padjadjaran: Jurnal Ilmu Hukum, 2016 Pertanggungjawaban pidana korupsi dan pencucian uang selama ini sering hanya dikenakan pada ‘orang’ sebagai subjek pelaku. Salah satu tindak pidana korupsi yang akhir-akhir ini sering terjadi adalah yang berasal dari partai politik, yang dilakukan oleh ...
Russel Butarbutar
doaj +1 more source