PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK MANFAAT (BENEFICIAL OWNER) DALM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
IBLAM Law ReviewGagasan pembentukan perusahaan tidak secara khusus menyebutkan identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari kegiatan korporasi tersebut. Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) merupakan isu khusus dalam rezim anti pencucian uang karena mereka sering ...
Khilmatin Maulidah +2 more
doaj +1 more source
SISTEM PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
Unes Journal of Swara Justisia, 2020 Pembuktian tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi Pasal 37 Ayat (1) “Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
Hermansyah Hermansyah
doaj +1 more source
UPAYA KEJAKSAAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH) [PDF]
, 2016 ABSTRAKAlfi Anzista Upaya Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Banda Aceh)Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(v, 80) pp.,bilb.(Adi Hermansyah, S.H., M.H.)Pasal 1 Undang-Undang
Alfi Anzista
core
Pertanggungjawaban Korporasi sebagai Pelakutindak Pidana Pencucian Uangmenurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 [PDF]
, 2015 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang dan bagaimana pola pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang.
Porung, M. R. (Melinda)
core +1 more source
PENERAPAN VICARIOUS LIABILITY TERHADAP KORPORASI ATAS PEMBAKARAN HUTAN ILEGAL DI RIAU DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 55 (1) KUHP JO UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP [PDF]
, 2017 Fenomena pembakaran hutan oleh korporasi di Indonesia pada saat ini menjadi sesuatu hal yang marak terjadi di Indonesia. Dalam pembakaran hutan di Indonesia ini dilakukan secara ilegal oleh perusahaan – perusahaan yang ingin membuka lahan baru dengan ...
ANANDY QADARSYAH, 131000209
core
Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang [PDF]
, 2014 Perdagangan orang merupakan jenis perbudakan dizaman modern, saat ini perdagangan orang bukan lagi hal yang bersifat regional melainkan perdagangan orang merupakan permasalahan yang bersifat global dan serius, bahkan perdagangan orang telah berubah ...
Faisol, F. (Faisol)
core
Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik dalam Tindak Pidana Korupsi
Justitia Et Pax, 2019 ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi bagi partai politik dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi, dan formulasi pertanggungjawaban pidana tersebut serta bentuk sanksi yang akan ...
vincentius patria setyawan
doaj +1 more source
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TIPIKOR BANDA ACEH) [PDF]
, 2018 PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh)Ibsaini*) Mohd.
Ibsaini
core
KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG [PDF]
, 2014 Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.
BUDIANALOKA, I Gusti Ngurah Agung
core
Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Korporasi
JURNAL CITA HUKUM, 2013 Corruption as a Corporate Crime. In an effort to eradicate corruption in Indonesia has been conducted in various ways, however, the result is not satisfying because corruption is part of corporate crime which can be proven by the involvement of elite politician whether individually or in groups.
openaire +2 more sources