Results 1 to 10 of about 427 (94)
KOMPETENSI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG [PDF]
Jurnal IUS, 2016 Adanya perluasan kewenangan Pengadilan tindak pidana Korupsi dalam mengadili tindak pidana pencucuian uang harus diatur dalam Undang-Undang, Untuk menjamin kepastian hukum, maka Penuntut Umum pada Kejaksaan atau Komisis Pemberantasan Korupsi (KPK ...
Edward Samosir
doaj +2 more sources
Alauddin Law Development Journal, 2021 Tindak pidana korupsimerupakan rumusan-rumusan tentang segala perbuatan yang dilarang dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.Berdasarkan table Jumlah Perkara Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Tahun ...
Rahmiah Nur Ra, Istiqamah Istiqamah
doaj +2 more sources
HUBUNGAN FUNGSIONAL PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPK) DAN PENYIDIK POLRI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI [PDF]
Lex Librum, 2017 Berdirinya KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan apresiasi negara guna mewujudkan supremasi hukum, pemberantasan korupsi, serta perwujudan good governance dan good govermance ...
Azis Budianto
doaj +2 more sources
Dampak Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), 2017 Tindak Pidana Korupsi selalu Mendapatkan Perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lain di berbagai belahan dunia. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini.
Elvi Zahara Lubis
doaj +3 more sources
KARAKTERISTIK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
Jurnal IUS, 2016 Dalam sistem hukum di Indonesia, Korporasi adalah subjek hukum buatan yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sebagai subyek hukum (Rechtpersoon), korporasi bukan hanya diberi kewenangan untuk bertindak seperti individu, tetapi ditambah dengan ...
Padil Padil
doaj +2 more sources
Jurnal Mercatoria, 2023 Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi jangka waktu pemeriksaan tindak pidana korupsi di tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 29 Undang–undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang ...
Faisal Matogu, Elis Rusmiati
doaj +1 more source
Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi
Jurnal Mercatoria, 2020 Tindak pidana korupsi termasuk extra ordinary crime. Menurut UU nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi termasuk extra ordinary crime.
Aisyah Aisyah +2 more
doaj +1 more source
KEBIJAKAN FORMULASI MENGENAI PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI
Ta'zir, 2022 Korupsi adalah masalah mendesak yang harus segera diatasi agar tercapai pertumbuhan ekonomi yang sehat, Berbagai catatan menunjukan adanya peningkatan dan pengembangan model-model korupsi yang terjadi.
M Dani Fariz Amrullah D
doaj +1 more source
Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi
PAMPAS: Journal of Criminal Law, 2023 This article aims to find out whether the decision number 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst. has met the formal and material requirements and whether the criminal sentence against the decision number 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst. has fulfilled the philosophy of punishment in corruption. This method used is normative juridical research methods.
Yolanda, Elvara +2 more
openaire +2 more sources
SANKSI PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI SUDUT PANDANG KEADILAN
Al-Adl, 2020 Penjatuhan pidana dibawah sanksi pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dimana penjatuhan pidana dibawah sanksi pidana minimum khusus dalam tindak pidana ...
Reza Noor Ihsan, Ifrani Ifrani
doaj +1 more source