Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi
Tindak pidana korupsi termasuk extra ordinary crime. Menurut UU nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi termasuk extra ordinary crime.
Aisyah Aisyah +2 more
doaj +1 more source
Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi
This article aims to find out whether the decision number 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst. has met the formal and material requirements and whether the criminal sentence against the decision number 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst. has fulfilled the philosophy of punishment in corruption. This method used is normative juridical research methods.
Yolanda, Elvara +2 more
openaire +2 more sources
SANKSI PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI SUDUT PANDANG KEADILAN
Penjatuhan pidana dibawah sanksi pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dimana penjatuhan pidana dibawah sanksi pidana minimum khusus dalam tindak pidana ...
Reza Noor Ihsan, Ifrani Ifrani
doaj +1 more source
Illicit Enrichment Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia
Indonesia sebagai negara peserta UNCAC belum menerapkan ketentuan illicit enrichment ke dalam hukum nasionalnya. Padahal, undang-undang tindak pidana korupsi masih memiliki kelemahan dalam menangani dan mencegah tindak pidana korupsi.
Mohamad Said Al-Hamid
doaj +1 more source
HUBUNGAN FUNGSIONAL PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPK) DAN PENYIDIK POLRI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI [PDF]
Berdirinya KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan apresiasi negara guna mewujudkan supremasi hukum, pemberantasan korupsi, serta perwujudan good governance dan good govermance ...
Azis Budianto
doaj +1 more source
PEMBERATAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif yang bertujuan untuk mengetahui penerapan pemberatan pidana dalam perkara tindak pidana korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013. Berdasarkan pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis atas fakta persidangan disesuaikan dengan alasan kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum, bahwa Terdakwa ...
null Abdurrahman, Ufran Ufran
openaire +1 more source
MENGUJI KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
An entity, either a legal or the non legal “entity’’ which all were discussed in the same outline of corporate crime responsibility. It was often, though, in several laws aside from the Penal Code of Indonesia (KUHP), both in Criminal Law and ...
Adriano -
doaj +1 more source
KAJIAN FUTURISTIK TERHADAP PENGATURAN BENTUK DAN SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
Tindak pidana korupsi dalam Rancangan KUHP (RKUHP) yang terdapat dalam Buku II Rancangan KUHP (RKUHP) diatur pada delik khusus yang salah satunya adalah korupsi.
Ferdianto Purna +2 more
doaj +1 more source
PENJATUHAN SANKSI KORUPSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
Abstrack Currently, corporations have a very important role for society, both positive and negative sides. The negative side of the large role of corporations is committing acts of corruption. In many cases of corruption, corporations are often caught and punished. The same thing happened to Decision No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI which dropped the Main
openaire +1 more source
PENYITAAN DAN PERAMPASAN ASET HASIL KORUPSI SEBAGAI UPAYA PEMISKINAN KORUPTOR
Kurangnya kesadaran terhadap makna yang terkandung dalam Pacasila, menimbulkan sebuah kenyataan yang harus dihadapi saat ini, yakni ekskalasi tindak pidana korupsi di Indonesia pada stadium akut dan berdampak pada kerugian perekonomian negara secara ...
Dessy Rochman Prasetyo
doaj +1 more source

