Results 21 to 30 of about 461 (112)

TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN LUAR BIASA

open access: yesAl-Adl, 2018
Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari tindak pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan tindak pidana umum.
Ifrani Ifrani
doaj   +1 more source

REPOSISI KEDUDUKAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

open access: yesJurnal USM Law Review, 2021
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan memahami reposisi kedudukan justice collaborator dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Justice Collaborator merupakan saksi pelaku yang mau bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap
Bahrudin Mahmud   +3 more
doaj   +1 more source

Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Implementation of Asset Deprivation of Criminal Act of Corruption)

open access: yesCepalo, 2019
Upaya pemberantasan korupsi saat ini tidak hanya difokuskan pada penangkapan dan pemberian sanksi pidana terhadap para pelaku, melainkan juga melalui upaya- upaya untuk pemulihan kerugian keuangan dan perekonomian negara dengan cara melakukan perampasan ...
Arizon Mega Jaya
doaj   +1 more source

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

open access: yes, 2023
Abstrak Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi dapat merusak nilai-nilai demokrasi, moralitas, merugikan keuangan negara, pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur, di Indonesia terdapat tiga lembaga ...
openaire   +1 more source

PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

open access: yesJurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan, 2021
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang “Penyertaan Tindak Pidana” menurut Hukum Pidana di Indonesia, dan juga untuk membuka wacana yang lebih dalam tentang “unsur penyertaan” dalam perkara Tindak Pidana Korupsi bagi pelajar, Penegak Hukum atau masyarakat ...
openaire   +1 more source

UPAYA NON PENAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PEMANFAATAN MEDIA SIBER

open access: yesUnes Journal of Swara Justisia, 2022
Upaya Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pemanfaatan Media Siber Pada Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat adalah dengan adanya kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Barat dengan media siber dalam ...
Novermal Novermal
doaj   +1 more source

Relevansi Nilai Ketuhanan dan Nilai Kemanusiaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

open access: yesDiversi, 2020
Tulisan ini akan membahas relevansi Nilai Ketuhanan dan Nilai Kemanusiaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dari tulisan ini adalah mengetahui relevansi Nilai Ketuhanan dan Nilai Kemanusiaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ...
Supriardoyo Simanjuntak, Kornelius Benuf
doaj   +1 more source

PIDANA PEMISKINAN KORUPTOR PADA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

open access: yesYustitia, 2020
Corruption is a large and interesting problem as a legal matter concerning complicated crime types. It contains multiple aspects of economic relations, politics, social, and culture. Various efforts to eradicate corruption have been done. However, in terms of quantity and quality of the perpetrators the corruption is still increasing.
openaire   +2 more sources

TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN WEWENANG

open access: yesJustness : Jurnal Hukum Politik dan Agama, 2022
Abstrak   Tindak pidana Korupsi cakupannya sangat luas menjadi 7 macam yaitu kerugian keuangan Negara, Suap, menyuap penyalahgunaan jabatan / kewenangan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dan gratifikasi. Korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa, sehingga ancaman sanksi pidananya sangat berat.   ...
openaire   +1 more source

REPOSISI KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN MALADMINISTRASI PEMERINTAHAN

open access: yesJurnal USM Law Review, 2021
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami kewenangan   kejaksaan dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi dan maladministrasi pemerintahan dalam kajian MoU Kemendagri, Kejaksaan dan Kepolisian.
Izzudin Arsalan   +3 more
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy