Results 1 to 10 of about 461 (112)
KOMPETENSI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG [PDF]
Jurnal IUS, 2016 Adanya perluasan kewenangan Pengadilan tindak pidana Korupsi dalam mengadili tindak pidana pencucuian uang harus diatur dalam Undang-Undang, Untuk menjamin kepastian hukum, maka Penuntut Umum pada Kejaksaan atau Komisis Pemberantasan Korupsi (KPK ...
Edward Samosir
doaj +2 more sources
Alauddin Law Development Journal, 2021 Tindak pidana korupsimerupakan rumusan-rumusan tentang segala perbuatan yang dilarang dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.Berdasarkan table Jumlah Perkara Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Tahun ...
Rahmiah Nur Ra, Istiqamah Istiqamah
doaj +2 more sources
Dampak Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), 2017 Tindak Pidana Korupsi selalu Mendapatkan Perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lain di berbagai belahan dunia. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini.
Elvi Zahara Lubis
doaj +3 more sources
Jurnal LitigasiKorupsi di Indonesia telah berlangsung di semua lapisan masyarakat, sehingga seolah-olah korupsi di Indonesia tak pernah habis untuk dibahas. Penegak hukum banyak yang terlibat ke dalam korupsi sehingga hal tersebut menyebabkan krisis kepercayaan dari ...
Edi Setiadi
exaly +3 more sources
Justicia JournalDengan adanya peran Kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang tidak terlepas dari beberapa ketentuan hukum yang berlaku seperti sebelum dilakukannya penunututan, Kejaksaan melakukan upaya penyelidikan hingga pemeriksaan tersangka. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan wewenang Jaksa dalam perkara tindak pidana korupsi ...
Muhammad Andrí
exaly +2 more sources
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 2021 Kerangka Hukum delik gratifikasi dirumuskan dalam pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rumusan gratifikasi tersebut memiliki tujuan yang jelas, bersifat memaksa serta dalam kerangka pemberantasan tindak pidana korupsi, namun dengan delik, gratifikasi masih patut dipertanyakan, karena seolah-olah sifat melawan hukum dari ...
exaly +2 more sources
KARAKTERISTIK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
Jurnal IUS, 2016 Dalam sistem hukum di Indonesia, Korporasi adalah subjek hukum buatan yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sebagai subyek hukum (Rechtpersoon), korporasi bukan hanya diberi kewenangan untuk bertindak seperti individu, tetapi ditambah dengan ...
Padil Padil
doaj +2 more sources
Aspek Kriminologi Tindak Pidana Korupsi
Perspektif Hukum, 2021 Corruption that is happening in Indonesia today, is already in a very serious position and is deeply rooted in every aspect of life. The development of corrupt practices from year to year is increasing, both in terms of quantity or amount of state financial losses as well as in terms of quality which are increasingly systematic, sophisticated and have ...
Dewi Setyowati Dewi Setyowati +1 more
openaire +2 more sources
Jurnal Mercatoria, 2023 Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi jangka waktu pemeriksaan tindak pidana korupsi di tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 29 Undang–undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang ...
Faisal Matogu, Elis Rusmiati
doaj +1 more source
KEBIJAKAN FORMULASI MENGENAI PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI
Ta'zir, 2022 Korupsi adalah masalah mendesak yang harus segera diatasi agar tercapai pertumbuhan ekonomi yang sehat, Berbagai catatan menunjukan adanya peningkatan dan pengembangan model-model korupsi yang terjadi.
M Dani Fariz Amrullah D
doaj +1 more source